Kabar Baik dari Kapolri bagi Upaya Pencegahan Korupsi

Bagaimana dengan skandal korupsi e KTP?

Apakah pemberitaan tentang korupsi e KTP yang menyebutkan banyak nama anggota DPR terlibat itu salah?

Birokrasi, hasil survei ini menyebutkan 50% (no 2) responden mempersepsikan bahwa lembaga birokrasi adalah lembaga yang korup.

Sumber Transparency.Org

Seperti bisa dilihat di tabel atas, dalam survei yang sama, 64% responden menganggap bahwa sudah ada usaha pemerintah untuk mengurangi korupsi. Berarti masyarakat menilai bahwa lembaga birokrasi sedang berusaha mengurangi korupsi.

DPRD, yang mendapat posisi 3 (47%) dipersepsikan oleh responden sebagai lembaga yang korup. Belum menunjukkan usaha untuk mengurangi korupsi.

Lembaga perpajakan dianggap lembaga korup oleh 45% responden.

Sri Mulyani sebagai menteri keuangan yang membawahi Ditjen Pajak sudah berencana untuk membentuk tim reformasi pajak. Tim ini akan bertugas untuk memperbaiki seluruh aspek di internal Ditjen Pajak guna menghapus celah untuk korupsi. Sumber

Salut kepada Bu Sri Mulyani, semoga tim reformasi pajak cepat terbentuk.

Hakim dan Jaksa yang menempati posisi terakhir, 32 % responden menganggap lembaga ini masih korup.

Belum juga terlihat adanya terobosan. Malah menurut berita  (kompas.com  4 Maret 2017) masih ada Hakim MK yang belum memperbaharui LHKPN.

Besar harapan penulis, lembaga lain juga segera mengikuti jejak Pak Tito dan Ibu Sri Mulyani dalam usaha untuk mencegah korupsi.