Lahir di kota yang paling terkenal saat perang dunia ke-II Leningrad (kini: Saint Petersburg), dan menjadi salah satu mantan agen spionase KGB Komitet Gosudarstvennoy Bezopasnosti atau dalam bahasa Indonesia disebut Komite Keamanan Negara, kemenangan keempat Vladimir Putin dalam Pemilu President Rusia di bulan Maret tahun 2018, menjadi perbincangan hangat di negara-negara barat.
Kembali terpilihnya Putin menjadi Presiden Rusia tahun ini, membuat Ia kembali memegang kendali atas peranan politik internasional pemerintah Rusia selama 6 tahun ke depan. Seperti yang diketahui sebelumnya, pemilihan presiden Rusia tahun 2018 berlangsung di tengah gejolak perang dingin antara Inggris dan Rusia terkait upaya pembunuhan seorang mantan mata-mata Rusia dan putrinya di Inggris.
Pemerintah Inggris menyimpulkan bahwa Rusia terlibat dalam upaya pembunuhan Sergei Skripal dan anaknya Yulia yang ditemukan tak sadarkan diri di bangku luar sebuah pusat perbelanjaan di kota Salisbury-Inggris. Keduanya hingga kini masih dalam keadaan kritis karena diduga kuat terkena gas saraf pada 4 Maret lalu (Ruters.com).
Perdana Menteri Inggris Theresa May, menyimpulkan bahwa hal ini merupakan pelanggaran berat karena terindikasi adanya penggunaan senjata kimia yang dilakukan oleh pemerintah Rusia di bawah instruksi Putin. Oleh karena itu ia kemudian mengambil tindakan tegas dengan memulangkan 23 diplomat Rusia, namun hal tersebut dibalas Rusia dengan juga mengusir 23 diplomat Inggris baru-baru ini.
Apa yang membuat Putin menang telak
Dengan jumlah total suara hampir 75%, Putin dapat dikatakan menang telak dari lawan-lawannya di pemilu presiden 2018. Berbagai pertanyaan mulai muncul tentang apa yang telah dijanjikan Putin selama masa kampanye, sehingga ia memiliki dominasi yang luar biasa di Rusia. Dilansir dalam artike Liputan 6.com Vladimir Putin mengungkapkan visinya untuk memodernisasi Rusia, jika dirinya kembali terpilih sebagai presiden pada Pilpres 2018. Selain itu, Ia juga berjanji akan menawarkan insentif yang lebih luas bagi bisnis, memerangi korupsi, dan mencurahkan lebih banyak sumber daya untuk sistem layanan kesehatan dan pendidikan yang selama ini kurang mendapat suntikan dana.
Keinginan Putin untuk memoderniasai Rusia ke depan ternyata sangat jelas terlihat, khususnya dalam bidang keamanan dan pertahanan. Tepat pada tanggal 1 Maret 208, jelang dua minggu sebelum pemilihan Presiden di Rusia, Putin di hadapan anggota Dewan Federal Rusia mengatakan kepada negara-negara pesaing Rusia, bahwa tidak ada hal yang tidak diketahui oleh Rusia dan dengan bangga ia menjelaskan bahwa sistem senjata nuklir terbaru Rusia mampu menangkal, baik itu serangan dalam bentuk konvensional maupun ancaman cyber, seperti dilansir dalam artikel Tempo.com
Pidato yang disampaikan oleh Putin tersebut memang terkesan provokatif karena menujukkan paradigma politik internasional konvensional yang mengedepakan kecanggihan senjata militer untuk mengangkat bargaining power sebuah negara dalam peta politik internasional. Padahal sebagai salah satu Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Rusia dan 4 negara adidaya lainnya menolak adanya pengembangan senjata nuklir sebagai salah satu alat pertahanan keamanan sebuah negara.
Pidato Putin tesebut seharusnya dapat menjatuhkan pamor Putin di mata masyarakat Rusia yang menjunjung HAM sebagai landasan berpolitik, namun opini ini akan menjadi mudah dipatahkan jika dibandingkan dengan persentase pemilih yang hampir 75% memilih Putin untuk menjabat kembali sebagai presiden Rusia. Dari persentase telak tersebut maka dapat dikatakan bahwa rakyat Rusia memang mengagumi ketegasan Putin dalam memandang konsep keamanan global sejak ia menjabat.
Memukul mundur parpol
Dalam politik internasional, Rusia dan Indonesia mempunyai hubungan sejarah yang sangat panjang. Kemenangan Putin atas pemilu presiden 2018, akan memicu pertumbuhan kerja sama ekonomi yang lebih luas lagi seperti janji kampanyenya saat itu. Tetapi dari kemenangan Putin, Indonesia juga harusnya mendapatkan pelajaran berharga tetang ketegasan seseorang pemimpin yang memilih maju menjadi presiden akibat isu korupsi yang tumbuh dalam partai politik.
Kemenangan Putin secara independen kembali membuktikan bahwa untuk maju menjadi presiden dalam konteksnNegara presidensial tidak selalu harus bertumpu pada peranan partai politik. Di Indonesia wacana presiden tanpa harus diusung parpol (perseorangan) sempat menjadi polemik tersendiri saat diusulkan dalam rencana amandemen ke-5 Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini dirasa dapat mengurangi oligarki partai yang berpotensi "menitipkan" kebijakan yang menguntungkan bagi kepentingan partai pengusung maupun pendukung.Â
Selain itu, wacana Presiden perseorangan merupakan salah satu bentuk aspirasi yang coba memukul mundur parpol karena ketidakpercayaan rakyat terhadap calon-calon presiden yang diajukan melalui parpol yang sebelumnya memiliki banyak kader-kader gagal dan terlibat korupsi. Akibatnya, masyarakat lebih memilih untuk melihat kandidat-kandidat lain hadir dengan cara-cara lain seperti jalur perseorangan.
