Mohon tunggu...
Riyadh Nur
Riyadh Nur Mohon Tunggu... Jurnalis

Tulislah apa yang ada di pikiranmu, jangan dipikirkan apa yang akan kamu tulis. Tabik.

Selanjutnya

Tutup

Analisis Pilihan

Prabowo Tumbang di Jakarta, Kartu Kuning Buat Anies

19 Mei 2019   12:35 Diperbarui: 19 Mei 2019   13:22 0 13 8 Mohon Tunggu...
Prabowo Tumbang di Jakarta, Kartu Kuning Buat Anies
Dok: cnnindonesia.com

Rapat pleno rekapitulasi suara tingkat Provinsi DKI Jakarta telah selesai. Hasilnya dari total 6.345.684 suara sah, pasangan Joko widodo-Ma'ruf Amin memperoleh suara terbanyak dengan mengantongi 52 persen atau 3.279.547 suara. Sedangkan penantangnya Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mendapat 48 persen atau 3.066.137 suara.

Jokowi-Amin unggul di empat wilayah DKI Jakarta, yakni Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Pusat dan Kepulauan Seribu. Sedangkan Prabowo-Sandi hanya menang di Jakarta Timur dan Jakarta Selatan.


Hasil ini bisa dibilang tidak ideal alias cukup mengejutkan bagi pasangan Prabowo-Sandi. Mengingat Jakarta adalah salah satu harapan lumbung suara paslon 02 di Pulau Jawa. Bahkan, pada masa kampanye, Ketua DPW DKI Partai Gerindra M Taufik menargetkan 60% suara kemenangan bagi Prabowo-Sandi.


Hal ini dinilai wajar karena Jakarta dianggap sebagai representasi daerah perlawanan presiden petahana Joko Widodo. Lantaran pada Pilkada DKI pada 2017 lalu pasangan Anies-Sandi yang diusung oleh Gerindra dan PKS mendulang suara cukup signifikan. Di mana Anies-Sandi mendapat 3.240.987 suara Atau 57,96% suara dan Ahok-Djarot hanya mendapat 2.350.366 suara atau 42,04%.

Berkaca dari hasil pilpres saat ini, itu artinya ada migrasi sekitar 200 ribu suara dari pemilih Anies-Sandi ke Jokowi-Ma'ruf. Sebaliknya, ada sekitar hampir 1 juta suara yang berpindah dari pemilih Anies kepada Jokowi.

Bagi saya, tidak berlebihan jika mengaitkan Prabowo dengan Anies, pun antara Jokowi dengan Ahok. Anies terpilih menjadi Gubernur DKI atas tiket gratis yang diberikan Prabowo dan cukup aktif terlibat dalam kampanye Prabowo-Sandi. Setidaknya Anies pernah dua kali hadir pada kampanye Prabowo, pertama di Sentul, Bogor dan kedua saat kampanye akbar di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta.

Begitupun hubungan Jokowi-Ahok. Ahok adalah Wakil Gubernur saat keduanya memimpin Ibukota. Setelah itu, Ahokpun masuk di partai yang sama dengan Jokowi yakni PDIP.

Gagalnya Anies merawat suara untuk kemenangan Prabowo-Sandi disinyalir karena banyak warga Jakarta yang kecewa dengan kinerja sang gubernur. Rentetan keluhan disuarakan baik dari DPRD DKI selaku institusi yang mengawasi jalannya pemerintahan daerah ataupun dari pihak luar yang kerap mengkritisi kebijakan Anies.

Anies dianggap gagal mengatasi masalah krusial di Jakarta, seperti banjir dan kemacetan yang tak kunjung menemukan titik temu. Soal urusan banjir, alih-alih mencari solusi terbaik dengan menerapkan naturalisasi, Anies akhirnya menghentikan normalisasi sungai yang sebelumnya dijalankan Ahok.

Pada kasus banjir terakhir yang terjadi bulan lalu, Anies malah menjawab, banjir yang terjadi di Jakarta akibat limpahan air dari Bogor dan sekitarnya. Duh pak, dari dulu juga kita tahu, kalau masalah banjir ibukota salah satu penyebabnya adalah daya tampung sungai di Jakarta yang kurang memadai, akibatnya setiap dapat kiriman air dari bogor, sungai meluap yang kemudian menyebabkan banjir.

Masih masalah banjir, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, melalui menterinya Basuki Hadimuljono bahkan dibuat bingung dengan konsep naturalisasi ala Anies. Pak Bas (nama panggilan Hadi) mengatakan, bahwa staf Anies sendiri tidak mengerti konsep naturalisasi yang dimaksud sang gubernur.

