Presiden Joko widodo memang tidak sedang main-main dengan proyek listrik sebesar 35.000 Megawatt yang diwacanakan sejak tahun  2015 lalu. Seperti yang dilasir dalam industri bisnis.com pada bulan Oktober 2017 lalu, Jokowi telah meresmikan groundbreaking Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dan Coal Terminal di Cilegon dan dalam acara yang sama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Ignasius Jonan yang juga meresmikan PLTU IPP Banten 660 MW dan peninjauan Coal Terminal 20 juta ton.
Dalam mega proyek listrik itu, Bisnis batu bara yang sempat mulai melesu pada tahun 2014 dan kuartal pertama di tahun 2015, seakan menjadi bergairah kembali karena momentum proyek listrik 35.000 MW tersebut, sudah pasti akan didominasi dengan PLTU yang umumnya berbahan bakar batu bara. Ini artinya, pengusaha batu bara lokal akan kembali tumbuh dan berkembang karena tidak lagi hanya berusaha untuk memenuhi permintaan Negara luar, tetapi juga harus bergerak menjadi penyedia pasokan batu bara dalam negeri.
Untuk mendukung program listrik pemerintah tersebut, pertumbuhan bisnis batu bara juga harus dikawal pemerintah  dari hulu sampai dengan hilir. Pemerintah bukan hanya memastikan bahwa perusahaan tambang hanya mempunyai Izin Usaha Pertambangan (IUP) semata, tetapi juga harus turut aktif melakukan kajian mendalam tentang kesiapan fasilitas dan infrastruktur dari tambang-tambang batu bara khususnya terkait dengan analisis dampak lingkungan (Amdal). Selain itu, pemerintah juga sudah seharusnya menetapkan waktu berkala untuk mengkaji Izin tambang yang akan diperpajang kedepan. Jika tidak melakukan hal tersebut, masyarakat sekitar akan selalu menjadi korban perusahaan-perusahaan tambang besar.
Moratorium IUP di Kaltim
Kalimantan Timur sebagai salah satu daerah penghasil batu bara terbesar di Indonesia, menjadi daerah yang terbukti sangat lemah dalam melakukan tindakan controlling dan monitoring pada perusahaan tambang Batu bara. Dalam artikel Kompas dikatakan bahwa Gubernur Kalimantan Timur memang telah memberlakukan moratorium (pengehentian sementara) IUP sesuai dengan Pergub No.17 Tahun 2015 dan merencanakan akan mencabut 809 IUP batu bara. Tetapi ketentuan moratorium dalam pergub Kalimantan timur tahun 2015 terkesan seperti geretakan sambel semata, karena jika dibandingkan dengan data Indonesia Investment yang menggabungkan validasi data dari Indonesian Coal Mining Association & Kementerian Energi dan Sumber daya Mineral, tercatat bahwa penurunan harga batu bara USD/ton paling tinggi terjadi pada tahun 2015, dengan jumlah total produksi sebesar 461 Juta ton. Artinya, Pemerintah Daerah terkesan sengaja untuk mengeluarkan Pergub tersebut bertepatan dengan puncak lesunya bisnis pertambangan, dimana banyak perusahaan tambang saat itu memang memilih untuk berhenti beroperasi karena harga produksi jatuh  di bawah harga pasaran.
Kemajuan teknologi harus diikuti dengan kemajaun Sumber Daya Manusianya, untuk itu Reformasi ekologis seharusnya sudah mulai menjadi pegangan bagi para pembentuk undang-undang khususnya dalam merumuskan industri ekstraktif seperti pertambangan dan Migas. Dengan begitu, isu lingkungan bukan lagi dibahas oleh sebagain orang dalam sebuah komunitas saja atau hanya menjadi tema debat dalam kelas, tetapi juga dapat diharapkan menjadi isu nasional yang perlu dibahas dan terus dikembangkan kedepan.
Perangkat hukum lingkungan di Indonesia sudah disediakan, namun implementasi atas regulasi ini benar-benar harus didukung oleh semua pihak. Proyek Listrik Jokowi  akan tambah terasa panas, jika hanya selalu difokuskan untuk memenuhi target bahan baku bagi PLTU. Pertambangan akan menjadi momok yang menguntungkan sekaligus menakutkan jika awareness akan lingkungan selalu dijadikan permasalahan yang tidak penting.
Rockingrio
13 FEB 2018
