Mohon tunggu...
Ronald Dust
Ronald Dust Mohon Tunggu... Seniman - Seniman Musik dan Jurnalis

Seniman Musik dan Jurnalis

Selanjutnya

Tutup

Humaniora Pilihan

Pendidikan: Akar Tak Berubah, Tapi Berbuah

19 Februari 2017   03:33 Diperbarui: 23 Februari 2017   18:28 315
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Maka dengan ini saya ingin memberikan kontribusi berupa usulan.

Ide Pendidikan

Idenya adalah membuat suatu seri buku pelajaran yang memuat dasar-dasar ilmu pengetahuan yang dipelajari di sekolah tingkat TK sampai SMA oleh pemerintah secara resmi. Berikut rincian dari usulan ini yang disampaikan dengan tahapan-tahapan:

  1. Pemerintah agar mengumpulkan ahli-ahli bidang ilmu pengetahuan yang diajarkan di sekolah TK-SMA untuk membuat suatu seri buku pelajaran. Buku-buku ini memuat dasar-dasar ilmu pengetahuan yang sifatnya TETAP. Buku-buku ini selanjutnya disebut dengan SBPR (Seri Buku Pelajaran Resmi)
  2. SBPR ini memuat materi pelajaran dengan struktur yang paling sederhana. Contohnya untuk Matematika, struktur materinya berupa Definisi singkat, Rumus, Contoh soal dan Penggunaan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh lainnya untuk pelajaran Sejarah, ditulis sesuai kronologi yang benar dan strukturnya adalah Apa (nama peristiwa), Kapan (waktu peristiwa), Dimana (tempat peristiwa terjadi), Siapa (tokoh-tokoh dalam peristiwa) dan Bagaimana (cerita peristiwa) dengan kalimat-kalimat praktis namun tepat.
  3. Isi dari SBPR ini disahkan oleh pemerintah sebagai teori akademis yang paling akurat dan benar sehingga dikatakan buku pelajaran resmi. Dibuatkan juga UU untuk mengatur proses perubahan isi dari buku-buku ini.
  4. SBPR diproduksi dengan bahan fisik yang murah-meriah untuk menekan biaya produksi, yang terpenting adalah bahwa buku tersebut dapat tahan lama dan isinya benar.
  5. Dengan adanya SBPR, hendaknya pemerintah mengawasi dan membatasi peredaran buku-buku pelajaran yang tidak sesuai dengan yang sudah ditentukan dalam SBPR.
  6. Masukkan materi SBPR sebagai sesuatu yang wajib ke dalam standar pendidikan nasional (BSNP). Lembaga ini kemudian mendapatkan pedoman yang lebih kuat untuk menilai/menguji kelayakan buku dari pihak swasta.
  7. Dengan adanya SBPR, pihak penerbit diminta untuk mencari penulis buku pelajaran yang sesuai dengan SBPR dan menerbitkan lebih banyak buku-buku latihan soal dengan metode-metode variatif, buku-buku yang menjelaskan materi pelajaran dengan metode-metode variatif dan sebagainya, semuanya mengacu kepada materi SBPR.
  8. Isi dari SBPR agar disampaikan dalam versi cetak dan versi digital (online atau offline).
  9. SBPR diproduksi setiap tahun ajaran baru untuk diberikan gratis dan wajib ke semua peserta didik (murid) menggunakan APBN.
  10. Program untuk mengantisipasi ketidak-siapan pemerintah menyediakan dana untuk SBPR adalah agar pemerintah menyediakan SBPR sejumlah yang dibutuhkan satu sekolah di seluruh Indonesia dalam satu ajaran. SBPR tidak diberikan kepada siswa melainkan hanya digunakan sebagai inventaris sekolah. Kiranya pendidik/tenaga pendidik dan peserta didik dapat mengusahakan uang sendiri untuk memperbanyak buku-buku SBPR dengan cara fotocopy atau print dari website yang disediakan pemerintah. Dalam kondisi ini para penerbit swasta diberikan hak untuk memproduksi SBPR dengan konsep bisnis. Ini merupakan salah satu bentuk keadilan sosial PANCASILA dalam dunia Pendidikan.

Gambaran simulasi kegiatan mempraktekkan SBPR ini dimulai dari kenyataan bahwa tidak semua peserta didik mampu mempelajari buku pelajaran sendiri. Pendidik/tenaga pendidik berperan sebagai penghubung antara ilmu pengetahuan dan muridnya. Dengan kehadiran SBPR, pendidik/tenaga pendidik tinggal harus membuat, mencari dan menggunakan metode-metode mengajar untuk menyampaikan ilmu tersebut yang dicantumkan dalam SBPR, tidak perlu lagi terlalu rumit memilih buku pelajaran.

Dengan demikian, pelajaran-pelajaran yang diberikan guru-guru di sekolah juga dapat lebih dikontrol dalam rangka mengentaskan kebodohan, memerangi radikalisme dan sebagainya; peserta didik mendapatkan buku ilmu pengetahuannya; orang-tua murid tidak terlalu berat membeli buku pelajaran; antara pemerintah dan guru juga terjalin hubungan profesional yang lebih jelas mengenai soal-soal Ujian Nasional (UN).

Semoga usulan ini dapat bermanfaat dan menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam melaksanakan kegiatan Pendidikan nasional. Bagi Anda yang sudah meluangkan waktu membaca artikel ini, mohon untuk membagikan informasi ini kepada yang lain agar kita mendapatkan lebih banyak masukan dan terima kasih sudah membaca.

Ronald Hutasuhut

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Humaniora Selengkapnya
Lihat Humaniora Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun