Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pemberian otonomi yang seluas-seluasnya kepada daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Dalam negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintahan negara atau pemerintahan nasional dan tidak ada kedaulatan pada daerah. Oleh karena itu, seluas apa pun otonomi yang diberikan kepada daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan pemerintahan daerah akan tetap ada ditangan pemerintah  pusat. Untuk itu pemerintahan daerah pada negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan pemerintahan nasional.
Otonomi daerah diadakan bukan sekedar menjamin efisiensi penyelenggaraan pemerintahan. Bukan sekedar pula menampung kenyataan yang luas, penduduk banyak, dan berpulau-pulau. Lebih dari itu, otonomi daerah merupakan dasar memperluas pelaksanaan demokrasi dan instrument mewujudkan kesejahteraan umum. Tidak kalah penting, otonomi daerah merupakan cara memelihara negara kesatuan. Daerah-daerah otonomi yang bebas dan mandiri mengatur dan mengurus rumah tangga pemerintahan sendiri, merasa diberi tempat yang layak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga tidak ada alasan untuk keluar dari RI (Bagir Manan, 2001:3 dalam  Septi Nur Wijayanti, 2016).
Dalam pelaksanaan otonomi daerah tentu ada keuntungan dan kerugiannya. Kerugian yang paling memprihatinkan dari otonomi daerah adalah tumbuhnya raja-raja kecil di kabupaten/kota. Kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat merasa memiliki legitimasi untuk berbuat apa saja untuk  mengembalikan "ongkos politik" selama pilkada. Akibatnya, terjadilah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisne yang cukup massif di daerah. Makelar jabatan merebak Praktik KKN ini semakin mengakar ketika ada oknum anggota DPRD yang berperan sebagai mafia anggaran memeras eksekutif daerah demi sebuah ketok palu dari DPRD. Operasi tangkap tangan (OTT) KPK banyak menyasar model korupsi semacam ini.
Keuntungan otonomi daerah akan muncul ditangan kepala daerah yang bermutu seperti Risma, Walikota Surabaya. Tri Rismaharini adalah adalah walikota terbaik ketiga di Planet Bumi.Sang Arsitek yang lahir pada tanggal 20 November 1961 ini  hanya kalah oleh Walikota Calgary, Kanada, Naheed Nanshi dan Wali Kota Ghent, Belgia.
Sebagaimana diberitakan oleh Jawa Pos, 4 Februari 2015, Â Walikota yang akrab dipanggil Bu Risma ini, dianggap telah menarik perhatian nasional dan internasional karena mempromosikan penuh semangat, kebijakan sosial ekonomi, dan lingkungan di kota terbesar kedua di Indonesia. Laman tersebut menjelaskan bahwa kebijakan Risma yang telah membuat sebagian besar lahan kosong menjadi ruang terbuka sangat diapresiasi. Ada sebelas taman besar di Surabaya dengan tema yang berbeda. Banyak taman juga menyediakan akses wifi.Ada juga perpustakaan, pusat kebugaran, dan fasilitas olahraga lainnya.Surabaya juga telah memperbesar ruang terbuka lainnya, seperti pemakaman, yang berfungsi sebagai resapan air. Dia juga dilihat dari kiprahnya menutup lokalisasi.
