Redefenisi Keamanan Nasional Pasca Covid-19

Publik tanah air sangat ingat, dalam sebuah debat calon Presiden pada perhelatan Pilpres 2019 yang lalu, Prabowo Subianto sangat resah dengan lemahnya pertahanan Indonesia. Dalam waktu lama, kata Prabowo, Indonesia tak mampu berperang. 

Bahkan jika harus berperang hari ini, kita hanya bertahan tiga hari. Pertahanan Indonesia sangat lemah dibandingkan dengan negara lain. Alutsista kita di bawah standar dengan membandingkan wilayah NKRI yang sangat luas.

Kepada lawan debatnya, Jokowi, ia mempertanyakan, “Kapal selam berapa yang kita miliki? Jenisnya apa? Kemampuannya berapa? pesawat berapa? Kita negara seluas Eropa, berapa sky drone fighter? Kita punya peluru kendalinya berapa Pak Jokowi? Lanjutnya, Kalau ada armada asing yang masuk ke wilayah laut kita, apa yang kita buat? Prabowo mengatakan, bukan dia tidak percaya dengan kemampuan TNI, tapi ia meyakini, justru ia lebih dari seorang TNI.

Ryamizard Ryacudu, Menteri Pertahanan kala itu, membantah. Dia mengatakan Indonesia mampu berperang dalam waktu yang lama karena memiliki pabrik alutsista sendiri untuk memenuhi kebutuhan perang.

Drama debat pun berlalu. Jokowi terpilih menjadi Presiden. Prabowo, rival sekaligus sahabat Jokowi, bersedia menjadi pembantu Presiden, sebagai menteri pertahanan. 

Prabowo ingin meningkatkan kemampuan industri strategis nasional dalam memenuhi kebutuhan alutsista. Dia memperjuangkan alokasi anggaran pertahanan meningkat setiap tahun demi memenuhi kekuatan minimum dan melakukan modernisasi alutsista.

Ketika pandemi Covid-19 menerpa kita, sejenak memutar kembali ingatan akan isi debat di atas. Hemat saya, kita terjebak dengan ‘ancaman fisik’ dari luar saat kita berdiskusi tentang keamanan negara/nasional. Kita lupa mendefenisikan ulang keamanan negara (masyarakat) dengan kekiniannya. Kita masih fokus dengan agresi militer, terorisme, cybercrime dan jaringan kriminal lainnya.

Coba kita memahami ulang UU No 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara. Pasal 1, ayat 1 berbunyi: Pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. 

Dan, ayat 2 mengatakan: Sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.

Sampai di sini, tentang pertahanan negara di tengah pandemi Covid-19 ini, mestinya kita mulai bertanya ulang: Ancaman macam apa terhadap negara (masyarakat)? Apa atau siapa yang dilindungi? Siapa yang melakukan perlindungan? Dan bagaimana perlindungan diberikan? 

Sehingga ‘musuh tak terlihat’ seperti pandemi Covid-19 ini bisa diantisipasi, minimal, kita mempersenjatai masyarakat dengan strategi jangka panjang untuk mengenal, menghindari, dan berdamai dengan bahaya (Anne-Marie Slaughter,2020)