Jakarta, 28 Februari 2020
Surat ini dibuat untuk wakil rakyat yang katanya selalu merakyat, mendengar keluhan rakyat baik yang susah maupun yang sedang gembira. Rakyat yang selalu dijanjikan dengan banyaknya kepalsuan. Hampir rata-rata yang berada di gedung kura-kura mengatas namakan rakyat tapi hasilnya semakin menindas kami sebagai rakyat.
Dalam pemilu kalian selalu teriak 'pilih saya' tapi begitu terpilih pura-pura tak mendengar suara kami, jeritan kami yang terhimpit oleh banyak kebijakan yang tak penting. Jauh dari keadilan dan kemakmuran yang kami minta.
Memang kalian di pilih untuk diskusi, menentukan nasib kami menuju jalan yang lebih baik. Indonesia yang semakin adil dan juga makmur tapi faktanya kami selalu saja dibiarkan mati dengan banyaknya kebijakan-kebijakan lucu yang sudah kalian buat.
Perumusan undang-undang yang seakan memberikan efek kepada kami yang sudah miskin semakin miskin lagi, dimana pemerintah mengeluarkan kebijakan cukai kendaraan ditambah lagi komisi 5 ingin kendaraan roda dua tak boleh lewat jalur nasional.
Belum lagi RUU ketahanan keluarga yang menjadi polemik, surrogacy tak di perbolehkan padahal banyak orang menginginkan anak yang lahir dari ovum atau sel sperma mereka.
Bahkan hingga kalian juga memperhatikan rumah layak huni, tapi apa finalnya banyak dari kami tinggal di pinggir kali. Bila musim hujan pun banjir melanda, apakah ada rumah layak huni untuk kami dimanakah akan dibangun di Ibukota barukah?
Lucu soal keluarga diatur oleh negara, Â apa sudah tak ada lagi persoalan yang besar dalam mengurus negara ini. Bagaimana dengan banjir? Ketika kalian diskusi para gubernur 3 wilayah pun tak ikut untuk diskusi kenapa? Apa mereka tahu kerja wakil rakyat hanya sibuk diskusi tanpa hasil.
Bikin RUU ini dan itu tapi mentah semua selalu saja kontroversi, lagi-dan lagi rakyat selalu jadi kelinci percobaan ujungnya ketika sidang paripurna soal rakyat pun tertidur di kursi yang empuk. Bosan melihat ketua MPR cuap-cuap tak berguna.
Belum lagi RUU cipta kerja yang sangat memihak pada pebisnis, macet juga di gedung dewan. Entahlah antara wakil rakyat dan petinggi negara seperti tak searah. Padahal kami titipkan negeri ini pada kalian, berapa biaya yang dikeluarkan negara untuk menggaji kalian tapi hasilnya banyak dari kalian yang ditangkap KPK.
Apa hasilnya kerja DPR, toh semua RUU belum ada yang disahkan dan berhasil. Apa lebih baik dibubarkan saja di ganti kekuasaan tertinggi hanya Presiden? Yang mengontrol Presiden adalah kami rakyat yang sudah memilihnya, hmmm bisa jadi negara surplus tak ada gaji untuk DPR dan MPR?
