Kawasan Asia Tenggara yang secara geopolitik dan geoekonomi mempunyai nilai strategis, menjadi incaran bahkan pertentangan kepentingan negara-negara besar pasca Perang Dunia II. Dilatarbelakangi perkembangan situasi di kawasan pada saat itu, negara-negara Asia Tenggara menyadari perlunya dibentuk suatu kerjasama yang dapat meredakan saling curiga sekaligus membangun rasa saling percaya serta mendorong pembangunan di kawasan.
Meredanya rasa saling curiga di antara negara-negara Asia Tenggara membawa dampak positif yang mendorong pembentukan organisasi kerjasama kawasan. Pertemuan-pertemuan konsultatif yang dilakukan secara intensif antara para Menteri Luar Negeri Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand menghasilkan rancangan Joint Declaration, yang antara lain mencakup kesadaran perlunya meningkatkan saling pengertian untuk hidup bertetangga secara baik serta membina kerjasama yang bermanfaat diantara negara-negara yang sudah terikat oleh pertalian sejarah dan budaya.
Selanjutnya pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, lima Wakil Negara/ Pemerintahan Asia Tenggara yaitu Wakil Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Negeri Malaysia dan para Menteri Luar Negeri Indonesia, Filipina, Singapura dan Thailand menandatangani Deklarasi Bangkok. Deklarasi tersebut menandai berdirinya suatu organisasi regional yang diberi nama Association of Southeast Asian Nations (ASEAN).
Organisasi ini bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan negara-negara anggotanya, serta memajukan perdamaian di tingkat regional yang masih pada tahap kooperatif dan belum bersifat integratif.
Menurut jadwal semula, Indonesia baru akan memegang posisi ketua ASEAN pada tahun 2013. Namun karena pada tahun yang sama Indonesia juga akan menjadi Ketua APEC maka Indonesia mengusulkan kepada ASEAN untuk memajukan posisi ketua Indonesia dari tahun 2013 menjadi tahun 2011. Pengumuman resmi Indonesia sebagai ketua ASEAN tahun 2011 dilakukan pada saat Closing Ceremony KTT ke-17 ASEAN di HaNoi, Vietnam, pada tanggal 30 Oktober 2010. Indonesia menjadi ketua ASEAN pada 2011 efektif dimulai sejak 1 Januari 2011 hingga 31 Desember 2011. Indonesia untuk ASEAN di tahun 2011 ini mengambil tema “ASEAN Community in a Global Community of Nations”. Tema ini mengusung keberhasilan pencapaian Komunitas ASEAN 2015. Dengan terbentuknya Komunitas ASEAN di tahun 2015, maka tanggung jawab ASEAN akan semakin besar. ASEAN dituntut untuk memperkuat kontribusi kolektifnya dalam penanganan berbagai isu dan tantangan global.
Melalui tema ini, Indonesia akan memperluas kerjasama ASEAN dengan Mitra Wicaranya, serta akan memastikan peran sentral ASEAN dalam evolusi arsitektur kawasan Asia Pasifik yang perwujudannya ditandai dengan adanya ekuilibrium dinamis. Pada saat yang sama, Indonesia juga akanmemperkuat peran ASEAN dalam percaturan global.
Peran Indonesia di ASEAN sangatlah strategis. Peran ini tidak hanya soal posisi Indonesia yang pada tahun 2011 menjadi ketua ASEAN. Akan tetapi, juga berkaitan dengan bagaimana pengaruh Indonesia dalam perkembangan dan kemajuan negara-negara ASEAN. Dua bidang yang sangat menarik untuk dibahas adalah bidang ekonomi dan politik.
Sejak dibentuknya ASEAN sebagai organisasi regional pada tahun 1967, negara-negara anggota telah meletakkan kerjasama ekonomi sebagai salah satu agenda utama yang perlu dikembangkan. Pada awalnya kerjasama ekonomi difokuskan pada program pemberian preferensi perdagangan, usaha patungan, dan skema saling melengkapi antar pemerintah negara-negara anggota maupun pihak swasta di kawasan ASEAN.
Ada beberapa isu yang dipandang perlu untuk menjadi prioritas Indonesia. Isu pertama adalah peningkatan peran aktif Indonesia sebagai mediator dalam penyelesaian berbagai konflik di kawasan yang hingga kini belum terselesaikan dengan baik. Isu kejahatan kemanusiaan Rohingya di Myanmar menjadi salah satu contohnya. Isu kedua adalah bagaimana mengelola peran ASEAN di tengah perkembangan multilateralisme, terutama mengenai ide perluasan East Asia Summit (EAS). Isu ketiga adalah pembenahan ASEAN Secretariat, baik dari segi manajemennya yang perlu dibedakan antara menjalankan peran administratif dengan fungsi seperti commissioner layaknya di Eropa yang memiliki kewenangan dalam batas tertentu sebagai organ tertinggi di ASEAN, maupun dari segi peningkatan anggaran.
Dengan posisi yang sedemikian penting dalam penentuan arah kebijakan integrasi bidang ekonomi ASEAN, maka sudah seharusnyaIndonesia lebih berhati-hati dalam bertindak. Dengan posisi tawar (bargaining position) yang baik di ASEAN, Indonesiaseharusnya dapat menjadi pelopor dan penggerak utama dalam penguatan kerja sama bidang ekonomi ASEAN. ASEAN sendiri memiliki peran politik, keamanan, dan budaya yang sangat penting bagi Indonesia sehingga sangat disayangkan jika kerja sama ekonomi yang menjadi salah satu landasan pembentukan Masyarakat ASEAN (ASEAN Community) tidak berjalan secara optimal. Indonesia saat ini memungkinkan untuk mengatur dan mengontrol dengan tepat posisi serta pergerakan ASEAN dalam skema kerja sama ASEAN-G20. Dengan keuntungan ini, seharusnya Indonesia dapat mengambil inisiatif utama untuk melakukan perubahan dan perbaikan mekanisme kerja AFTA yang akan berlaku di kemudian hari.
Masa satu tahun kepemimpinan ASEAN yang singkat ini seharusnya dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk menjadi langkah awal bagi kepemimpinan Indonesia dalam jangka panjang untuk menggerakkan ASEAN menjadi lebih efektif dalam menjawab berbagai tantangan global yang menanti di masa yang akan datang.
Referensi:
- Perkembangan Kerjasama ASEAN di Sektor Industri.2011.Kementerian Perindustrian Republik Indonesia
- http://gatrickflash.wordpress.com/2012/11/18/peranan-indonesia-dalam-kerjasama-ekonomi-dunia/ (diakses tanggal 17 Desember 2012 pkl 16.05 WIB)