Kritik yang Humanis dan Dialogis, Ciri Khas Demokrasi Indonesia

Fenomena masifnya kritik yang terjadi belakangan ini menuai banyak pesepsi dan pertanyaan di tengah publik. Benarkah kritik itu murni mau mengkritisi kebijakan pemerintah? 

Karena seringkali yang terjadi aksi penyampaian kritik-aspirasi itu berujung pada tindakan anarkis. Ataukah ada agenda tersembunyi di balik aksi tersebut? benarkah pemerintah anti kritik ketika adanya oknum tertentu yang ditangkap dan diproses secara hukum karena tindakan anarkis saat menyampaiakan aksinya? 

Inilah deretan pertanyaan yang seringkali dipertanyakan oleh publik. Fenomena ini (saling tuduh antara pemerintah dan para kritikus/saling klaim benar) sepertinya menggiring rakyat pada sikap yang serba ambiguitas. Manakah pilar yang menjadi pegangan rakya. Di satu sisi begitu banyak pejabat-pejabat pemerintah yang melakukan tindakan-tindakan amoral seperti korupsi. Di sisi lain kritik juga diperlukan dalam sebuah negara demokrasi.

Menjawabi ambiguitas publik ini alangkah baiknya kita kembali merenungkan pilar-pilar bangsa kita yang diwariskan oleh para bapa bangsa. Ke- empat pilar bangsa itu adalah Pancasila sebagai dasar negara, UUD 1945 sebagai konstitusi dasar, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika. Gagasan pilar kebangsaan Indonesia lahir untuk menjaga Indonesia agar tetap satu kesatuan berlandaskan Pancasila.

Empat pilar tersebut merupakan gagasan-gagasan yang mengandung nilai-nilai luhur yang harus dipahami oleh seluruh rakyat dan menjadi panduan dalam kehidupan ketatanegaraan untuk mewujudkan bangsa dan negara yang adil, makmur, sejahtera dan bermartabat.  

Pengamalan nilai-nilai empat pilar bangsa ini diharapkan dapat menumbuhkan jiwa kebangsaan, nasionalisme, dan patriotisem generasi penerus bangsa untuk semakin mencintai dan berkehendak untuk membangun negeri. Dari ke-empat pilar ini Pancasila berkedudukan sebagai yang paling fundamental. Pancasila dijadikan sebagai dasar negara.

Menurut saya fenomena kritik yang disertai tindakan-tindakan anarkis beberapa waktu belakangan ini sangat tidak mencerminkan nilai-nilai luhur yang terrmaktub di dalam dasar negara yaitu Pancasila. Justru sebaliknya merusakn dan menodai nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya. Meski dapat dibenarkan bahwa kritik itu sebagai bentu penyampaian aspirasi tetapi sejauh aksi itu bercampur sikap anarkis yang merugikan orang lain dan bahkan membahayakan keselamatan bangsa dan negara maka kritik itu bernilai banalitas dan tidak berfaedah.

Perlu kita ketahui bersama bahwa Indonesia adalah sebuah bentangan wilayah yang sangat luas di mana di dalmnya terdapat keberagaman suku, bahasa, adat-istiadat dan ras. 

Oleh karena itu demokrasi sebagai sistem politik yang diadopsi dari Yunani klasik dan dimodifikasi-dipadukan dengan nilai-nilai luhur bangsa kita merupakan suatu kosntruksi yang sangat tepat untuk mengelola negara-bangsa yang besar ini. 

Tetapi demokrasi bukan satu-satunya alat sistem yang bisa digunakan tetapi dilihat sebagai sebuah pilihan yang paling relevan. Namun sayangnya demokrasi yang baru berjalan separuh abad ini justru kini mulai dirong-rong oleh sekelmopok orang tertentu.

Mengutip tulisan Ramlan Surbakti (Kompas Seni, 30 Agustus 2021) "bahwa demokrasi dimanfaatkan oleh sekelompok orang tertentu untuk mengganggu kenyamanan negara dengan menyebarkan hoaks, radikalisme, intoleransi dan lain sebagainya. Alih-alih mau menyelamatkan bangsa tetapi yang terjadi justru menzolimi bangsa. Tidandakan seperti ini sesungguhnya bertindak karena demokrasi tetapi tidak demokratis.