Wisuda Sekolah: Tradisi yang Harus Dipertahankan atau Justru Beban yang Perlu Dihapuskan

Wisuda sekolah telah lama menjadi bagian dari perjalanan pendidikan kita. Bagi banyak orang, momen ini bukan sekadar seremoni, melainkan sebuah perayaan atas usaha dan kerja keras yang telah mereka lakukan selama bertahun-tahun. 

Wisuda dianggap sebagai titik akhir dari satu bab kehidupan sebelum melangkah ke tahap yang lebih tinggi, baik itu pendidikan lanjut (kuliah) maupun dunia kerja. 

Namun, baru-baru ini, kebijakan larangan wisuda sekolah yang diusulkan oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menimbulkan perdebatan di kalangan masyarakat. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi beban finansial orang tua, terutama orang tua mereka yang terpaksa berhutang demi membiayai acara wisuda anak-anaknya.

Bagi sebagian orang, wisuda memiliki nilai sentimental yang tinggi. Setelah bertahun-tahun berjuang menghadapi tugas, ujian, dan tantangan disekolah lainnya, banyak dari siswa yang merasa bahwa wisuda adalah hadiah atas semua usaha mereka. 

Momen ini juga menjadi kesempatan bagi mereka untuk mengenang masa sekolah bersama teman-teman mereka sebelum akhirnya melangkah ke jenjang berikutnya. Kenangan yang terukir dalam wisuda sering menjadi motivasi bagi siswa untuk terus berusaha meraih kesuksesan di masa depan. 

Tak hanya itu, bagi beberapa keluarga, wisuda adalah saat yang membanggakan di mana orang tua bisa melihat anak-anak mereka mengenakan toga sebagai simbol keberhasilan dalam pendidikan.

Namun, di sisi lain, tidak dapat dipungkiri bahwa wisuda juga membawa dampak finansial yang cukup besar bagi sebagian keluarga. Biaya untuk menyewa aula, membeli pakaian toga, dan mengabadikan momen dalam foto resmi sering kali mengeluarkan biaya yang cukup banyak. 

Beberapa orang tua bahkan terpaksa mengambil pinjaman atau berhutang demi memastikan anak mereka dapat ikut serta dalam acara wisuda. 

Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa kebijakan larangan wisuda muncul, dengan tujuan untuk mengurangi beban ekonomi yang ditanggung oleh keluarga siswa. Hal ini juga akan menciptakan "kesenjangan sosial", alih-alih menjadi acara kebersamaan malah dapat memperlebar jurang ekonomi antar siswa atau keluarga.

Gubernur Dedi Mulyadi berpendapat bahwa wisuda bukanlah hal yang wajib dan seharusnya tidak menjadi penyebab kesulitan finansial bagi orang tua.