Kebijakan komunikasi memiliki beberapa tujuan, di antaranya: Pertama, tujuan dalam hal sosiologis. Dimaksudkan bahwa kebijakan komunikasi merupakan bagian dari dinamika sosial yang tidak ingin merugikan siapapun, dalam hal ini pemerintah hanya berperan sebagai fasilitator yang merumuskan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Kedua, kebijakan komunikasi harus menjamin bahwa masyarakat ikut ambil bagian dalam perkembangan komunikasi dan tidak terpengaruh dengan pihak lain (penguasa).
DAFTAR PUSTAKA
Abrar, Ana. (2008). Kebijakan Komunikasi: Konsep, Hakekat, dan Praktek. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
Feis, I. (2009). Implementasi kebijakan: perspektif, model dan kriteria pengukurannya. Gema Eksos, 5(1). Â 65-85. Diakses dari https://media.neliti.com/media/publications/218199-implementasi-kebijakan-perspektif-model.pdf
Kartiwa, Asep. (2013). Sistem Politik Indonesia. Bandung: CV Pustaka Setia.
Muhyidin, A., & Pribadi, T. (n. d.). Pendekatan Dalam Analisis Sistem Politik. Diakses dari http://www.pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/ISIP4213-M1.pdf
