Strategi Kolaborasi Govenment dalam Komunikasi Pemerintah Menghadapi Pandemi Covid-19

Biasanya, kolaborasi melibatkan pembagian tugas, dimana setiap orang mengerjakan setiap pekerjaan yang merupakan tanggung jawabnya demi tercapainya tujuan bersama. sedangkan governance governance termasuk totalitas dari semua lembaga dan unsur masyarakat, baik pemerintah maupun non- pemerintah. 

Kolaborasi dapat diartikan sebagai kerjasama, interaksi, kompromi oleh beberapa pihak yang terkait baik itu antar aktor, antar organisasi atau antar institusi maupun lembaga kelompok yang juga menerima manfaat dari adanya strategi yang dilakukan oleh pemerintah daerah baik penerimaan manfaat secara langsung maupun tidak langsung tentunya dalam hal ini semua pihak memiliki tujuan yang sama terkait apa yang mereka ingin capai dalam kolaborasi ataupun kerjasama yang dilakukan

Definisi konseptual menurut para ahli tentang collaborative governance diatas dapat disimpulkan bahwa collaborative governance adalah Proses kerjasama atau kolaborasi yang didalamnya terdapat keterlibatan state aktor (pemerintah) dan non-state aktor (swasta, lembaga masyarakat ataupun institusi non-pemerintah lainnya) yang memiliki kepentingan masing-masing secara bersama sama turut serta dalam proses pembuatan kebijakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu, yang mana pihak pihak tersebut akan saling mengisi satu sama lain untuk menjawab kelemahan sistem pemerintahan sebelumnya yang dapat dikategorikan tradisional dan kurang efektif.

Kegiatan Kolaborasi

Kegiatan kolaborasi adalah Tindakan langsung yang merupakan cerminan daripada dinamika kolaborasi yang dalam prakteknya sangat beragam tergantung pada konteks tertentu. 

Kegiatan kolaborasi dapat berupa pembuatan perencanaan strategis, sumber daya, menetapkan suatu kebijakan, khususnya mengenai kebutuhan sumber daya anggaran dan fasilitas, pelaksanaan kebijakan atau program dan proses monitoring kemudian hasil dari tindakan itu membawa dampak sementara dan secara langsung mengarah kembali pada dinamika kolaborasi.

Kegiatan kolaborasi sendiri ada yang memiliku tujuan luas dan ada pula yang sempit sesuai dengan kesepatakan-kesepakatan bersama. kegiatan kolaborasi dapat bersifat kolektif dan satu intituti atau organisasi saja yang melaksanakan. ada yang dapat dilakukan oleh seluruh stakehloders dan ada pula hanya dilakukan stakholder tertentu sesuai dengan kapasitas masing-masing stakeholders Akan tetapi, kegiatan tersebut tetap tergolong dalam proses kolaborasi.

1. Kolaborasi pentahelix dalam Komunikasi Pemerintahan
2. Konsep Kolaborasi pentahelix merupakan pengembangan kolaborasi triplehelix yang dikembangkan oleh Etzkowitz dan Layderdoff pada tahun 1995. Konsep ini sebenarnya dikembangkan untuk menciptakan inovasi bisnis dan mengembangkan usaha. Dalam triplehelix actor-aktor yang terlibat adalah kalangan pelaku industri, pihak universitas dan pemerintah itu sendiri. Ketiga actor tersebut bekerja sama dengan peran masing-masing untuk mencapai tujuan bersama yaitu perkembangan dunia industry negara tersebut.
3. Konsep ini kemudian dikembangkan dengan menambahkan komunitas agar terlibat dalam pembuatan kebijakan dan pengawasannya. Di Indonesia sendiri konsep ini kemudian ditambahkan dengan peran media, hal ini untuk memperkenalkan produk-produk yang dihasilkan.
4. Konsep kolaborasi pentahelix ini pada dasarnya dapat di adopsi di segala urusan pemerintahan, termasuk pula dalam komunikasi pemerintahan. Dengan melibatkan pihak lain diluar Lembaga pemerintahan  dalam menginformasikan program-program pemerintah sehingga diharapkan informasi tersebut dapat diterima sehingga komunikasi pemerintah dapat berjalan efektif.
5. Dengan menggunakan model kolaborasi pentahelix dalam komunikasi pemerintahan, peran pemerintah akan menjadi lebih ringan dimana dalam proses penyampaian informasi seluruh program pemerintah dapat melibatkan pihak luar dengan pembagian peran masing-masing. Pemerintah selaku leading sector actor utama yang memiliki informasi, pihak swasta dapat digandeng dengan memberikan peran peningkatan inovasi alat komunikasi, pihak universitas diberikan peran untuk mengkaji pengetahuan tentang komunikasi efektif, komunitas masyarakat dapat diberikan peran sebagai agen pemerintah dalam menyampaikan informasi melalui komunikasi langsung ataupun media social kepada anggota komunitasnya maupun masyarakat lainnya dan media diberikan peran untuk membantu pemerintah melalui sosialisasi di media cetak maupun media elektornik/digital.
6. Dengan adanya kolaborasi pentahekix dalam komunikasi pemerintah, diharapkan seluruh informasi terkait program dan kegiatan-kegiatan pemerintah dapat diterima dengan baik oleh masyarakat yang berdampak pada masyarakat menerima dan mendukung program pemerintah.
7. Kolaborasi Komunikasi Pemerintahan dalam Penanganan COVID 19

Berdasarkan data terakhir terkait pandemic COVID 19, hampir diseluruh negara didunia terjadi peningkatan yang sangat signifikan, hal ini manandakan gelombangan kedua pandemic COVID 19 termasuk di Indonesia. 

Para pakar epidemolog mengatakan bahwa banyak hal penyebab terjadinya penyebaran gelombang kedua ini, diantaranya mobilitas masyarakat yang kembali tinggi, adanya mutase virus delta yang penyebarannya lebih cepat dari varian sebelumnya serta kesadaran masyarakat untuk menjalankan protocol Kesehatan 5 M yang menurun.

Apabila ditelaah lebih dalam, salah satu factor yang membuat masyarakat tidak menjalankan protocol Kesehatan dengan baik dikarenakan masih banyak dikalangan masyarakat yang tidak mempercayai informasi-informasi terkait COVID 19. 

Berita-berita dan informasi hoax menjadi sumber banyak masyarakat yang tidak peduli dengan adanya pandemic COVID 19, sehingga mereka menjadi acuh tak acuh bahkan berusaha untuk mempengaruhi masyarakat lainnya baik melalui penyampaian langsung maupun penyebaran melalui media social.