Mohon tunggu...
Ropingi Surobledhek
Ropingi Surobledhek Mohon Tunggu... Cukup ini saja

Memberi tak harap kembali

Selanjutnya

Tutup

Lingkungan Pilihan

Anies Baswedan Digugat, Mungkinkah?

13 Januari 2020   12:28 Diperbarui: 13 Januari 2020   12:41 351 36 10 Mohon Tunggu...
Anies Baswedan Digugat, Mungkinkah?
sumber: Liputan6.com / Data Gabungan: Penanganan Banjir 2020 Lebih Baik Dibanding ...

Kepala Daerah digugat karena banjir? Mungkinkah?

Saya jadi teringat peristiwa padamnya listrik Jakarta - Jawa - Bali beberapa bulan lalu. Tetapnya Minggu 5 Agustus kemarin. Masyarakat juga beramai-ramai menggugat PLN atas kerugian pemadaman listrik tersebut.

Dalam kasus banjir Jakarta, setidaknya 651 warga Jakarta sudah mendaftarkan diri ke Tim Advokasi Korban Banjir DKI Jakarta 2020 untuk menggugat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Tradisi gugat menggugat atas kerugian yang diakibatkan oleh proyek yang disengaja seperti pelebaran jalan, pembuatan sekolah, pembangunan proyek pemerintah, dan sejenisnya wajar dilakukan. Lah ini, menggugat Kepala daerah karena banjir yang menggenangi rumahnya. Kemudian menghitung berapa asetnya yang hilang dan rusak.

Apalagi jika menggugat kematian akibat banjir berapa nyawa yang melayang jadi korban banjir masuk dalam gugatan. Saya jadi berpikir, ketika seorang sopir karena mengantuk kemudian tak sengaja terjadi kecelakaan. Barangkali wajar jika sopir diminta pertanggungjawannya atas keteledoran mengemudi.

Sementara ketika Anies Baswedan menjadi gubernur, keteledoran apa yang telah diperbuat sehingga banjir menggenangi Jakarta sedemikan parahnya.

Ketika hal tersebut diminta untuk klarifikasi maka pasti korban dapat menyebutkan dengan hafal, pertama tentang anggaran normalisasi sungai yang dihilangkan ketika Anies berkuasa. Pasukan orannye yang tak mendapatkan perhatian sebagaimana mestinya, dan seterusnya.

Walau semua sudah menyadari, banjir berasal dari hujan yang deras. Air yang jatuh dari hulu dan hilir tak meresap ke dalam tanah sebagaimana mestinya. Akhirnya air mengalir ke selokan. Selokan mampet. Sebagian mengalir ke sungai. Sungai tak kuasa menampung air. Airnya meluap. Air yang akan ke muara terhambat. Banjirlah jadinya.

Lalu salahnya ada di mana? Salahnya adalah resapan air tak cukup mampu meresapkan air hujan, selokan tak cukup lancar mengalirkan air ke sungai. Sungai tak cukup lebar mengalirkan air ke laut.

Apa yang sebaiknya dilakukan? Resapan air harus diperbanyak. Siapa yang melakukan? Jelas seluruh warga. Kalau halaman rumah dan perkantoran beton dan aspal. Bagaimana akan meresapkan air. Otomatis air akan protes.

Selokan? Sudah seberapa lancar selokan di sekitar rumah kita? Seperapa peduli kita pada selokan mampet yang ada di lingkungan sekitaran kita? Kalau belum peduli terhadap sampah yang menimbun selokan sekitaran kita. Berarti andalah yang layak dipersalahkan. Andalah yang layak dituntut atas terjadinya banjir.

Sungai? Seperti apa sungai yang ada? Sudah bebas sampahkah? Berapa banyak sampah yang menggenangi sungai? Berapa sampah yang menumpuk di depan pintu air? Sampah itulah yang menyebabkan air terhambat turun ke muara. Genangan-genangan tersebut ketika curah hujan tinggi akan berkumpul. Jadilah banjir.

Siapa yang bertanggung jawab? Seluruh masyarakat bertanggung jawab atas terjadinya banjir Jakarta. Seluruh aparat mulai dari RT, RK, RW, Keluarhaan, Kecamatan, Kotamdaya, sampai pada Gubernur sebagai pucuk pimpinan bertanggung jawab.

Tak seorang pun boleh saling melempar kesalahan, tugas dan tanggung jawab di levelnya masing-masing.

Kalau tahun ini kebanjiran. Warga pasti tahu bagian mana yang terendam. Air datangnya dari mana? Mengalir ke arah mana? Kemudian bahu membahu gotong royong mencarikan solusinya. Setahun adalah waktu yang lama untuk berbenah. Jika lengah. Tahun depan siap-siap saja akan kebanjiran lagi. Dan masalah tahun ini terulang lagi.

Sumber

VIDEO PILIHAN