Politik Dinasti di Negara Demokrasi

 Indonesia baru saja menyelenggarakan pilkada serentak beberapa hari lalu. Total daerah yang melaksanakan pilkada serentak ini berjumlah 270 daerah. Ada beberapa hal yang disoroti dalam proses pilkada serentak pada tahun ini, selain pilkadanya yang diselenggarakan di masa pandemi, beberapa paslon yang masih berkerabat dengan para pejabat pemerintah juga mendapatkan sorotan dari publik. 

Seperti dinasti dalam demokrasi, anak hingga menantu menduduki posisi strategis dalam pemerintahan negara. Istri pejabat adalah calon yang paling banyak (43 orang) jika disbanding dengan keluarga atau kerabat lainnya.

Marlina Agustina misalnya, calon Wakil Gubernur nomor urut tiga dapil  Kepulauan Riau. Ia merupakan istri dari Wali Kota Batam, Muhammad Rudi. Tak ketinggalan dari provinsi DIY, Kustini Sri Purnomo, istri dari Bupati Sleman, Sri Purnomo, berpasangan dengan Dadang Maharsa mencalonkan diri sebagai Bupati Sleman menggantikan suaminya. Rezita Melyani, istri dari Bupati Indragiri Hulu Yopi Arianto juga mencalonkan diri sebagai bupati Indragiri Hulu nomor urut dua menggantikan suaminya. Berdasarkan hasil sementara, mereka semua unggul di masing-masing daerahnya. 

Kemudian ada Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution yang sedang hangat diperbincangkan karena kemenangannya dalam kontestasi di ajang pilkada tahun ini. Keduanya adalah keluarga dari presiden Joko Widodo yang tak lain adalah anak dan menantu.  Gibran Rakabuming Raka diusung oleh lima partai, PDIP, Gerindra, Golkar, PAN, PSI dan PKB. 

Berdasarkan hasil poling Quick Count data per Kamis, 10 Desember 2020, Gibran Rakabuming Raka unggul dengan perolehan suara 87,15% dalam pilkada Wali Kota Solo. Sedangkan Bobby Nasution mengungguli kandidat paslon lainnya dengan selisih yang tipis. Diusung oleh koalisi partai yang sama, Bobby Nasution berhasil mendapatkan 55,19% suara masyarakat kota Medan. 

Beralih ke provinsi Banten, ada keluarga yang sedang bergelut dalam ajang pilkada 2020 di provinsi ini. Ratu Tatu -- Ibu dari Pilar Saga sekaligus adik dari Ratu Atut - adalah Bupati Serang periode 2016-2021 yang kembali mencalonkan diri dalam pilkada 2020. Diusung oleh sepuluh partai, berdasarkan hasil Quick Count petahana tersebut unggul dalam melawan kandidat lainnya.  

Putranya, Pilar Saga, juga mencalonkan diri menjadi wakil Wali Kota Tangerang Selatan bersanding dengan Benyamin Davnie -yang tak lain adalah wakil dari Wali Kota Tangerang Selatan dua periode sebelumnya bersanding dengan Airin Rachmi yang tak lain adalah adik ipar dari Ratu Tatu dan Ratu Atut ( istri Tubagus Chaeri Wardana)- juga unggul dengan perolehan 41,2% dari dua pesaingnya yang juga kerabat para pejabat. 

Dari paslon nomor satu, ada Rahayu Saraswati yang merupakan keponakan dari Menteri Pertahanan, Probowo Subianto dan dari paslon nomor dua, ada Siti Nur Azizah yang tak lain adalah putri wakil Presiden Ma'ruf Amin. Layaknya sebuah Dinasti, posisi strategis di provinsi Banten hampir diduduki oleh keluarga besar Ratu Atut, mulai dari anak, adik, menantu, keponakan hingga saudara tirinya. Dari tahun-ketahun, provinsi Banten selalu dimenangkan oleh petahana yang berasal dari partai Golkar. Nama-nama yang telah disebutkan di atas hanyalah sebagian kecil dari 146 kandidat yang tercatat berkerabat dengan para pejabat. Angka ini tercatat sebagai rekor terbanyak dalam sejarah Indonesia.

Menempatkan para kerabat di kursi pemerintahan merupakan sebuah tindakan nepotisme. Politik dinasti memang erat kaitannya dengan sistem pemerintahan monarki. Namun hal tersebut tak menampik negara demokrasi untuk melakukan hal serupa. Dapat dikatakan bahwa politik dinasti yang berlangsung di negara demokrasi adalah sebuah praktik nepotisme yang terselubung. Politik dinasti atau politik kekerabatan sebenarnya adalah gaya politik model lama, hanya saja sistem pelaksanaannya berbeda. 

Jika dulu para penerus langsung ditunjuk, sekarang para penerusnya harus mengikuti jalur politik prosedural melalui partai plitik.   Di Indonesia praktik tersebut telah terjadi pada masa Presiden Soeharto. Gerakan reformasi melengserkan Soeharto atas dugaan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Pasca orde baru, nampaknya praktik-praktik tersebut tetap dilakukan oleh para pejabat pemerintah dan justru malah semakin subur. Tentunya saya mengatakan demikian karena inilah realita yang saya saksikan dan ini tentu hanya pandangan subjektif saya.

Politik dinasti atau kekuasaan politik yang dijalankan oleh keluarga atau kerabat para pejabat sebenarnya menunjukkan kegagalan. Politik tersebut membuat ruang persaingan semakin sempit dan mempersulit regenerasi dari tokoh baru yang lebih mumpuni.