"Beliau punya ide naturalisasi, lah opo iki? saya ajak ngoceh aja, diskusi. Apa programnya, mari kita bareng-bareng. Nah ini belum ketemu," kata Basuki di Stasiun MRT Bundaran HI, Jakarta Pusat, Selasa 19 Maret 2019. Dilansir dari Tempo.com

Setali tiga uang dengan banjir, Anies dinilai tidak punya terobosan baru dalam mengatasi kemacetan di Jakarta. Peraturan yang ada saat ini, dinilai hanya meneruskan program kerja pemprov sebelumnya dengan dibumbui sejumlah kata-kata pemanis seperti Jak Lingko, kebijakan ganjil genap, Moda Raya Terpadu (MRT) dan LRT.

Alih-alih atasi macet, Anies malah lebih memilih mencabut larangan sepeda motor melintas di Jalan Thamrin yang ditetapkan Ahok sebelumnya. Sistem electronic road pricing (ERP) yang telah lama dicanangkan, hingga kini masih menemui jalan buntu dengan segala alasan yang dikemukakan.

Macet juga menjadi alasan utama Presiden Jokowi memindahkan ibukota ke luar Pulau Jawa. Jokowi mengklaim, akibat macet di Jakarta, kerugian ditaksir hingga Rp 56 Triliun setiap tahunnya. Sungguh angka yang tidak sedikit bagi sebuah negara berkembang seperti Indonesia.

Selanjutnya, Anies mendapat rapor merah dari Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) soal keterbukaan informasi publik. Peneliti AJI Mawa Kresna menjelaskan rapor itu berdasarkan tiga indikator penilaian yang pihaknya lakukan, yakni proactive disclosure, institutional measures, dan processing request.

Sungguh disayangkan, di era keterbukaan seperti sekarang ini, Jakarta yang merupakan ibukota negara malah mendapat catatan buruk soal keterbukaan informasi publik.

Di era Anies kita tidak lagi menemukan unggahan dokumentasi atau siaran langsung rapat-rapat yang digelar gubernur beserta jajarannya yang kerap dilakukan saat Ahok menjabat. Pun soal antrian warga DKI di Balai Kota yang setia menunggu pemimpin daerahnya datang.

Padahal banyak keluhan warga yang mesti diambil dengan cepat dan tepat oleh sang pemimpin di tengah keruwetan birokrasi yang warga hadapi. Atau mungkin, diantara mereka ada yang hanya sekedar mau berbincang dan bertemu dengan mantan menteri pendidikan ini, yang sebelumnya hanya bisa mereka temui di layar kaca.

Percayalah, komunikasi seperti ini akan membangun kedekatan emosional yang sangat kuat antara warga dengan penguasa. Ini juga yang menjadi alasan, mengapa kita melihat pendukung Jokowi-Ahok sangat militan, karena keduanya sudah biasa membangun komunikasi langsung kepada masyarakat. Meski harus diakui karakter Ahok yang emosional, perlu dievaluasi lagi! Karena sering kali menjadi bumerang bagi dirinya.

Tentu masih banyak lagi catatan yang perlu segera diperbaiki Anies ke depan, soal keamanan warga dari ancaman para preman, gengster, begal motor, trotoar yang dirampas para PKL, lahan parkir yang dikuasai segelintir orang, ketersediaan pangan dan lapangan pekerjaan, kinerja PNS yang tidak boleh melorot dan masih banyak lagi.

Masih ada sekitar tiga tahun ke depan bagi Anies untuk membuktikan, dirinya juga piawai menata kota bukan hanya sekedar menata kata. Jakarta butuh pemimpin yang tegas dan berani di tengah pusaran para mavia.

Bukan sekedar pemimpin yang sibuk laporan harian di media sosial dengan retorika selangit yang berhasil membius para pemujanya. "Gubernur rasa presiden" katanya. Duh, sebagai warga yang baik. Justru kita tidak perlu ayal mengkritik pemimpin jika sekiranya ada yang yang mesti diperbaiki.

Kekalahan Prabowo di Jakarta laksana kartu kuning yang diberikan warga Jakarta kepada Anies. Sejatinya, kartu kuning adalah peringatan keras yang dikeluarkan pengadil lapangan karena melihat seorang pemain yang kerap kali melakukan pelanggaran. Sekali lagi melanggar, maka kartu merah pun menanti.

Terakhir saya masih banyak berharap Anies mampu menyelesaikan semua permasalahan ibukota dengan baik. Jika tidak, bukan mustahil warga Jakarta akan memilih pemimpin baru yang dianggap lebih mumpuni mengemban amanah ini.

Tabik.