Mohon tunggu...
Ropingi Surobledhek
Ropingi Surobledhek Mohon Tunggu... Cukup ini saja

Memberi tak harap kembali

Selanjutnya

Tutup

Hukum Pilihan

Apa Sebaiknya KPK Dibubarkan Saja, Ya?

15 Januari 2020   11:27 Diperbarui: 15 Januari 2020   12:51 322 41 23 Mohon Tunggu...
Apa Sebaiknya KPK Dibubarkan Saja, Ya?
Sumber: Tirto.ID | OTT KPK di Sidoarjo Jatim, Kepala Daerah & Beberapa Orang ...

Membaca berita tentang peristiwa dua kasus OTT awal tahun 2020 oleh KPK jadi pertanda, bahwa perlahan demi perlahan terhambatnya kinerja KPK mulai terlihat. Kalau sudah OTT apa yang perlu disangkal? Praduga tak bersalah? Dijebak? Bahasa apa itu? Siapa yang mengerti dengan retorika semacam itu?

Hanya koruptor dan teman-temannya yang punya bahasa sejenis. Meninggalkan malu dengan beribu-ribu dalih.

Dua kasus OTT awal tahun 2020 oleh KPK jadi pertanda, bahwa perlahan demi perlahan terhambatnya kinerja KPK mulai terlihat ketika Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK berlaku. Di mana OTT Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah, dianggap cacat hukum karena tidak sesuai dengan UU KPK yang baru. Atau kasus lain yang kemudian tidak sempat jadi berita nasional.

Penggeledahan oleh KPK harus menunggu surat dari Dewan Pengawas KPK sepertinya menjadi jembatan panjang untuk menghilangkan barang bukti. Padahal semua menyadari, namun tetap saja disetujui dan diberlakukan. Apa coba motivasinya, kalau bukan menghambat kinerja KPK.

Daripada dihambat mengapa tidak kita bubuarkan saja. Jadi jelas arah kebijakannya ke mana? Melegalkan korupsi atau mengharamkan. Kalau tetap menganggap korusi adalah kejahatan nasional harusnya semua bekerja sama membantu menuntaskan setiap temuan. Agar tidak terjadi penyimpangan.

Yang ada malah anggota KPK yang akan terjerat kasus hukum karena melanggar undang-undang KPK. Padahal komitmen pemerintah dan DPR sepertinya sama. Berantas korupsi sampai akar-akarnya. Kalau ternyata kondisi di lapangan bertolak belakang. Slogan hanya tinggal slogan. Yang ada malah pilih kasih terhadap kasus korupsi.

Hemat saya, terus terang saja bagaimana kalau KPK kita bubuarkan saja. Daripada menimbulkan polemik berkepanjangan. Nyatanya yang melakukan korupsi tak berkurang. Nyatanya masih ada bisik-bisik agar pelaku korupsi bebas berkeliaran.

Sangat lucu ketika dalam pernyataan-pernyataan yang disampaikan: ayo berantas korupsi, korupsi adalah musuh bersama, korupsi kejahatan kemanusiaan, korupsi adalah .... Dan seterusnya. Padahal dalam kenyataan yang ada ketika OTT jelas-jelas membuktikan bahwa ada uang dalam transaksi yang ditemukan kemudian ketika hendak dilakukan penggeledahan dihadapkan pada UU KPK yang baru.

Sekarang pertanyaannya uang yang ditemukan ketika OTT itu uang apa? Selanjutnya bukiti fisik pendukung semua kejahatan sebelum OTT ditemukan pasti dibutuhkan. Kalau proses kelengkapan untuk mendapatkan bukti terhambat, sama saja artinya ingin agar pelaku korupsi bebas dari tuduhan.

Jadi jika ingin bebas dari korupsi mendingan KPK dibubarkan. Pernyataan agar KPK dibubarkan sebenarnya adalah wujud dari kekhawatiran yang sangat terhadap maraknya pelaku korupsi di negeri ini. Kejahatan korupsi hampir menyeluruh dari semua instansi. Walau tetap mengacu pada, bukan instansinya yang melakukan korupsi. Tetap saja oknum yang ada di sana.

Kita sebagai masyarakat awam. Siapa lagi yang diharapakan untuk memberantas korupsi? Tentu saja pada pemerintah yang telah dipilihnya. Tentu saja pada anggota DPR yang telah diminta untuk mewakilinya. Dan kedua institusi ini pulalah KPK akan diperkuat, dilumpuhkan atau dimatikan. Dengan kata lain dibubarkan.

Saya yakin, tidak semua pejabat di pemerintahan jahat. Tidak semua anggota DPR jahat. Masih banyak yang ingin agar korupsi lenyap dari negeri ini. Oleh karena itu, penguatan KPK layak menjadi perhatian. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK layak direvisi. Jika memang benar ingin korupsi minimal berkurang di negeri ini.

Janji Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) akan menerbitkan Perppu UU KPK sangat dinantikan oleh seluruh rakyat Indonesia. Hanya itu barangkali harapan sementara yang diharapkan kepada pemerintah. Atau KPK dibubarkan saja. Jadi masyarakat tahu, siapa sebenarnya yang selama ini dibela. Pelaku koruptor atau KPK?

Sebelum harapan sirna dan kepercayaan perlahan lenyap terhadap pemerintah seyogyanya Perppu UU KPK segera diterbitkan.
Semoga.

sumber1, Sumber2, sumber3, sumber4

VIDEO PILIHAN
KONTEN MENARIK LAINNYA
x