Seiring dengan kerusuhan di Manokwari Papua Barat, tuntutan referendum Papua juga menguat. Pendukung agenda Papua Merdeka memanfatkan momentum ini untuk menggalang dukungan.
Kelompok separatis the United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) mengklaim telah menyerahkan petisi yang sudah ditandatangani 1,8 juta orang untuk menuntut referendum kemerdekaan Papua Barat.
Melihat itu, kita tentu saja tidak setuju. Referendum Papua bukan jalan atau cara yang benar dalam menyelesaikan persoalan.
Persoalan di Jawa Timur hingga merembet ke Papua dan Papua Barat adalah dampak dari masyarakat yang mudah tersulut provokasi dan hoaks.
Padahal masalah tersebut sangat bisa diselesaikan secara kekeluargaan, terlebih Gubernur Jatim, Walikota Surabaya dan Bupati Malang telah meminta maaf atas ucapan serta perilaku sekelompok masyarakat Jatim yang menyakiti hati masyarakat Papua.
Perlu diketahui, referendum Papua bukan solusi tepat dan referendum adalah kesalahan besar. Bukan karena Presiden Jokowi lemah dan takut terhadap referendum, namun konsep NKRI dan Persatuan Indonesia akan luntur ketika referendum terjadi.
Solusi paling tepat menyelesaikan masalah Papua adalah bagaimana Pemerintah RI dan rakyat Papua sama-sama menentukan masa depan Papua dalam bingkai NKRI dan menumbuhkan rasa memiliki NKRI oleh rakyat Papua.
Konflik di Manokwari dan Sorong serta di Jawa Timur telah membuat kelompok separatis berbangga hati. Hal tersebut haruslah dihindari karena mereka akan memanfaatkan setiap konflik di Papua sebagai ajang mencari dukungan untuk memisahkan diri.
Rakyat Papua harus percaya bahwa di bawah pemerintahan Presiden Jokowi, Papua akan lebih baik lagi. Kita pun menyaksikan sendiri berbagai kemajuan yang ada di Papua.
Namun, hal itu terwujud jika Pemda dan masyarakat Papua bersama dengan pemerintah pusat bahu-membahu membangun Papua dan NKRI. Kita yakin bisa.
