Mohon tunggu...
RIYOLD
RIYOLD Mohon Tunggu... Pengamat Kebijakan Shift Senggang

Life Goes On

Selanjutnya

Tutup

Ilmu Sosbud & Agama

Kebijakan Publik dan Perempuan

19 November 2020   19:24 Diperbarui: 19 November 2020   22:45 247 2 0 Mohon Tunggu...
Lihat foto
Kebijakan Publik dan Perempuan
kenyainsights.com

Dalam menjalankan aktivitas bernegara semua dituntut dan dipersilahkan untuk terlibat di setiap sendinya serta mengawal segala proses berjalannya sebuah negara, agar kata demokrasi bisa tetap eksis dan menjadi tameng untuk melindungi hak tiap warga negara, yang berbeda-beda kepentingan serta kebutuhan(public interest and public need)

Kebijakan publik (public policy) merupakan part of the game dari produk demokrasi yang menjadi kebutuhan pokok dari sistem bernegara agar pemerintahan dapat berjalan dengan nahkoda hukum sebagai landasan, baik dalam skala yang kecil maupun besar kebijakan publik harus memilik keterwakilan dari pihak yang akan terdampak dari kebijakan tersebut. 

Perempuan merupakan bentuk keterwakilan dan seharusnya selalu menjadi komponen pokok untuk segala pertimbangan dari design sebuah kebijakan yang hendak dilahirkan, sebagaimana seharusnya kebijakan publik tidak boleh mengandung asas diskrimantif terhadap golongan, ras, serta gender

Menurut data yang pernah dirilis oleh Komisi Nasional (Komnas) Perempuan dari rentang tahun 2009 - 2016 ,ada sekitar 421 kebijakan yang mendiskriminasi perempuan, yang termasuk kedalam kebijakan publik yang ada di tingkat pusat dan daerah. Untuk kebijakan di daerah biasanya berbentuk surat keputusan, peraturan bupati, peraturan walikota.

Biasanya isi kebijakan ini berkaitan dengan membatasi ruang gerak perempuan dalam sistem kerja, mengatur gaya berpakaian sesuai dengan culture organisasi atau wilayah setempat, diskriminasi keberadaan minoritas perempuan. Sedangkan untuk pusat tersendiri kebijakan biasanya tidak secara langsung, karena biasanya menjadi turunan untuk peraturan di daerah.

Tugas kita kedepan adalah memastikan bagaimana formulasi, implementasi, dan evaluasi kebijakan publik baik yang secara khusus ditujukan pada perempuan maupun tidak terhadap kehidupan perempuan harus seimbang dan menjamin hak-hak perempuan tanpa mengkooptasi hak-hak golongan gender lain. 

Serta bagaimana mendorong pembelajaran dari upaya yang telah dilakukan perempuan untuk kebijakan publik pro terhadap hak-hak dan kebutuhan perempuan, dan bagaimana landasan filosofis politik perempuan yang dapat dikembangkan untuk bisa melihat secara detail kebijakan yang akan dilahirkan melalui persfektif perempuan.

Joyce Gelb (1989) mengatakan, kita dapat mengetahui pengaruh feminis terhadap politik nasional dengan menganalisis isu-isu kebijakan publik.

Hal ini bisa dilihat dalam tahapan kebijakan itu sendiri sebagai sebuah bentuk proses menuju legitimasi : 

1. pengaturan agenda---peran kelompok-kelompok feminis dalam menginisiasi dan menyusun kebijakan publik,

2. pengaruh kelompok-kelompok feminis dalam pengambilan keputusan di legislatif dan eksekutif, dan 

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
VIDEO PILIHAN