Sebagai Negara berkembang, Indonesia mengalami kendala - kendala dalam  melaksanakan program - program  pembangunan untuk kesejahteraan Negara. Salah satu kendala Idonesai dalam melaksanakan program  - programnya yakni Pemerintah Indonesia mengalami masalah keterbatasan modal untuk pembiayaan pembangunan Negara. Hal tersebut di sebabkan oleh adanya kesenjangan antara penerimaan Negara dengan kebutuhan pengeluaran Negara atau adanya deficit pada anggaran pembangunan Indonesia.
Untuk mengatasi permasalahan kesenjangan anggaran tersebut, Pemerintah Indonesia menerapkan berbagai kebijakan, kebijakan tersebut mulai dari stimulus dari dalam negeri ataupum dari luar negeri. Kebijakan tersebut berupa ektensifikasi dan intensifikasi pajak dan non pajak, selain itu Pemerintah Indonesia dari masa kemasa, dari awal kemerdekaan hingga saat ini telah menerapkan kebijakan utang luar negeri dan penanaman modal asing.
Mengutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), utang adalah uang yang dipinjam dari orang lain. Secara etimologi bahasa, utang atau dalam bahasa inggris debt bersala dari Bahasa Perancis dette yang berarti "yang berutang". Di dalam Kmaus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pinjaman memiliki definisi sebagai  utang yang dipinjam dari pihak lain dengan kewajiban membayar kembali. Sedangakan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pinjaman Luar Negeri  adalah sejumlah dana yang diperoleh dari negara lain (bilateral) atau (multilateral) yang tercermin dalam neraca pembayaran untuk kegiatan investasi, menutup saving-investment gap dan foreign exchange gap yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun swasta.
Berdasarkan  SKB Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas (No.185/KMK.03/1995 dan Nomor KEP.031/ KET/5/1995)  Pinjaman Luar Negeri adalah penerimaan negara baik dalam bentuk devisa, dan atau devisa yang dirupiahkan maupun dalam bentuk barang dan atau jasa yang diperoleh dari pemberian pinjaman luar negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu.
Suatu Negara tak pernah lepas dari yang namanya praktik utang dan piutang, bahkan utang sudah menjadi sesuatu yang lazim untuk menambah modal dari suatu Negara. Hampir semua Negara di dunia pernah melakukan praktik utang - piutang, bahkan terus melakukan utang - piutang untuk menambah dana untuk pembangunan nasional dari suatu Negara.
Indonesia memiliki sejarah panjang dalam hal utang kepada pihak luar negeri. Indonesai sudah sejak lama mengenal utang luar negeri. Sebelum masa kemerdekaan pun sejatinya Indonesia sudah memiliki utang kepada luar negeri , utang tersebut merupakan warisan dari pemerintah kolonial Belanda,
Tahun ke tahun utang luar negeri dari Indonesia terus meningkat, ini terhitung dari era Orde Lama, Orde Baru, hingga Orde Reformasi sekarang ini. Pada masa awal kemerdekaan atau pada era Orde Baru Indonesia telah memiliki utang terhadap luar negeri sebesar 2 milyar dollar, dan kini utang Indonesia sudah mencapai angka Rp 6.376 trilyun.
Indonesia melakukan utang luar negeri guna kepentingan belanja pembangunan. Diharapkan utang luar negeri ini mampu untuk ikut membiayai berbagai proyek pembangunan yang dilakukan Pemerintah Indonesia  serta menciptakan pertumbuhan ekonomi yang  terindikasi dengan naiknya nilai PDB dan menciptakan lapangan pekerjaan, yang pada gilirannya dapat berkontribusi menurunkan angka kemiskinan.
Namun pada kenyataannya utang luar negeri tidak hanya digunakan untuk belanja guna kepentingan pembangunan Negara saja, tetapi malah digunakan untuk menutup cicilan utang pokok beserta bunganya. Dalam kondisi tersebut ditemukan n adanya Fisher Paradox, situasi dimana  semakin   banyak   cicilan  utang   luar  negeri dilakukan,  semakin  besar  akumulasi  utang  luar  negerinya. Kondisi serupa dikemukakan oleh peneliti lain bahwa  cicilan  plus  bunga  utang  luar  negeri  secara  substansial  dibiayai  oleh  utang  baru sehingga  terjadi  net transfer surnber-sumber  keuangan  dari  Indonesia  ke  pihak pihak kreditur  asing (Swasono dan Arief, 1999).
