Seperti yang kita ketahui pada saat ini dunia sedang melandai oleh pandemi Covid-19 tidak terkecuali indonesia pandemi ini sangat berpengharuh bagi masyarakat.
Disituasi serba tidak pasti disaat seperti covid -19 ini menjadikan pemerintah harus cepat tangkap memutuskan suatu kebijakan apalagi dampak dari pandemi ini  tidak maen-maen dan sangat berpengharuh besar terhadap masyarakat seperti adanya pemutusan hubungan kerja secara besar-besaran yang dapat berakibatkan naiknya angka kemiskinan. Selain itu mudik atau pulang kampung tetap terjadi walaupun sudah ada himbauan dari pemerintah dengan tidak adanya mudik mulai dari tahun 2020 maupun tahun 2021. Cara ini bertujuan untuk mengurangi penyebaran rantai covid 19. Â
Pandemi Covid-19 yang merebak sejak tahun 2019 di china dan awal tahun 2020 di indonesia ini telah membuat salah satu dampak yakni menurunnya tingkat demokrasi di beberapa negara. Hal ini disebabkan langkah penanganan Covid-19 dan memburuknya ekonomi, melemahnya keamanan dan lain sebagainya yang memberikan kontribusi buruk terhadap penurunan demokrasi.
tantangan demokrasi ini  pemerintahpun dituntut harus cepat mengambil suatu tindakan dan  keputusan, karena Peran pemerintah di sebuah negara punya andil besar dalam menentukan nasib negara itu sendiri. Pihak otoritas harus bisa memperioritaskan kesehatan warga di tengah krisis ekonomi lantaran Virus corona COVID-19 yang menyebabkan warga tak bisa beraktivitas sedia kala.
di situasi yang sangat tidak pasti ini akhirnya membuat suatu kebijakan yang terkesan terburu-buru dan berubah-ubah. Masyarakat pun bingung dengan kebijakan yang berubah-ubah ini yang manakah harus mereka patuhi dan sekrangpun masyrakat sudah tidak percaya dengan keputusan pemerintah dengan adanya penambah berita hoax-hoax seputar pandemi covid-19 Â dimedia sosial.
Â
Saran dari saya :
 Pemerintah diharapkan untuk mensosialisasikan  dan mengedukasi kepada masyarakat segalah kebijakan yang perlu diterapkan di masa pandemi  ini  agar tidak terjadi kesalahpahaman antara pemerintah dan masyrakat. Selain itu pemerintah juga dituntut harus adanya  transparansi segalah anggaran dan  tentang aliran dana pada situasi pandemi covid-19 ini dan lain sebagainya yang berkaitan dengan kebijakan agar masyrakat tetap percaya dengan pemerintah  dan suksesnya kebijakan  pemerintah.
Sebagai mahasiswa kita juga harus mengawal demokrasi biarpun kritikan dibatasi di ruang publik dan unjuk rasapun dibatasi dengan alasan untuk menjaga penyebaran virus corona atau covid 19..  Tetapi dengan majunnya teknologi atau adanya revolusi industry 4.0 kita bisa mengadakan diskusi melalui via Zoom, Goggle meet,ataupun melakukan  unjuk rasa melalui media sosoial seperti, twiter, facebook, Instagram, tiktok, ataupu media social lainya.
