PengantarÂ
Bangsa kita sudah lama berbeda. Sudah lama pula kita menganggap beda sebagai sebuah seni. Sebagai sebuah seni, bangsa kita telah mementaskan perbedaan menjadi lakon kehidupan yang paling demokratis. Tak urung kita menjadi Negara demokratis ketiga di dunia setelah Amerika dan India. Kita pun mengafirmasi itu. Tetapi akhir-akhir ini, perbedaan kita mulai terusik. Gelombang-gelombang pengusik beda makin nyaring terdengar, anak bangsa pun makin resah. Slogan-slogan mayor dan minor menggema  di langit Nusantara. Hampir tak ada yang mau mengalah. Perkara bela membela, lapor melapor makin akrab di bumi Nusantara meski kata maaf sudah berkumandang. Kita tak tahu pasti sejak kapan lapor melapor jadi budaya dankata maaf diabaikan.
Kita juga tak tahu pasti, sejak kapan parade demonstrasi jadi budaya. Curiga dan syak wasangka makin akrab. Rangkaian aksi demonstrasi dan juga klaim siapa pemilik sahih Republik ini makin menguat. Setiap kelompok masing-masing ingin tampil dan mengklaim diri dan kelompoknya sebagai yang paling pas dan berhak memerintah bangsa ini. Selain itu, muncul niatan-niatan sekelompok orang untuk menjadikan Indonesia sebagai negara ber-syariah dan hendak mengubah Pancasila sebagai dasar Negara. Sebagai Negara demokratis kita memang sudah diberi hak untuk bersuara dan berpendapat. Kita tidak melarang kelompok atau orang-orang yang hendak menyuarakan pendapatnya. Negara pun menjamin itu.
Akar Permasalahan
Gelombang permasalahan yang terjadi akhir-akhir ini di Indonesia bukanlah sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Demonstrasi yang disertai dengan kekerasan  adalah sebuah tanda bahwa indonesia belumlah benar-benar menjadi Indonesia (I). Jika dilihat lebih jauh, ada beberapa permasalahan mendasar yang melatari terjadinya rangkaian aksi massa belakangan ini.
Pertama, Sumber Daya Manusia yang rendah. Sumber Daya Manusia adalah potensi yang dimiliki seseorang untuk berperilaku dalam lingkungan sosialnya.
Sumber Daya Manusia tidak bisa dilepas pisahkan dari pendidikan. Akses pendidikan yang belum merata, tingkat melek huruf dan angka yang belum menjangkau lapisan masyarakat bawah, menjadi penanda utama bahwa bangsa kita masih belum memegang teguh amanat UUD 1945 tentang upaya mencerdaskan bangsa. Dalam laporan Penelitian yang dipublikasikan dalam International Seminar and Report Launch, ada tiga permasalahan utama yang menjadi tolok ukur rendahnya indeks pendidikan kita yaitu:
Pertama, belum meratanya ketersediaan guru, lingkungan sekolah yang ramah anak, dan adaptability yaitu akses pendidikan bagi kaum-kaum marginal di Indonesia. Dalam Laporan itu, Indonesia menempati urutan tujuh di bawah Ethiopia dan Filipina. Lemahnya SDM membuat masyarakat kita yang belum melek huruf dan angka dengan mudah menerima informasi-informasi yang masuk tanpa menyeleksi kebenaran dan keberimbangannya.
Kedua, akar permasalahan berikutnya adalah kemiskinan. Percaya atau tidak, kemiskinan mempengaruhi merebaknya situasi kekacauan kita belakangan ini. World Bank Institute dalam rilisnya Introduction to Poverty Analysis (2005) mengatakan bahwa orang miskin adalah orang-orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhan dasarnya manusia seperti makan, minum, sanitasi, rumah layak huni, informasi dan kesehatan. Kesenjangan yang timbul dalam masyarakat dan minimnya perhatian dari pemerintah membuat mereka merasa tersingkir dari pergaulan sosialnya. Efek lanjut dari ketimpangan sosial ini adalah masyarakat mudah terprovokasi dan mudah digiring untuk melakukan tindakan-tindakan yang melanggar norma-norma sosial dan hokum.
Ketiga, masalah berikutnya yang terjadi datang dari bidang hokum dan politik. Masifnya praktek korupsi, Kolusi, dan Nepotisme membuat bangsa kita tidak maju-maju. Penegakan hokum yang tebang pilih, aturan Perundang-Undangan belum maksimal memfasilitasi kepentingan publik dalam hal ini kelompok masyarakat kecil. Aturan perundang-undangan yang diproduksi cenderung mengadvokasi kepentingan para pemilik modal ketimbang nasib anak bangsa yang terpinggirkan. Banyak pasal dan ayat dalam aturan perundang-undangan yang diduga sengaja diproduksi untuk melindungi kelompok kaya dan pemilik modal. Selain itu, pola-pola penegakan hokum yang berkiblat pada tekanan massa belakangan ini makin menguat di Republik ini.
