Opini Ditulis oleh: Muhammad Rizky Syaputra Budidharma
Pada tanggal 27 April tahun 2019 yang lalu pemerintah Indonesia menyetujui sebuah kesepakatan proyek pembangunan yang ditawarkan oleh Cina, yang bernama OBOR. Menurut saya kebijakan tersebut merupakan sebuah kebijakan yang sangat salah kaprah, mengapa?
Karena jika Pak Jokowi mengatakan bahwa kebijakan tersebut merupakan kebijakan yang cemerlang untuk masa depan Indonesia dimana dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sudah 3 tahun terakhir ini mengalami stagnansi, saya berani katakan bahwa itu adalah sebuah MALAPETAKA! Bagi Indonesia. Benarkah kebijakan menerima OBOR adalah sebuah keputusan yang tepat?
OBOR merupakan sebuah proyek infrastruktur dari Cina yang bersifat 'State Capitalism' Cina menggunakan strategi ini dalam upaya menguasai perekonomian global juga dominasi ekonomi-politik terhadap negara adidaya incumbent yakni Amerika.
OBOR atau 'One Belt One Road' adalah sebuah strategi jangka panjang Cina untuk menjadi 'The Most Superpower Country In The World' dalam jangka waktu 20 hingga 30 tahun kedepan.
Dengan cara memberikan pinjaman dana hutang kepada negara-negara berkembang atau miskin untuk pembangunan infrastruktur statis baik darat maupun maritime seperti rel kereta api, jalan tol, kawasan industri, pemukiman, bandara, pelabuhan, dan sebagainya. Dimana proyek ini hanya akan menguntungkan pihak Cina.
Ekspansi ekonomi yang dilakukan Cina dalam strategi ini sangat mirip dengan paham-paham seperti Neo-Realisme, Merkantilisme dan Neo-Feodalisme dimana tiga paham ini terkandung dan persis seperti apa yang sedang Cina lakukan saat ini terhadap negara-negara miskin dan berkembang yang berujung pada kolonisasi ekonomi atau eksploitasi sumberdaya negara yang dilibatkan oleh proyek OBOR tersebut.
Meskipun pada sistem politik dan pemerintahannya Cina menganut paham Komunisme namun pada bidang ekonomi yang dipakai justru adalah paham Kapitalisme. Dengan cara ini negara-negara di Asia Tengah, Asia Tenggara, Timur Tengah, Afrika, Uni Soviet, bahkan hingga ke benua Eropa pun akan tunduk menjadi proxy kubu Cina.
Strategi yang pertama kali diluncurkan oleh presiden seumur hidup Cina yaitu Xi Jinping pada tahun 2013 lalu merupakan sebuah deklarasi perang ekonomi terhadap AS, dimana AS tentu tidak akan tinggal diam dengan adanya ambisi Cina yang berupaya untuk menguasai perekonomian global.
Tentunya hal demikian yang menyebabkan terjadinya 'Trade War' yang akan berdampak pada perekonomian Global.
Hal yang megejutkan adalah bahwa dalam 5 tahun terakhir Cina memiliki pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat dan masif sehingga memiliki surplus cadangan devisa yang menyentuh angka sebesar $ USD 3.6 T atau sekitar 45.000 Trilyun rupiah jika dikurskan ke rupiah.
