Mohon tunggu...
Rizki Wardhana Siregar
Rizki Wardhana Siregar Mohon Tunggu... Wiraswasta - Aktivis LSM PETRAS (Pengembangan Transfromasi Sosial)

Mencintai Negara

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan

Kartu Prakerja Dianggap Belum Merata

19 April 2020   08:28 Diperbarui: 19 April 2020   22:25 211
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Mora Tahan Setiadi Hasibuan (dokpri)

Proses seleksi penerima Kartu Pra Kerja dianggap belum merata. Bahkan penerimanya terkesan hanya terpusat di pulau - pulau jawa.

Terkhusus kartu pra kerja yang menjadi program utama corona, stimulus dari pemerintah ini hanya menyasar mayoritasnya kepada pekerja di sektor startup dan unicorn semisal ojek online.

Usai diumumkannya seleksi tahap satu penerima kartu pra kerja, banyak hujan keritikan yang muncul menyoroti siapa yang bakal menerima kartu pra kerja sebagai salah satu langkah pemerintah dalam penanggulangan corona ini.

"Saya sangat menyayangkan pekerja sektor lainnya khususnya di daerah luput dalam program ini," kata Mora Tahan Setiadi Hasibuan salah satu tokoh masyarakat Labuhanbatu di Rantauprapat, Sabtu (18/4/2020).

Mantan Sekretaris MPC PP Kabupaten Labuhanbatu ini berujar, harusnya komisi VIII dan Komisi IX DPR RI memperhatikan hal ini. Dimana saat ini pekerja startup lebih mendapat perhatian. Padahal mayoritas dan jutaan pekerja yang terdampak pandemi corona berada di daerah dan berdomisili diluar pulau jawa. 

Yang lebih mengherankan kata Mora Tahan, hanya pekerja industri startup lebih mendapat perhatian serius pemerintah. "Bukan kita iri terhadap pekerja startup, tapi saat ini mayoritas anak bangsa juga banyak bekerja diluar industri startup, mereka juga terdampak corona," tegas Mora Tahan.

Menurut Mora dia akan terus menyuarakan suara abak bangsa yang terkena dampak pandemi corona namun sampai saat ini tidak mendapat perhatian apa-apa. "Kami mendesak DPR RI harus bersikap dalam hal ini, kawal itu pemerintah," katanya.

Selain itu, dia juga mengkritik Project management office (PMO) yang terkesan pilih kasih, dan meyangkan desas-desus yang menyebutkan mayoritas PMO berlatar belakang anggota serta pengurus salah satu partai yang saat ini memiliki kader menteri yang ikut mengurusi persoalan sosial khsusunya kartu pra kerja sehingga dia menilai bahwa saat ini program pemerintah terkesan memiliki agenda nepotisme terselebung.

"Intinya disini, DPR RI Komisi VIII dan IX harus buka mata selebar-lebarnya, banyak-banyak melihat kondisi dibawah dan lebih fokus mengawasi kartu pra kerja ini, khususnya rekrutment gelombang kedua," tegasnya.(*)

Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun