Ketua DPR RI yang juga Alumni UI Puan Maharani memberikan peringatan pada Rektor Universitas Indonesia (UI) Ari Kuncoro yang belakangan ini disorot publik karena ketahuan merangkap jabatan sebagai komisaris BUMN. Puan sendiri adalah alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di UI. Dia merasa hal tersebut tidak sepantasnya dilakukan.
"Dalam kondisi pandemi Covid-19, banyak masyarakat Indonesia yang terkena dampak pemotongan upah hingga pemutusan hubungan kerja, ini bukan saatnya bertindak gegabah dan bermewah-mewah di atas penderitaan rakyat," kata Puan secara tertulis dalam rilis persnya, pada Jumat (23/7/2021).
Puan berharap bahwa seorang akademisi seharusnya menjadi contoh untuk saling bahu membahu menggunakan keilmuannya demi memperbaiki kehidupan Tanah Air. Menurut Puan, saat ini juga bukan waktunya serakah memperebutkan jabatan yang nirfaedah.
"Seorang akademisi seharusnya menggunakan keahliannya untuk memetakan masalah dan mencari jalan keluar terkait kondisi pandemi," tutur Puan.
Puan turut menyentil keputusan pemerintah yang merevisi PP Nomor 68 Tahun 2013 menjadi PP Nomor 75 Tahun 2021 yang mengizinkan rangkap jabatan bagi rektor, wakil rektor, sekretaris, dan kepala badan. Padahal, pada aturan sebelumnya, rektor dilarang merangkap jabatan pada perusahaan BUMN/BUMD.
Daripada mengurusi aturan soal rangkap jabatan, pemerintah seharusnya fokus dalam mengurus rakyat. "Rakyat kita ini sedang butuh perhatian penuh. Fokuskan pada penanganan permasalah tentang tenaga kesehatan yang belum dibayar, hingga kebutuhan ekonomi masyarakat. Jangan malah mengurusi jabatan," kata Puan.
"Masyarakat tidak perlu guncangan, yang mereka butuhkan adalah stabilitas untuk menghadapi kondisi tak menentu sekaligus juga mengembalikan kesehatan bangsa!" ucap Puan.
Pemerintah seharusnya fokus pada keadaan ekonomi dan sosial masyarakat selama perpanjangan PPKM Darurat ini. Rakyat sudah menantikan bantuan sosial, penyaluran fasilitas kesehatan, dan obat-obatan untuk memperbaiki kondisi mereka. Pemerintah pun masih punya hutang pembayaran insentif tenaga kesehatan Indonesia.
"Keutamaan program pemerintah haruslah tentang meningkatkan taraf hidup masyarakat di masa pandemi. Masih banyak pekerjaan rumah yang belum selesai, jangan ditambah lagi dengan keputusan-keputusan yang mangkir dari penanganan Covid-19" tegas Ketua DPR RI perempuan pertama di Indonesia itu.
Politisi PDI Perjuangan itu juga menyebut bahwa permasalahan-permasalahan seperti tersebut di atas menjadi contoh dari problema yang dapat memicu kericuhan publik. Padahal, tidak ada esensinya sama sekali. Masyarakat juga tidak membutuhkan tambahan berita negatif dan tidak membantu kehidupan mereka.
Puan mencontohkan salah satu founding father Indonesia, Bung Hatta yang seorang akademisi dan aktif menuangkan buah pikirannya untuk kemerdekaan Indonesia. Hatta berkolaborasi dengan Soekarno dalam pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
