Sudah Efektifkah Penanganan untuk Mengatasi Banjir di DKI Jakarta?

Banjir menjadi salah satu permasalahan di DKI Jakarta yang tidak habis dibahas. Hampir setiap musim penghujan tiba, DKI Jakarta selalu dilanda kecemasan akan datangnya banjir. 

Pengalaman banjir dari tahun-tahun yang lalu telah membuat pemerintah DKI Jakarta merumuskan kebijakan penanggulangan banjir, banyak dari kebijakanuntuk menanggulangi banjir di DKI Jakarta, karena hal ini menjadi tolok ukur keberhasilan kinerja gubernur dari masa ke masa, tidak terkecuali ketika masa pemerintahan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta. 

Banjir yang melanda Jakarta di awal tahun 2020 memiliki ketinggian 10 cm hingga 1,5 meter. Wilayah dengan ketinggian banjir lebih dari 1 meter membuat 31.232 warga Jakarta harus mengungsi ke tempat-tempat pengungsian yang telah disediakan. 

Berbagai kebijakan penanggulangan banjir yang dicanangkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak akan dapat dirasakan manfaatnya tanpa adanya implementasi, karena implementasi kebijakan merupakan aspek terpenting dari keseluruhan proses kebijakan

Banjir memiliki dampak yang cukup bisa dirasakan dan dilihat oleh masyarakat dan seringkali mengakibatkan terhambatnya mobilitas penduduk, yang menimbukan berbagai dampak negative pada berbagai aspek kehidupan. Banyak aktivitas ekonomi yang terhenti selama bencana banjir terjadi, UMKM yang tedampak, pendistribusian barang terhambat dan menimbulkan harga barang pokok naik. 

Selain di bidang ekonomi, kerugian banjir juga menyasar sarana dan infrastruktur, permukiman warga di Jakarta dan sekitarnya banyak yang hancur. Kendaraan roda dua dan empat banyak yang tersapu oleh terjangan air. 

Selain itu dari segi kesehatan, Dalam sejumlah kasus, warga yang sakit tidak mampu bertahan di tengah bencana banjir dan berujung pada timbulnya korban jiwa. Menurut data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), bencana banjir di awal tahun 2020 adalah banjir yang paling banyak menimbulkan korban jiwa.

Sebegitu besarnya dampak banjir yang ditimbulkan, sudah seharusnya pihak pemangku kepentingan lebih serius dalam membuat kebijakan mengenai penanggulangan dampak banjir. Namnu, tidak cukup sampai disitu, kebijakan yang dibuat juga perlu implementasi yang tegas karena Berbagai kebijakan penanggulangan banjir yang dicanangkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak akan dapat dirasakan manfaatnya tanpa adanya implementasi, karena implementasi kebijakan merupakan aspek terpenting dari keseluruhan proses kebijakan. 

Dalam hal banjir di DKI Jakarta, pemerintahan DKI Jakarta mengeluarkan beberapa kebijakan, namun mengenai keefektifan pengimplementasian dari kebijakan tersebut harus lebih di fokuskan. Seperti :

Meneruskan pembangunan bendungan di Sukamahi dan Ciawi, Kabupaten Bogor yang dipercepat pada tahun 2020 ini. Saat ini progress pembangunan dua bendungan tersebut baru mencapai 45% dan diharapkan selesai pada akhir tahun 2020. perkembangan pembangunankedua bendungan tersebut sudah menunjukkan perkembangan yang baik seiring dengan pembebasan lahan Bendungan Sukamahi yang sudah 82,81% dan Bendungan Ciawi sebesar 78%. selain didesain untuk mengurangi debit banjir yang masuk ke Jakarta dengan menahan aliran air dari Gunung Gede dan Gunung Pangrango sebelum sampai ke Bendung Katulampa yang kemudian mengalir ke Sungai Ciliwung. 

Dalam hal ini,sangat diperlukan SDM ahli yang lebih inovatif dan professional untuk membangun bendungan yang memerlukan inovasi dalam operasi reservoarnya. Selama ini pembangunan bendungan di Indonesia selalu tipe urugan batu dengan inti tegak, padahal kalau dilihat berdasarkan kondisi lokasinya, seperti Bendungan Sidan di Bali dan Bendungan Sukamahi dengan cekungan yang sangat sempit idealnya dibangun dengan tipe concrete dam/bendungan beton.