Kurikulum Merdeka, Paksaan atau Pilihan?

Mengapa disebut 'Kurikulum Merdeka saat ini', karena fokus utamanya saat ini sebagai strategi pemulihan pembelajaran yang hilang (learning loss) akibat Pandemi COVID-19. 

Mengapa ada frasa 'saat ini', karena sebenarnya saat ini dimaknai untuk tahun 2022 sampai dengan 2024 dan dievaluasi. 

Pada 2024 atau setelahnya apakah kebijakan kurikulum ini diteruskan, disempurnakan, atau mungkin diganti (lagi), tentu pada akhirnya akan kembali kepada konsep kebijakan pendidikan sebagai kebijakan publik. 

Bisa saja 'proposisi' bongkar pasang dan tambal sulam kebijakan terjadi, namun juga bisa sebaliknya, di mana kebijakan ini dapat bertahan lama untuk mewujudkan transformasi pendidikan.     

Kurikulum Merdeka adalah Kebijakan Publik

Keraguan pada awal diskusi ini terjawab, bahwa Kurikulum Merdeka adalah kebijakan publik, yang mengikat masyarakat (publik), bukan mengikat aparatur dalam organisasi pemerintah sendiri (Satori, 2020). 

Kurikulum Merdeka adalah strategi untuk memulihkan pembelajaran, yang menjadi pilihan bagi satuan pendidikan melalui jalur mandiri, bukan paksaan. Kurikulum Merdeka bisa jadi merupakan kebijakan berdaya gerak berketuntasan, bisa juga tidak.      

Keraguan berikutnya adalah, apakah kebijakan Merdeka Belajar dengan segala intervensinya mendistorsi kewenangan daerah sebagai daerah yang otonom? Jawabannya akan kita diskusikan pada bagian berikutnya, yang tidak terpisahkan dari bahasan ini.

Daftar Pustaka

Bakry, A. (2010). Kebijakan Pendidikan sebagai Kebijakan Publik. Jurnal MEDTEK, Vol. 2, No. 1, April 2010

Barrow, R., & Woods, R. (2006). An Introduction to Philosophy of Education, 4th Edition. Routledge