Hebatnya DPR, yang Mengaku Wakil Rakyat

Dewan Perwakilan Rakyat adalah sebuah lembaga tinggi negara yang didirikan dalam rangka menjalankan demokrasi di  Indonesia. Anggota DPR dipilih oleh rakyat agar suara rakyat bisa diwakili. DPR adalah produk demokrasi.

Pada rapat paripurna DPR  Jumat 28 Feb 2017, Fahri Hamzah wakil ketua DPR tetap mengesahkan persetujuan DPR untuk mengajukan Hak Angket KPK. Walaupun pada saat itu banyak anggota DPR yang melakukan interupsi. Fahri membantah telah membatasi hak interupsi anggota Dewan dengan alasan mayoritas anggota DPR sudah setuju. Sumber 1  2

Rapat yang kurang demokratis menurut pendapat saya

Wacana hak angket muncul, setelah acara dengar pendapat dengan KPK, komisi III ingin mengajukan hak angket supaya KPK membuka BAP Miryam S Haryani. Miryam pada saat diperiksa oleh KPK masalah korupsi e-KTP mengaku diancam oleh beberapa anggota DPR.

KPK pada saat dengar pendapat menolak untuk membuka BAP Miryam,

Adapun materi hak angket yang dibahas dalam sidang paripurna adalah,

1. Membuka rekaman BAP Miryam S Haryani
2. Tidak selalu berjalannya tupoksi KPK,  yang salah satunya terlihat dari Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan (LHP) KPK  tahun 2015. Dimana BPK menemukan 7 indikasi ketidakpatuhan KPK. Antara lain kelebihan pembayaran gaji, belanja anggaran yang tidak dilengkapi dokumen yang lengkap, perencanaan pembangunan gedung KPK yang kurang baik sehingga biaya membengkak.
3. Seringnya dokumen KPK bocor ke publik
4. Adanya ketidakharmornisan dalam internal KPK    Sumber

Pertanyaannya, laporan LHP  tahun 2015 mengapa baru dibahas tahun 2017? Dalam 2 tahun itu apakah laporan tersebut pernah dibaca? Apakah setelah muncul pengungkapan korupsi e KTP, baru dicari kesalahan KPK?

Beberapa fraksi mengatakan ketidaksetujuan terhadap Hak Angket ini, fraksi Gerindra, fraksi PKB dan fraksi Demokrat.

Bahkan fraksi Gerindra, melakukan walk out pada saat interupsi mereka tidak diacuhkan oleh Fahri Hamzah. "Tadi saya kira kita mengalami suatu proses. Yah, biasa kalau di DPR pro dan kontra, kalau fraksi Gerindra sudah jelas tapi kita ikut menghormati apa yang sudah menjadi keputusan," ujar Fadli Zon di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, Jumat (28/4/2017). Sumber

Suatu sikap abu-abu menurut pendapat saya, menolak tetapi kok kesannya tetap mendukung

"Semua meyakini sejak awal ada proses yang salah dan harus didalami dalam KPK secara institusi. Dan semua rekan-rekan anggota anggota DPR setuju. Tapi tidak tahu kemudian balik badan," kata Masinton dengan nada tinggi dalam paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat 28 April 2017.  Menurut Masinton, dengan menyetujui hak angket, bukan berarti dia mendukung koruptor atau prokorupsi. Sumber

Pernyataan Fadli Zon dan Masinton membingungkan saya. Menurut Masinton pada awalnya semua anggota DPR setuju tapi berubah pikiran pada saat sidang. Fadli Zon, menolak tapi berkesan mendukung.

Apakah semuanya ini cuma sandiwara? Dimana anggota DPR mengatur skenario, dimana sebenarnya semua anggota parlemen setuju dengan Hak Angket, tapi biar lebih seru ada beberapa yang menolak. Saya tidak bisa menjawabnya, karena saya hanya rakyat biasa bukan anggota Dewan. Tetapi jika benar sandiwara, berarti anggota DPR yang terlibat korupsi e-KTP sangat banyak, sehingga bisa muncul persetujuan untuk membuat sebuah sandiwara yang mengalahkan sinetron.

Yang lebih mungkin adalah, tiga fraksi yang menolak (Gerindra, PKB dan Demokrat), karena mendengar suara rakyat yang menolak pelemahan KPK. Terlepas dari motivasinya.

Inilah hebatnya DPR, mengaku mewakili rakyat tetapi seringkali tidak mendengar aspirasi rakyat dan menyerukan suara rakyat. Rakyat yang ingin mega korupsi e-KTP dibongkar habis. 

Jika KPK bisa membuktikan benang merah korupsi e-KTP, menurut pendapat saya pembersihan DPR  dari oknum-oknum akan bisa terlaksana.

Mengulang tulisan sebelumnya

Saya ingin berandai-andai, jika memang para anggota dewan yang terhormat. Ada yang terlibat korupsi e-KTP ataupun korupsi yang lain. Mengapa tidak mengajukan diri sebagai Justice Collaborator atau Whistle Blower. Kami rakyat Indonesia membutuhkan DPR yang bersih dan bisa dipercaya. Dengan berperan Justice Collaborator dan Whistle Blower anda bisa membantu proses ini.

Saya sebagai penulis akan menuliskan kisah anda sebagai seorang pahlawan. Yang telah sadar akan kesesatan jalan yang ditempuh dan berani berkorban demi kemajuan Indonesia. Saya yakin jika memang niat anda tulus, banyak rakyat Indonesia yang mendukung Anda. Banyak anggota POLRI dan TNI yang siap juga melindungi Anda dan keluarga.

Wahai anggota Dewan yang terhormat rakyat sudah muak dengan korupsi. Mohon dengarkan suara rakyat dan perkuat KPK bukan memperlemah KPK.

Buktikan bawa DPR adalah wakil rakyat dengan berprestasi

Salam

Sebuah pemikiran untuk kemajuan Indonesia