Kondisi ini tentunya sangat merugikan, sebab sebagian besar dana APBN yang seharusnya digunakan untuk kepentingan menggerakkan perekonomian Negara, malah dialokasikan untuk pengeluaran rutin yang sebagian besar dananya dialokasika untuk pembayaran cicilan pokok dan bunga utang Negara. Utang yang seharusnya target utamanya di peruntukkan sebagai penunjang pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, malah menjadi beban Pemerintah dalam komdisi tersebut.
Utang  luar negeri  diperlukan  untuk memberikan  pengaruh  positif  terhadap pertumbuhan   ekonomi  seperti  dengan  cara  meningkatkan  produksi (PDB),  memperluas kesempatan   kerja  dan  rnernperbaiki  neraca pembayaran. Namun,  apabila utang digunakan secara tidak wajar maka kemungkinan utang tersebut akan berdampak negatif   terhadap   pertumbuhan  ekonomi   bahkan  mengancam   kestabilan makroekonomi negara.
Kondisi utang luar negeri Indonesia terpengaruh dari perekonomian do Indonesia pada masa lampau, sehingga bisa dibilang masalah-masalah utang luar negeri saat ini didorong oleh buruknya perekonimian Indonesia pada tahun-tahun kemarin.
Lalu apakah hubungan utang Negara dengan PDB Per kapita ?, sebelum menjawab pertanyaan itu pertama kita harus tau apa itu PDB Per kapita. Produk Domestik Bruto (PDB) atau dalam bahasa inggris  disebut dengan Gross Domestic Bruto (GDB), adalah jumlah dari produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu Negara dalam periode waktu tertentu, serta berfungsi sebagai  alat ukur  bagi perkembangan ekonomi dari suatu Negara.Â
Pendapatan per kapita adalah  besarnya pendapatan rata-rata penduduk di sutu Negara. Pendapatan per kapita didapatkan dari hasil pembagian pendapatan nasional suatu negara dengan jumlah penduduk di negara tersebut. Pendapatan per kapita juga merefleksikan PDB per kapita. Dimana dalam bidang ekonomi PDB atau Produk Domestik Bruto merupakan nilai pasar semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara pada periode tertentu. PDB digunakan sebagai salah satu metode untuk menghitung pendapatan nasional. Sehingga karena PDB berkaitan erat dengan Pendapatan Nasional, maka ia juga terkait erat dengan refleksi pendapatan per kapita di Indonesia.
PDB per kapita ini terpengaruh langsung oleh jumlah utang Negara dan nilai dari PDB. Â Jika utang tidak ada, pendapatan rakyat cenderung positif. Adanya utang Negara ini harus diakui memanglah bisa meningkatkan produksi nasional Indonesia, yang terindikasi dari nilai koefisien dari PDB yang cenderung positif. Tetapi Negara tetap perlu berhati-hati sebab jika utang Negara ini pengelolaannya kurang hati - hati dan tidak tepat sasaran, maka tambahan utang malah dapat menggerus pendapatan per kapita dari masyarakat Indonesia.
Menurut IMF, batas mana rasio utang terhadap PDB pada Negara maju rasionya adalah 80%, dan pada Negara berkembang seperti Indonesia adalah 40%. Meski begitu, angka ini tidaklah rigid, karena masih ada berbagai indikator yang lainnya yang menjadi tolak ukur , maka dari itu bisa saja sebuah Negara telah melampaui batas tersebut, akan tetapi masih bisa dinilai aman.
Rasio utang terhadap PDB ini menjadi salah satu indicator yang digunakan oleh investor untuk membeli SBN. Karena rasio utang terhadap PDB bisa memberikan gambaran bagaimana kemampuan suatu Negara untuk membayar utangnya. Semakinkecil rasio ini , aktifitas produksi di dalam suatu Negara  relatif lebih besar dibandingkan dengan jumlah utang, begitupun sebaliknya.
