Gempa Literasi dari Perpustakaan Kecamatan Gemolong

Sragen Kabupaten Literasi dicanangkan secara resmi oleh Bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati hampir setahun lalu pada 27 Mei 2016 bersamaan  dengan peringatan Hari Jadi Sragen ke 270. 

Sebelumnya, tanggal 21 April 2016 menjelang berakhir masa jabatan Bupati Sragen Agus Fatchur Rahman meresmikan layanan Perpustakaan Kecamatan Gemolong untuk melayani masyarakat Sragen di wilayah utara Bengawan Solo. Pergantian kepemimpinan di Kabupaten Sragen tidak menyebabkan gempa literasi terhenti.

Perpustakaan Kecamatan Gemolong adalah bukti bahwa potret budaya baca kita ternyata tak terlalu menyeramkan sebagaimana dikhawatirkan oleh banyak pihak. Gedung perpustakaan lantai dua yang nyaman dan pelayanan optimal merupakan kunci untuk mengundang kehadiran masyarakat. 

Gemolong yang merupakan "kota pelajar" mampu membuktikan diri bahwa ternyata para pelajar masih mau membaca di perpustakaan. Masyarakat akan suka membaca jika diberi fasilitas yang memadai sesuai dengan selera mereka.

Mengharapkan masyarakat suka membaca itu perlu usaha yang nyata dari pemerintah. Rencana pembangunan perpustakaan kecamatan secara bertahap oleh Pemerintah Kabupaten Sragen merupakan langkah yang terasa lebih nyata daripada pemerintah pusat. Pemerintah (pusat)  berkali-kali mengeluhkan betapa terpuruk budaya baca kita tanpa satu strategi literasi yang nyata nan terpadu.

            

Dokumentasi Pribadi

Melalui Kementerian Pendidikan Nasional sudah tak terhitung gedung perpustakaan sekolah yang dibangun. Ribuan  buku sudah dikirim ke perpustakaan sekolah tetapi ada satu hal yang terlupakan siapakah yang akan mengelola perpustakaan sekolah itu? 

Para guru yang tidak memperoleh jam mengajar 24 jam atau para pustakawan honorer atau guru yang dianggap sudah tidak produktif mengajar lagi ?

Tak seperti pegadaian yang memiliki slogan menyelesaikan masalah dengan masalah, strategi literasi yang tidak jelas hanya akan melahirkan "jeglongan sewu" dalam membangun literasi di tanah air. Seperti perpustakaan sekolah yang jarang beli buku non pelajaran, perpustakaan sekolah buka-tutup tak menentu karena pengelolanya tidak jelas, pustakawan sekolah negeri tanpa status yang jelas dan guru yang mencari angka kredit di perpustakaan sekolah tanpa mau bekerja dengan serius.

Berbasis teritorial

Strategi membangun literasi harus berbasis teritorial mulai dari desa sampai pusat. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan  mengamanahkan bahwa perpustakaan umum diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, dan desa, serta dapat diselenggarakan oleh masyarakat. Setiap perpustakaan dikelola sesuai dengan standar nasional perpustakaan. Inilah landasan legal-formal untuk membangun literasi berbasis teritorial.

Strategi membangun perpustakaan kecamatan dimulai dari wilayah eks kawedanan adalah metode yang cukup tepat untuk menciptakan basis literasi di setiap tingkat wilayah di negeri tercinta. Perpustakaan kecamatan adalah penghubung antara perpustakaan yang ada di wilayah kecamatan termasuk perpustakaan sekolah dengan perpustakaan umum kabupaten/kota. Perpustakaan kecamatan ibarat mutiara yang lama menghilang dan kini sudah saatnya untuk dikelola dengan serius.

Dokumentasi Pribadi

Menurut Standar Nasional Perpustakaan (SNP) Bidang Perpustakaan Umum dan Khusus yang diterbitkan oleh Perpustakaan Nasional RI tahun 2011, perpustakaan kecamatan adalah perpustakaan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah kecamatan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan perpustakaan di wilayah kecamatan serta melaksanakan layanan perpustakaan kepada masyarakat umum yang tidak membedakan usia, ras, agama, status sosial ekonomi, dan gender.

Perpustakaan kecamatan adalah satelit literasi untuk menggerakkan perpustakaan desa, perpustakaan sekolah, perpustakaan masyarakat dan taman bacaan yang ada di wilayahnya. 

Penduduk yang tinggal di Kecamatan Gemolong  tentu tak akan merasa nyaman meminjam buku di layanan Perpustakaan Umum Kabupaten Sragen yang berjarak kurang lebih dua puluh lima kilometer. Mereka yang ada di Kecamatan Gemolong akan lebih ceria jika dalam hitungan menit bisa sampai di Perpustakaan  Kecamatan Gemolong.

Dokumentasi Pribadi

Lihatlah Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat) yang saat ini sudah berdiri bertahun-tahun di Ibukota Kecamatan untuk melayani jasmani masyarakat. Perpustakaan kecamatan ada ialah  untuk melayani rohani masyarakat dengan membaca dan rekreasi jiwa di perpustakaan yang menghibur. 

Perpustakaan yang bisa menjadi magnet untuk masyarakat sekitar sekaligus teladan bagi perpustakaan yang ada di wilayahnya.

Tak adil alias zalim jika kita memvonis masyarakat di desa tak suka membaca padahal di desa itu belum berdiri perpustakaan desa yang memadai. Bukan pula kesimpulan yang ilmiah jika suatu penelitian memberi vonis rakyat di suatu kecamatan berbudaya baca rendah padahal di kecamatan itu tak ada perpustakaan kecamatan yang representatif. 

Begitu pula jika ada kepala sekolah yang mengeluh anak didiknya tak mau membaca padahal sang kepala sekolah tak pernah menyuruh pustakawan sekolah untuk membeli buku non pelajaran yang sangat dirindukan oleh pemustaka.

Ketika Srawung Birokrasi di Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Sragen, Bupati Sragen, Kusdinar Untung Yuni Sukowati mengungkap kegembiraannya ketika menyaksikan anak-anak SD yang begitu semangat membaca buku yang dibawa oleh armada perpustakaan keliling dengan ekspresi yang sangat alami. Mereka ternyata suka membaca jika memang tersedia buku yang bisa mereka baca.

Apa artinya ? Jangan sembarangan mengatakan anak-anak kita tak suka membaca sebelum kita menghidangkan buku di depan mereka. 

Begitu !! #Ternyata rakyat suka membaca !