Mohon tunggu...
Romi Hardhika
Romi Hardhika Mohon Tunggu... Praktisi hukum

Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. ― Pramoedya Ananta Toer

Selanjutnya

Tutup

Hukum

Kewenangan Ex Officio Hakim terhadap Kompetensi Relatif

25 November 2020   09:47 Diperbarui: 25 November 2020   09:54 41 1 0 Mohon Tunggu...

Kompetensi relatif adalah wewenang pengadilan untuk memeriksa dan mengadili perkara sesuai dengan wilayah yurisdiksinya. Pembagian mengenai wilayah yurisdiksi pada pengadilan tingkat pertama dan banding diatur lebih lanjut dalam Keputusan KMA RI Nomor 200/KMA/SK/X/2018.

Pasal 118 HIR/142 RBg mengatur mengenai harus ke pengadilan manakah penggugat mengajukan gugatannya berdasarkan asas actor sequitur forum rei (sesuai domisili tergugat), forum rei sitae (sesuai lokasi objek sengketa), gezoken woonplaats (sesuai pilihan domisili hukum) atau sesuai dengan domisili penggugat. Ketentuan mengenai kompetensi relatif ini berkaitan dengan syarat formal gugatan dan dapat menjadi salah satu materi eksepsi (tangkisan).

Perbedaan utama antara kompetensi absolut dengan kompetensi relatif adalah dalam kompetensi absolut, hakim dapat menyatakan tidak berwenang secara ex officio (karena jabatan) berdasarkan ketentuan Pasal 133 HIR/159 RBg walaupun tergugat tidak mengajukan eksepsi kewenangan mengadili. 

Hal ini amat berbeda jika dibandingkan dengan kompetensi relatif. Dalam kompetensi relatif, hakim hanya dapat menyatakan diri tidak berwenang apabila tergugat mengajukan eksepsi pengadilan tidak berwenang pada sidang pertama sesuai petunjuk dalam Buku II Edisi 2007 halaman 51. Tanpa adanya eksepsi kewenangan relatif dari tergugat maka hakim tidak dapat menyatakan diri tidak berwenang. 

Ratio legis-nya adalah oleh karena pihak tergugat sendiri tidak berkeberatan digugat di pengadilan yang ditunjuk oleh penggugat, maka apa hak hakim untuk menyatakan diri tidak berwenang memeriksa perkara?

Kewenangan hakim menyatakan tidak berwenang secara ex officio menurut penulis tidak berlaku secara mutlak. Contohnya dalam perkara permohonan. Dalam petunjuk Buku II Edisi 2007 halaman 43 dinyatakan bahwa: "Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon."

Karena ciri khas dari permohonan adalah bersifat ex parte (on or from only one side atau sepihak) maka tentu saja tidak dikenal adanya eksepsi. Namun, hakim tidak boleh tutup mata dan mengabaikan syarat formil karena permohonan tetap harus diajukan di pengadilan negeri tempat tinggal pemohon sesuai petunjuk Buku II Edisi 2007 halaman 43. 

Apabila syarat formil tersebut tidak terpenuhimisalnya pemohon berdomisili di Penajam namun mengajukan permohonan perubahan nama di PN Tanah Grogotmaka hakim secara ex officio tetap dapat menyatakan diri tidak berwenang dan menyatakan permohonan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

Seperti telah dituliskan di awal, secara umum hakim hanya dapat menyatakan diri tidak berwenang apabila tergugat mengajukan eksepsi pengadilan tidak berwenang pada sidang pertama. 

Namun, ada ketentuan hukum acara perkara parte atau contentiosa (mengandung sengketa) yang mengeliminasi hak dari tergugat untuk mengajukan eksepsi. 

Ketentuan ini dapat ditemui dalam Pasal 17 PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang menyatakan:

"Dalam proses pemeriksaan gugatan sederhana, tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik, atau kesimpulan."

Menurut Ridwan Mansyur dan D. Y. Witanto, hakim wajib mempertimbangkan terlebih dahulu tentang syarat formil dan materiil di luar pokok sengketa karena PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana tidak melarang hakim untuk menjatuhkan putusan yang berisi gugatan tidak dapat diterima.

Misalnya ketika hakim memeriksa alat bukti dari penggugat pada saat pemeriksaan pendahuluan, hakim menilai bahwa perkara tersebut telah memenuhi kualifikasi gugatan sederhana. 

Namun, pada saat agenda sidang pemeriksaan alat bukti dari tergugat, hakim Pengadilan Tanah Grogot baru mengetahui ternyata tergugat tidak berdomisili di Tanah Grogot namun berdomisili di Penajam. 

Dalam contoh tersebut, walaupun tergugat tidak dapat mengajukan eksepsi kewenangan mengadili akan tetapi hakim tetap dapat menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi ketentuan penggugat dan tergugat berdomisili di daerah daerah pengadilan yang sama sesuai Pasal 4 ayat (3) PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. 

Alasannya, pada saat pemeriksaan pendahuluan hakim hanya memeriksa alat bukti dari penggugat sehingga tidak memenuhi asas audi alteram partem (dengarkan sisi lain). Pada saat agenda sidang pemeriksaanlah baru hakim dapat memeriksa alat alat bukti dari penggugat dan tergugat sehingga menurut saya hakim tetap dapat menjatuhkan putusan tidak dapat diterima.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
VIDEO PILIHAN