Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah mengeluarkan jadwal terbaru penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) untuk Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) tahun anggaran 2024. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden RI yang disampaikan melalui Menteri Sekretaris Negara. Dengan adanya jadwal ini, diharapkan seluruh proses seleksi dan pengangkatan ASN dapat berjalan tepat waktu dan sesuai regulasi yang telah ditetapkan.
Dalam rangka memastikan kelancaran proses ini, BKN telah menerbitkan Surat Kepala BKN Nomor 2933/B-MP.01.01/K/SD/2025 yang ditujukan kepada seluruh instansi pusat dan daerah. Surat ini menjadi pedoman bagi instansi terkait dalam menetapkan NIP bagi CPNS dan PPPK yang telah lolos seleksi. Selain itu, jadwal ini juga mengacu pada Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor B/1249/M.SM.01.00/2025 yang mengatur mekanisme pengangkatan ASN.
Bagi peserta seleksi CPNS yang telah dinyatakan lulus dan memenuhi semua persyaratan, pengangkatan sebagai CPNS akan dilakukan paling lambat pada 1 Juni 2025. Usul penetapan NIP CPNS harus diajukan paling lambat pada 10 Mei 2025. Sementara itu, bagi usul penetapan NIP yang telah masuk ke BKN sebelum akhir Februari 2025 namun belum ditetapkan pertimbangan teknisnya, maka TMT (Terhitung Mulai Tanggal) pengangkatannya akan ditetapkan pada 1 Maret 2025.
Adapun untuk peserta seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang mengisi alokasi kebutuhan tahun anggaran 2024, pengangkatan akan dilakukan paling lambat pada 1 Oktober 2025. Usul penetapan Nomor Induk PPPK harus diajukan paling lambat 10 September 2025. Sama seperti CPNS, jika usul penetapan Nomor Induk PPPK telah masuk sebelum akhir Februari 2025 tetapi belum ditetapkan pertimbangan teknisnya, maka TMT pengangkatannya akan menjadi 1 Maret 2025.
Kepala BKN, Prof. Zudan, menegaskan bahwa instansi yang telah menerima pertimbangan teknis penetapan NIP CPNS maupun PPPK harus segera melanjutkan proses hingga pengangkatan resmi. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi keterlambatan dalam pengisian formasi ASN yang telah ditetapkan sebelumnya. Proses ini juga harus dilakukan dengan transparan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Selain itu, Prof. Zudan mengimbau kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di setiap instansi pusat dan daerah untuk tetap menganggarkan gaji bagi pegawai non-ASN yang masih dalam proses seleksi. Hal ini sesuai dengan Surat Menteri PANRB Nomor B/5993/M.SM.01.00/2024 yang menegaskan pentingnya keberlanjutan pendanaan bagi pegawai non-ASN hingga mereka resmi diangkat menjadi ASN.
BKN juga memastikan bahwa seluruh proses seleksi hingga pengangkatan berjalan dengan prinsip akuntabilitas dan profesionalisme. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas seleksi ASN agar menghasilkan SDM yang unggul dan siap menghadapi tantangan di sektor pemerintahan. Oleh karena itu, seluruh peserta seleksi diharapkan untuk tetap mengikuti setiap tahapan dengan disiplin dan mempersiapkan diri dengan baik.
Selain dari sisi teknis, proses pengangkatan ASN ini juga berkaitan erat dengan kesejahteraan pegawai. Dengan adanya jadwal yang jelas, calon ASN dapat lebih mudah merencanakan masa depan karier mereka. Pemerintah pun berkomitmen untuk terus memberikan fasilitas dan dukungan kepada ASN agar dapat bekerja secara optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Di tengah perubahan kebijakan dan dinamika di sektor pemerintahan, BKN berperan sebagai lembaga yang mengawal pengelolaan kepegawaian ASN di Indonesia. Dengan adanya kepastian jadwal penetapan NIP ini, diharapkan seluruh tahapan seleksi ASN 2024 dapat berjalan lancar tanpa hambatan yang berarti.
Bagi para peserta seleksi CASN 2024, sangat penting untuk terus memantau informasi resmi dari BKN dan instansi terkait. Memahami jadwal dan persyaratan yang telah ditetapkan akan membantu dalam menghadapi proses seleksi dengan lebih baik. Dengan demikian, harapan untuk menjadi bagian dari ASN yang profesional dan berintegritas semakin mendekati kenyataan.
