Para pendukung 02 ngotot melakukan aksi dengan tajuk Gerakan Kedaulatan Rakyat. Tuntutannya adalah meminta Bawaslu mendiskualifikasi Jokowi dengan alasan terjadi kecurangan yang masif, terstruktur, dan sistematis. Meski BPN sampai saat ini tak mampu membuktikan tuduhan tersebut dengan meyakinkan, hal itu cukup menyulut pendukungnya untuk melakukan aksi.
Pemerintah dan aparat mengantisipasi aksi tersebut dengan menghimbau agar masyarakat tidak mengikutinya. Namun para elite pendukung 02 menyebutnya sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) karena dianggap memberangus kebebasan berpendapat.
Sebenarnya bukan itu yang ditakutkan atas aksi tersebut, tetapi potensi munculnya terorisme dan kerusuhan yang dapat memicu stabilitas keamanan di Indonesia. Bisa ada penumpang gelap yang menyusup ke aksi dan melakukan provokasi untuk melakukan kerusuhan.
Sayangnya, hal ini tak dipikirkan para elit karena sudah kadung bernafsu untuk berkuasa. Sebagian pendukung juga punya kepentingan atau agenda tersendiri, khususnya terkait dengan FPI.
Apa yang dikhawatirkan aparat akhirnya benar-benar terjadi. kerusuhan terjadi dan menimbulkan berbagai kerusakan serta bentrokan antara aparat dengan massa. Inilah yang sangat disayangkan. Pra elite hanya bisa berkoar-kora menanas-manasi situasi, sementara rakyat dan aparat yang harus menjadi korban karena harus berhadapan langsung.
Di sisi lain, elite akan dengan mudah berkelit dan menyalahkan siapa saja, sementara korban sudah berjatuhan dari kalangan rakyat biasa. Sungguh ironis!Â
