Kampus merupakan sebuah insititusi pendidikan yang mengatur segala jenis perilaku, moral, dan intelektual para mahasiswanya. Kampus sebagai sarana peningkatan intelektual para mahasiswanya sangat diharapkan karena korelasinya dengan masa depan dan sumber daya manusia yang baru dan memadai. Namun hubungan birokrasi negara dan dominasi kelas penguasa turut mempengaruhi jalannya sistem pendidikan dan struktural birokrasi dalam kampus. Jika kontrol sosial yang ada pada pemerintahan berjalan dengan baik, toh tidak apa-apa. Namun lain halnya jika sistem yang dilahirkan oleh pemerintah tersebut ternyata lalim dan tidak bijaksana.
Kontrol dari pemerintah tersebut akan mempengaruhi jalannya sistem birokrasi di kampus, yang akan semakin memperdaya para mahasiswa yang tidak skeptis terhadap segala kebijakan yang dikeluarkan. Sistem akan memperkuat institusi dan alat produksi mental yang mengikat mahasiswanya sebagai tuntutan moral dan intelektual. Kelas penguasa bebas mengatur jalannya sistem yang ada, walaupun sistem itu melenceng dari cita-cita demokrasi yang ada sekalipun.
Kelas sebagai "kekuatan material" pengatur pada saat yang sama juga merupakan "intelektual pengatur". (The German Ideology, Marx and Engels, 1974). Gagasan tentang "pengatur" ini dikembangkan oleh gagasan dan perspektif Engels yang menyatakan bahwa kelas dominan yang mengontrol alat-alat produksi mental secara umum mampu memastikan kelas-kelas yang di bawah mampu memahami keberadaan mereka melalui kategori-kategori mental yang diproduksi kelas penguasa dengan ideologi yang dominan. (Lebih tepat ada di Abercrmbie and Turner, 1978). Hal ini dapat dikorelasikan dengan eksploitasi moral dan intelektual yang secara tidak sadar telah dianut sebagian besar mahasiswa oleh kelas dominan kampus berdasarkan kategori-kategori kelas.
Saya tidak berkata bahwa yang saya kategorikan dan kemukakan di atas terjadi di semua kampus, namun lebih tepatnya ada beberapa hal yang berkesinambungan atau bahkan secara keseluruhan terdapat di beberapa kampus. Pengaruh pemerintah terhadap birokrasi kampus yang juga mempengaruhi mahasiswanya jelas terjadi pada saat aksi demonstrasi yang belum lama ini. Saya mengambil contoh pada aksi "Gejayan Memanggil" jilid satu dan dua.
Maraknya aksi mahasiswa yang terpanggil untuk melakukan pemberontakan dan perlawanan terhadap kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah tersebut ternyata membuat pemerintah mencoba membungkam dan menghambat gerakan mahasiswa. Menristekdikti, M. Nasir, sebelumnya mengatakan bahwa memang Jokowi telah memerintahkan dirinya untuk meminta rektor meredam aksi mahasiswa untuk tidak turun ke jalan. Dia juga mengimbau pada para rektor agar tidak mengerahkan mahasiswanya dan meminta dosen agar tidak melancarkan aksi demo dengan mengizinkan mahasiswanya untuk berdemonstrasi. Pemerintah berupaya melakukan dialog dengan para mahasiswa. (Baca lebih lengkap di CNN Indonesia Nasional dengan judul "Menristekdikti Minta Rektor Cegah Mahasiswa Turun Ke Jalan").
Upaya preventif ini berakibat pada surat edaran beberapa kampus yang memberi larangan agar mahasiswa tidak turun ke jalan. Langkah ini merupakan upaya pengebirian dengan nuansa totaliter yang bertentangan dengan UU no. 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyatakan pendapat di muka umum. Upaya tersebut tidak berdampak apapun terhadap keinginan mahasiswa untuk turun ke jalan. Mereka tetap berjuang dan berpolitik di jalanan.
Namun idealisme para mahasiswa mulai surut saat aksi #GejayanMemanggil jilid ke dua. Massa aksi terlihat lebih sedikit dari yang pertama. Hal ini dikarenakan oleh beberapa faktor seperti orientasinya yang tidak berdampak langsung pada pemerintah dan konsolidasi untuk merujuk pada isu yang dibawa masih kurang dan terkesan tergesa-gesa. Ada kemungkinan lain yang berdampak pada berkurangnya massa aksi yang ada, misalnya berupa larangan dari kampus ataupun penekanan dari organisasi.
Di sini penulis tidak bermaksud dengan nada "provokatif" agar mahasiswa selalu menentang segala kebijakan yang ada. Tapi lebih tepat untuk selalu bijak ketika berada dalam lingkup atau lingkaran birokrasi agar selalu mawas diri dengan kesadaran utuh dan penuh serta berpikir kritis dan skeptis. Hal ini karena doktrinasi kelas dominan akan selalu mempengaruhi kesadaran individu secara kolektif.
Begitupun dengan organisasi yang berafiliasi pada kepentingan-kepentingan. Ideologi kelas dominan dalam organisasi secara otomatis akan mengubah cara pandang individu jika individu tersebut masuk dalam organisasi tidak didasari dengan idealisme yang memadai. Jadikan organisasi sebagai tempat berproses, namun tidak untuk menggantungkan diri pada organisasi. Begitupun dengan kampus. Jadikan kampus sebagai sarana mencari ilmu sebagai bekal terhadap perilaku, moral dan intelektual individu agar selalu sadar akan adanya sesuatu hal yang dianggap melenceng.
Jujur saja saya tidak menyukai hal-hal yang bersifat otoritatif dan kelompok yang hanya menyuarakan suara-suara kelompok atau membela hal yang hanya berhubungan dengan kelompok tersebut. Mereka hanya berjuang untuk kepentingannya sendiri, dan itu termasuk ke dalam kategori kepentingan kelas dominan. Kepentingan tersebut akan mendominasi kesadaran individu agar menyokong suatu kelompok tersebut untuk menguasai tatanan sosial serta kontrol sosial yang ada. Hal itu semata-mata demi kekuasaan.
Dominasi tersebut akan melegitimasi sistem politik yang ada, yang akan melancarkan sistem sosial --baik dalam skala besar dalam negara ataupun skala kecil dalam kampus-- sehingga kesadaran individu dipegang penuh oleh penguasa. Seperti yang dikatakan oleh Emhaf, "Masyarakat dipengaruhi oleh kesadaran palsu yang ditawarkan pemimpin. Sementara bayang-bayang gerakan politis menyelinap".
