NTT Menatap Asa Pariwisata, Menabur Derita Masa Depan

Kemarin (1/10), Joko Widodo berkunjung ke Labuan Bajo, ibukota Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Kunjungan Presiden RI ini dalam rangka melihat lebih dekat pembangunan proyek APBN Tahun 2020 di Labuan Bajo yang merupakan proyek super premium.

Tiga minggu yang lalu, (10/9), Menteri Kooordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono juga mengunjungi Labuan. Keduanya memantau proyek prioritas di kawasan pariwisata premium.

Bahkan dalam satu bulan, ada kunjungan beberapa 'orang besar' di kota kecil, ujung barat Pulau Flores ini. Tidak lain, karena komitmen sekaligus keberpihakan yang tinggi pemerintah pusat terhadap nasih NTT umumnya.

Namun tidak bisa disangkal, tatkala pusat sangat gencar memperhatikan NTT terutama di Labuan Bajo dengan membangun sarana penunjang sektor pariwisata berkelas premium, hal-hal lain mesti juga disentuh (diperhatikan), minimal oleh pemerintah daerah.

Pelajar SDN Glak, di Kabupaten Sikka, NTT sedang belajsr di teras sekolah karena kekurangan ruang kelas. (Liputan6.com/Ola Keda

Sebab, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per September 2019, angka kemiskinan mencapai 20,62 persen atau lebih dari dua kali lipat angka rata-rata kemiskinan nasional sebesar 9,22 persen. Lalu pada Maret 2020 sudah menginjak 20,90%.

Hal ini menempatkan NTT sebagai provinsi termiskin ketiga setelah Papua dan Papua Barat. NTT tidak lebih baik dari provinsi baru seumur jagung Gorontalo.

Sementara indikator pengeluaran rata-rata per kapita sebulan di NTT sebesar 57,21% untuk pangan dan 42,79%  untuk non-pangan, dengan rata-rata sebulan Rp 750.692,48.

Pengeluaran non-pangan paling tinggi disumbangkan oleh perumahan dan fasilitas rumah tangga (53,00%), aneka barang dan jasa (13,60%), dan pendidikan dan kesehatan tingkat 4,00% dan 6,82% dari total pengeluaran non pangan.

Pengeluaran rata-rata perkapita sebulan menurut Kelompok Makanan dan bukan Makanan. Diolah dari BPS NTT

Pengeluaran untuk pendidikan dan kesehatan yang kecil turut menempatkan NTT dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terendah ketiga di Indonesia setelah Papua dan Papua Barat.

IPM NTT pada 2019 adalah 65,23 atau jauh di bawah IPM nasional, yakni 71,92. IPM dibentuk dari penilaian terhadap tiga dimensi, yakni pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak.