Ketua DPR RI Puan Maharani mempertanyakan kehadiran pemerintah di tengah masyarakat ketika banyak dari mereka yang menjadi korban kekerasan, baik oleh aparat atau sesama warga. Kejadian ini mencerminkan pemerintah yang absen akan kondisi rakyatnya sehingga bisa terjadi keributan yang membahayakan nyawa dan keselamatan mereka.
"Tindak kekerasan ini tanda absennya pemerintah di tengah masyarakat. Pemerintah seharusnya bisa lebih awas dalam melihat kebutuhan rakyat, sehingga tidak memicu kisruh. Kerahkan aparat di lapangan untuk membantu warga," kata Puan dalam keterangan persnya pada Minggu (25/7/2021).
Politisi PDI Perjuangan itu meminta pemerintah melakukan berbagai prevensi agar peristiwa kekerasan tidak terjadi lagi. "Pemerintah wajib segera mempelajari penyebab kekerasan ini. Jangan sampai rakyat terus-menerus menjadi korban. Hidup sedang sulit, jangan lagi ditambah terjadinya keributan di antara mereka," ucap Puan.
Secara khusus, Puan memberikan perhatian pada kekerasan yang terjadi di Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Dalam peristiwa ini, seorang pria dipukuli diikat lalu dipukuli dengan kayu panjang. Dia kemudian diseret hingga tersungkur.
Padahal, pria tersebut sedang melakukan isolasi mandiri di rumah karena terpapar Covid-19. Alih-alih saling membantu, warga setempat malah merasa tidak terima dan menyerang pria itu. Mereka melakukan pengeroyokan untuk menganiaya korban.
"Covid-19 ini yang kita musuhi adalah penyakitnya, virusnya, bukan orangnya! Pasien Covid-19 dikucilkan saja tidak boleh, apalagi mendapat kekerasan," tutur mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan itu.
Menurut Puan, pemukulan pria di Sumut tersebut adalah teguran keras terhadap edukasi tentang pandemi serta virus Covid-19 yang dilakukan pemerintah. "Ini pertanda bahwa tidak semua lapisan masyarakat memahami bahwa virus Covid-19 bisa ditangani dengan isolasi mandiri serta pengobatan. Bila mereka telah teredukasi, kekerasan tentu bisa dihindari," ujar Puan.
"Pemerintah bisa menjadikan ini peringatan untuk terus menyelenggarakan edukasi secara masif lewat berbagai media, elektronik maupun visual, untuk mendidik warga tentang perkembangan Covid-19. Ayo segera dilakukan! Kerja sama dengan media massa serta tokoh masyarakat," ujar Puan.
Selain penyelenggaraan edukasi, pemerintah bisa lebih ketat bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan fasilitas kesehatan. Kekerasan di Sumut tentu bisa dihindari jika ada Fasilitas Kesehatan (FasKes) yang memadai untuk pria tersebut melakukan isoman di rumah sakit atau rumah sakit darurat terdekat.
Kekerasan yang dilakukan aparat kepada warga juga menjadi sorotan Ketua DPR perempuan pertama Indonesia ini. Ada banyak contoh tindakan sewenang-wenang di berbagai daerah selama periode Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.
Misalnya saja kasus penyemprotan lapak pedagang pinggir jalan yang dilakukan oleh Satpol PP di Semarang pada Rabu (7/7/2021). Petugas menggunakan mobil pemadam kebakaran untuk penyiraman, kemudian mereka menyita peralatan dagang tanpa ada peringatan terlebih dahulu.
