Seloroh "Racun Kalajengking" Jokowi

Entah apa yang mempengaruhi sebagian publik tanah air ini, sehingga selalu saja tergoda dan meradang, seputar apapun yang dilakukan dan dikatakan Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, selalu saja viral di media massa, terutama di media massa sosial.  

Demikian pula halnya dengan seloroh Jokowi seminggu yang lalu tentang "racun kalajengking" sebagai komoditi bisnis termahal di dunia, melampaui emas, yang harganya mencapai sekitar 145 milyar rupiah, juga tidak kalah hebohnya di media massa sosial.

Seloroh tentang racun kalajengking tersebut, dilontarkan Jokowi dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) di Hotel Grand Sahid Raya, Jakarta, Senin pagi, 31 April 2018. 

Musrenbangnas ini dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, para Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota serta pimpinan TNI dan Polri. Juga hadir para stakeholders terkait dari seluruh tanah air.

Sebagai peserta dalam forum Musrenbangnas tersebut, saya mempunyai catatan interpretasi sendiri atas seloroh Bapak Presiden Jokowi di atas. Catatan interpretasi saya, mungkin saja berbeda dengan komentar publik politik yang bertaburan dan bertebaran di media massa sosial dengan nada yang cenderung funny. 

Namun tanpa maksud samasekali untuk memberikan klarifikasi atau apalagi mematahkan komentar publik politik tersebut.

Musrenbangnas Instrumen Resmi

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Musrenbangnas adalah satu-satunya instrumen perencanaan pada tingkat nasional yang diakui secara resmi di negeri ini. Pelaksanaannya bukan sekadar formalitas belaka. 

Tujuannya jelas dan pasti, disamping untuk menyelaraskan keterkaitan atau keterpaduan antara perencanaan pembangunan dari aras pusat sampai daerah, juga untuk memastikan tidak ada atau meminimalisir penyalahgunaan perencanaan sebagai "komoditi bisnis" untuk menampung kepentingan-kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, yang menyebabkan inefisiensi dan kebocoran anggaran negara.

Berdasarkan pengalaman selama ini, terjadinya korupsi, karena  sudah direkayasa sedemikian rupa sejak awal melalui perencanaan pembangunan. Dalam dokumen perencanaan, telah dititipkan program/kegiatan/proyek pembangunan yang mudah untuk dikorupsi, seperti yang terjadi dalam Proyek E-KTP yang sudah bermasalah sekarang ini. Perencanaan model beginilah yang tidak diharapkan dan harus dibersihkan.

Kiat Antisipasi Korupsi