Pendidikan merupakan hal yang penting dalam kehidupan. Dengan pendidikan kita bisa menciptakan dunia menjadi lebih baik. Kemajuan teknologi di zaman sekarang pun tidak lepas dari dunia pendidikan. Tanpa adanya pendidikan dunia tidak akan semaju sekarang.
Indonesia sendiri sekarang tengah berjuang untuk memajukan pendidikan yang lebih baik. Apalagi di masa pandemi seperti saat ini, butuh usaha, tenaga, dan pikiran yang lebih lagi agar pendidikan di Indonesia meningkat.
Menurut Wikipedia, Programme for International Student Assassment (PISA) merupakan penilaian tingkat dunia yang diselenggarakan tiga-tahunan, untuk menguji performa akademis anak-anak sekolah yang berusia 15 tahun, dan penyelenggaraannya dilaksanakan oleh The Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). Dalam penilaiannya terdapat tiga poin utama yang menjadi acuan, yaitu literasi, matematika, dan sains.
Hasil dari survei yang dilakukan Programme for International Student Assassment (PISA) 2018 yang diterbitkan oleh The Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), pendidikan Indonesia berada di urutan ke-6 terbawah dari 77 negara atau peringkat ke-72. Sangat jauh dari negara-negara maju, seperti China yang berada di posisi pertama dan Singapura yang berada di posisi kedua.
Dari data-data yang telah diterbitkan oleh The Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) yang menyatakan bahwa dari tahun 2009-2015 Indonesia selalu berada diurutan 10 terendah dan dibawah rata-rata. Menurut antaranews.com Indonesia telah mengikuti Programme for International Student Assassment (PISA) sejak tahun 2000. Yang berarti Indonesia telah berpartisipasi dengan kegiatan ini selama 18 tahun lamanya.
Indonesia di kategori reading (literasi) berada di peringkat ke-6 dari bawah atau peringkat ke-72 dari 77 negara dengan meraih skor rata-rata 371. Untuk kategori mathematics (matematika) meraih skor rata-rata 379 dan menempati peringkat ke-7 dari bawah atau peringkat ke-72 dari 78 negara. Sementara kategori science (sains) mendapat skor rata-rata sebesar 396 dan berada di peringkat ke-9 dari bawah sama saja menempati peringkat ke-70 dari 78 negara.
Seperti yang dapat dilihat pada gambar, untuk rata-rata dari masing-masing kategori dari semua negara OECD, yaitu reading (literasi) sebesar 487, mathematics (matematika) sebesar 489, dan science (sains) sebesar 489. Jika dibandingkan dengan nilai yang diperoleh Indonesia, dapat ditunjukan jika nilai Indonensia sangat kecil dan selisihnya pun sangat jauh.
Melihat peringkat Indonesia yang terus-menerus berada dibawah, pemerintah pun tidak hanya berdiam diri. Telah banyak upaya yang dilakukan untuk memajukan pendidikan Indonesia. Mulai dari Gerakan Literasi Nasional (GLN), Ujian Nasional (UN) yang memakai sistem High Order Thinking Skill (HOTS), Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi, dan masih banyak lagi upaya-upaya lainnya.
Gerakan Literasi Nasional (GLN) sendiri sudah dimulai dari masing-masing sekolah. Salah satu kegiatan yang diterapkan dari program tersebut adalah membaca buku nonpelajaran selama 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Gerakan ini diharapkan dapat meningkatkan minat baca pada peserta didik dan juga meningkatkan keterampilan membaca. Dengan meningkatnya hal tersebut peserta didik menjadi dapat menguasai pengetahuan dengan lebih baik.
Sementara untuk salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk memajukan pendidikan di Indonesia, yaitu menerapkan Ujian Nasional (UN) dengan sistem High Order Thinking Skill (HOTS) mendapat banyak pro kontra dari masyarakat. Banyak yang mempermasalahkan hal ini karena dinilai soal-soal yang diujikan dalan Ujian Nasional (UN) terlalu sulit. Sistem High Order Thinking Skill (HOTS) sendiri sudah dimulai sejak tahun 2018, yang pada saat itu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia diduduki oleh Muhadjir Effendy.
Tidak hanya Ujian Nasional (UN) dengan sistem HOTS yang menjadi permasalahan di masyarakat. Tetapi, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang memakai sistem zonasi juga menimbulkan pro kontra. Karena dinilai tidak adil untuk peserta didik. Banyak yang berpendapat jika ingin menerapkan sistem zonasi, semua sekolah dan tenaga pendidik di Indonesia harus disamaratakan terlebih dahulu.
