Tak banyak yang menyangka, Susilo Bambang Yudhoyono akan turun memimpin langsung penataan Partai Demokrat. Pengambilalihan kekuasaan secara halus itu ditempuh karena opsi mencopot Ketua Umum Anas Urbaningrum lewat kongres luar biasa bakal membuat partai terbelah. Meski tidak lewat jalur KLB, pengambilalihan wewenang ketua umum secara halus ini tetap membuat banyak kalangan terkejut. SBY yang dinilai tertib aturan ternyata berani menempuh tindakan yang sangat terbuka untuk ditafsirkan sebagai langkah inkonstitusional.
Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) secara resmi terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Terpilihnya SBY sebagai ketua umum disuarakan oleh seluruh peserta kongres luar biasa, Peserta KLB yang terdiri dari delegasi DPD dan DPC Partai Demokrat sepakat memilih satu calon yaitu SBY. Banyak yang mencibir, mengkritik, mengecam pilihan SBY mau menjadi Ketum PD lagi. Ada yang bilang, dulu bilang menteri gak boleh jadi ketum partai, eh SBY yang melarang, malah SBY jadi ketum partai juga.
Bagi saya, SBY melakukan semua itu karena dia tak mau jadi orang yang lupa kacang pada kulitnya. Ia tahu benar Demokratlah yang membesarkannya, kini saat partai yang ia cintai dalam kemerosotan, dia “turun gunung”, walaupun dengan konsekuensi dikecam sana-sini. Jika dibandingkan dengan politikus-politikus kampretos yang oportunis, yang loncat sana-loncat sini, maka sikap SBY menurut saya adalah teladan, bagaimana kita bisa berpolitik dengan etika. tidak hanya mementingkan perutnya sendiri. Bagi saya, SBY yang rela jadi ketum PD lagi lebih beretika.
Namun nampaknya terpilihnya SBY bukan dengan begitu saja bisa dinikmati, beberapa kalangan politisi dan pengamat politik yang menganggap apa yang di lakakukan oleh SBY sebuah keterpurukan dalam partai Demokrat. Pengamat politik ada yang menyatakan KLB Demokrat menunjukkan ketidaksiapan dan akan membuat SBY tidak fokus terhadap tugas Negara.
Seperti tudingan yang di lontarkan oleh Pengamat Politik Charta Politika, Yunarto Wijaya, yang mengatakan bahwa, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah mengabaikan kepentingan rakyat. Sebab, SBY akan lebih fokus mengurus Partai Demokrat ketimbang mengurus rakyat. Jika demikian, sebagai kepala negara, SBY telah menghianati rakyat. Selain itu Yunarto juga mengatakan bahwa, sikap SBY dalam mengambil alih kewenangan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum adalah sebagai langkah yang keliru.
Walapun banyak para pengamat politik yang menyangsikan elektabilitas Demokrat akan meningkat seiring dengan terpilihnya SBY sebagai Ketua Umum. Tapi tentu saja itu semua hanya analisa belaka. Sebab, sebagai partai yang sedang berkuasa, elektabilitas Demokrat tidak lepas dari kinerja SBY hingga tahun 2014. Jika SBY bisa memacu kinerja pemerintahannya sesuai dengan harapan rakyat, bukan satu hal yang tidak mungkin elektabilitas partai ini akan naik, bahkan bisa menjadi pemenang pemilu.
Sebenarnya pernyataan Yunarto ini perlu dipertanyakan, bukankah SBY selama ini sudah bekerja sangat keras untuk bangsa ini. Sebenarnya kita kalau mau melihat kinerja pemerintah selama tiga tahun terakhir ini secara ekonomi makro pertumbuhanya juga cukup bagus. Keberhasilan pembangunan infrastruktur juga terus meningkat, bukan pada angka-angka pertumbuhan semata, melainkan dirasakan hasilnya oleh masyarakat.
Terakhir penulis berharap kepada semua pihak untuk menghormati sikap Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dalam penyelamatan Partai Demokrat. SBY selaku Presiden sudah bekerja keras dalam delapan tahun terakhir. Semua pemimpin partai tentu pasti juga akan melakukan hal yang sama jika partainya mengalami masalah. Walaupun SBY sekarang menjabat sebagai ketua umum PD saya rasa SBY juga tidak akan melupakan segala hal yang menjadi tanggung jawabnya sebagai Presiden.
Bahkan SBY juga sudah membantah penilaian bahwa dirinya tak akan fokus dalam pemerintahan hingga 2014. "Saya pastikan ke hadapan rakyat Indonesia, saya tidak melalaikan tugas saya yang utama menjalankan roda pemerintahan dan memimpin kehidupan bernegara," kata SBY.***
Salam Kompasiana
