Mohon tunggu...
Rizky Lombu
Rizky Lombu Mohon Tunggu... Editor - Ilmu Pemerintahan Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Ciptakanlah rasa damai dalam hati, agar kita membahagiakan diri kita sendiri dan hidup dalam perdamaian dengan semua orang

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan

Minta Pemerintah Pusat Menangani Covid-19 di Jabodetabek, Anies Dikritik Bahkan Diminta Mundur

30 Januari 2021   12:14 Diperbarui: 30 Januari 2021   12:27 213
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Pemerintahan. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Covid-19 sedang menjadi masalah yang serius di berbagai wilayah Indonesia khususnya DKI Jakarta dan sekitarnya. Anies yang merupakan gubernur DKI Jakarta, meminta agar pemerintah pusat menangani masalah covid-19 di wilayah Jabodetabek (Depok dan Tangsel mendukung putusan Anies; sedangkan Bogor masih bingung).

Pasalnya, Wali kota bogor Bima Arya, mengatakan bahwa koordinasi dengan pemerintah pusat terus ditingkatkan dan tidak ada kejanggalan yang berkaitan dengan penanganan covid-19. Akibat keputusannya ini, tak sedikit dari tokoh politikus mengkritik Anies karena dianggap tidak becus dan ingin beliau mundur dari jabatannya.

Anggota DPRD DKI dari fraksi PDIP, Gilbert Simanjuntak mengatakan keputusan Anies tidak tepat, pemerintah provinsi DKI lebih baik berkoordinasi dengan kepala daerah di setiap wilayah DKI Jakarta sebelum meminta pemerintah pusat menangani covid-19. Karena sejatinya pandemi ini merupakan tanggung jawab setiap pemerintah daerah.

Pemerintah pusat juga sudah menanggung pengobatan pasien covid-19, jadi kenapa harus meminta menangani covid-19 di jabodetabek lagi?. Dalam menanggapi hal tersebut, Ahmad Riza Patria, yang merupakan wagub DKI Jakarta mengatakan bahwa maksud dari Pak Anies dalam meminta Pemerintah Pusat menangani covid-19 ini, diawali karena semakin tingginya populasi  pasien rumah sakit di Jakarta. 

Meningkatnya pasien covid-19 di Jakarta, dilatarbelakangi karena banyaknya pasien dari luar Jakarta sebesar 30%. Bahkan warga Jakarta yang terkena covid-19 terpaksa harus berbagi fasilitas kesehatan dengan pasien dari luar Jakarta. Pernyataan ini tidak lepas dari ketimpangan anggaran di DKI Jakarta. Jika dilihat, APBD DKI Jakarta mencapai Rp. 84 Triliun untuk tahun ini.

Jika tidak ingin meningkat populasi pasien di rumah sakit, maka seharusnya pemerintah DKI Jakarta harus mengambil cara yang tegas untuk setiap daerah di wilayah Jakarta. Memang, tidak mudah untuk menertibkan masyarakat agar mematuhi protocol kesehatan.

Tapi setidaknya, pemerintah provinsi melakukan hubungan yang baik dengan setiap kepala daerah agar bersama-sama mengkoordinir masyarakat untuk tertib dan mentaati protocol kesehatan dengan baik.

Walikota Bekasi, Tangerang dan sekitarnya merespon tanggapan Anies terkait pasien dari luar Jakarta yang berharap jangan ada perbedaan antara pasien dari luar Jakarta yang dirawat di Jakarta. Karena pada dasarnya warga Jakarta juga banyak yang dirawat di luar Jakarta.

Ketua dari DPC Gerindra Jakarta Timur, Ali Lubis ikut memberikan suaranya terhadap keputusan Anies sehingga disebut bagai musuh dalam selimut. Beliau mengatakan jika pemprov DKI meminta agar pemerintah pusat menangani covid-19, maka Anies dianggap lepas tangan dalam menangani masalah covid-19 ini. 

"Jika tidak sanggup lagi, mundur aja pak Anies" begitu yang disampaikan Ali Lubis selaku ketua dari DPC Gerindra Jakarta Timur (dikutip dari kanal YouTube POIN "GAGAL! GUBERNUR ANIES HARUS MUNDUR").

Meski begitu, beliau mengatakan hal tersebut secara pribadi dari dirinya sendiri dan tidak menyangkut partai Gerindra. Tapi, beliau tetap mendapat teguran keras dari ketua harian partai gerindra Sufmi Dasco Ahmad, yang mengatakan bahwa ketua DPC Gerindra tidak sepatutnya memberikan komentar yang seperti itu.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun