Mohon tunggu...
Robert Parlaungan Siregar
Robert Parlaungan Siregar Mohon Tunggu... lainnya -

Sekarang Pemerhati Indonesia Kekinian.

Selanjutnya

Tutup

Politik

Pendapatan DPR Meningkat, Agar Berjamaah DPR Dorong Gaji Presiden Juga Naik

17 September 2015   12:00 Diperbarui: 17 September 2015   12:00 250
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Politik. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Kenaikan Tunjangan Anggauta DPR, mendapat serangan dari Rakyat Indonesia.
DPR mendapat serangan luar biasa karena dianggap tidak pantas menerima kenaikan pendapatan, yaitu :
1. DPR tidak berprestasi terutama dalam pembuatan Undang-undang yang merupakan tugas utamanya.
2. DPR hambur-hambur uang Rakyat, melancong dengan gaya bermewah-mewah.
3. Rakyat kecewa dan tidak percaya bahwa Ketua DPR RI, Wakil Ketua DPR RI, dan sejumlah delegasi menghadiri jumpa pers kandidat capres AS Donald Trump.
4. Peningkatan Kemiskinan meningkat yaitu jumlah Penduduk Miskin periode Maret 2015 sebanyak 28.6 juta jiwa, 11.2% terhadap Total Penduduk Indonesia.
DPR dengan cara cerdas mengcounter serangan, yaitu keesokan harinya Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mendorong restrukturisasi gaji pejabat tinggi negara, termasuk kenaikan gaji presiden.
Kenaikan Pendapatan secara Berjamaah DPR RI, Presiden RI dan para Pejabat Tinggi Negara akan memperkuat barisan Elit Bangsa untuk membungkam Rakyat yang tidak setuju dengan Kenaikan Pendapatan mereka.

Saya(DPR RI) garuk punggung kamu( Presiden RI dan para Pejabat Tinggi Negara), kamu garuk punggung saya

Alasan restrukturisasi gaji pejabat tinggi negara, termasuk kenaikan gaji presiden
Alasan yang diberikan Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mendorong restrukturisasi gaji pejabat tinggi negara, termasuk kenaikan gaji presiden, terdengar sangat tidak masuk akal:
• BUMN yang gajinya melebihi presiden.
• BUMN merugi, gaji lebih gede dari presiden
• Bukan hanya pejabat negara yang dikover APBN, tapi pejabat BUMN juga pakai uang rakyat
Jika gaji BUMN melebihi kepantasan maka perlu segera diperbaiki agar tetap dalam kepantasan dan berkeadilan.
Jika BUMN merugi, maka sistim pendapatan petinggi mereka segera diperbaiki, sesuai prestasi mereka.
DPR menekankan bahwa merekalah yang berhak pakai Uang Rakyat. Tidak ada yang berhak memakai Uang Rakyat kecuali jika terbukti Uang Rakyat itu memberi manfaat yang berlipat-ganda pada Rakyat ( Pemilik Uang).
Memperbaik kesalahan-kesalahan diatas dengan sekadar menaikkan Gaji Pejabat Negara, adalah seperti merperbaiki kesalahan dengan membuat kesalahan yang lebih besar.

Nasdem, Hanura,PKB dan Gerindra tolak kenaikan Tujangan
DPR RI lagi-lagi menyuguhkan pertunjukkan menarik di Panggung sandiwara mereka.
Empat partai diatas, yaitu Nasdem, Hanura, PKB dan Gerindra tolak kenaikan Tunjangan DPR, sedangkan Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan dari PAN malah menginginkan kenaikan tidak hanya DPR RI tetapi juga bagi Presiden dan Pejabat Negara lainnya.
Fadli Zon Wakil Ketua DPR RI, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra tak tahu ada Kenaikan Tunjangan DPR RI.
DPR naikkan tunjangan secara diam-diam. Siapakah DPR itu?

DPR tidak terkontrol, secara diam-diam usul naikkan tunjangan atau Partai Nasdem, Hanura, PKB dan Gerindra ambil muka rakyat, berkhianat terhadap sesama DPR?
Fadli Zon Wakil Ketua DPR RI, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra berlagak Pilon?
Rakyat Indonesia membayar dengan darah dan keringatnya untuk suguhan Sandiwara ini
28.6 juta jiwa Rakyat Indonesia yang miskin sudah kehabisan darah dan keringat

 

 

Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun