Mohon tunggu...
Risma Gunawan
Risma Gunawan Mohon Tunggu... Mahasiswa - student at islamic banking in state islamic university malang

risma is an active student, likes to learn new things, and has a great interest in economics

Selanjutnya

Tutup

Ilmu Sosbud

Serba-Serbi Demokrasi

18 November 2022   10:38 Diperbarui: 18 November 2022   10:55 119
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Ilmu Sosbud dan Agama. Sumber ilustrasi: PEXELS

Apa itu Demokrasi?

Demokrasi merupakan gagasan atau cara hidup yang menempatkan hak dan tanggung jawab yang sama pada semua warga negara dan memperlakukan mereka secara setara. Bangsa Yunani Kuno mengembangkan gagasan demokrasi antara tahun 508 dan 507 SM. Presiden Amerika Serikat ke-16, Abraham Lincoln, memberikan definisi umum lain tentang demokrasi, menggambarkannya sebagai "sistem pemerintahan rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat." Di kawasan Asia, Indonesia berpotensi menjadi contoh negara demokrasi. Indonesia merupakan contoh negara demokrasi karena politiknya stabil dan ekonominya berkembang pesat. negara demokrasi. Namun, demokrasi menyebabkan perselisihan dan perpecahan. Misalnya, Indonesia dapat mengatasi empat pergantian presiden yang terjadi antara tahun 1998 dan 2002.

Indonesia adalah negara dengan struktur pemerintahan. Segala sesuatu yang berkaitan dengan pemerintahan dan kenegaraan diatur oleh sistem pemerintahan Indonesia. Ini bertujuan untuk menerangi segala sesuatu dengan jelas. Sesuai dengan negara, setiap Negara memilih pemerintahannya sendiri untuk mengatur Negara dan pemerintahannya. Indonesia juga memiliki sistem pemerintahan yang dipercaya untuk mengatur semua urusan negara. Sistem Pemerintahan Presidensial telah berlaku di Indonesia sejak tahun 1959. 

Setelah itu, Republik Romawi menggunakan bentuk pemerintahan republik di Barat. Belakangan, negara-negara modern lainnya mengikuti. Demokrasi adalah sistem negara di mana aspirasi rakyat diwakili oleh wakil-wakil mereka sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Proses pemilu yang terbuka, jujur, dan adil memberikan legitimasi kepada seorang pemimpin. Sebaliknya, kebebasan berpendapat berpotensi disalahgunakan sedemikian rupa sehingga berpotensi memicu konflik sosial-politik di tengah masyarakat jika prinsip demokrasi tidak diimbangi dengan literasi politik dan pengetahuan yang baik.

Pada masa Soeharto, rakyat Indonesia terlibat langsung dalam menentukan pemimpin negara melalui Pemilihan Umum yang bersifat luber (langsung, umum, bebas, dan rahasia). Alhasil, sistem demokrasi di Indonesia mulai bangkit kembali pasca era Orde Baru pada tahun 1966. Selain itu, lembaga perwakilan rakyat seperti MPR, DPR, dan lainnya mulai menjalankan tanggung jawabnya untuk menampung suara rakyat. , sistem pemerintahan Soeharto yang opresif dan militeristik, terutama dalam perlakuannya terhadap kelompok agama dan minoritas, membuat demokrasi sulit dikatakan mencapai puncaknya pada era ini. Namun karena Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Di tengah masyarakat yang sangat majemuk, prinsip atau sistem demokrasi tampaknya menjadi pilihan terbaik saat ini. 

Akibatnya, berbeda dengan gagasan Demokrasi Liberal, Demokrasi Kapitalis, dan Demokrasi Terpimpin yang gagal diterapkan sepanjang sejarah Indonesia, Demokrasi Pancasila yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 merupakan sistem pemerintahan yang paling mungkin diterapkan selama ini di Indonesia. 

Realitas masyarakat Indonesia yang multiras dan majemuk namun tetap mengedepankan budaya gotong royong dan persatuan di atas segala perbedaan dapat dilihat dalam demokrasi Pancasila. Cita-cita Demokrasi Pancasila yang mengutamakan kerukunan, keseimbangan, dan keselamatan bangsa di atas kepentingan pribadi dan kelompok juga ditunjukkan dengan penerapan gagasan musyawarah untuk mufakat, yang sudah tidak asing lagi kita semua di masyarakat.

Tantangan demokrasi di Indonesia

Ide demokrasi sudah menjadi hal yang lumrah sejak era reformasi dimulai. Hal ini terlihat dari kebebasan publik untuk mengkritik pemerintah dan kebebasan pers mereka. 

Pencabutan larangan ekspresi budaya Tionghoa oleh Abdurrahman Wahid, presiden keempat Republik Indonesia, menunjukkan bahwa bangsa ini masih menjunjung tinggi prinsip Demokrasi Pancasila. Namun, bangsa ini juga menghadapi masalah pada masa reformasi. Salah satunya adalah seringnya orang menggunakan kebebasan berbicara sebagai cara untuk mengatakan bahwa mayoritas orang setuju dengan identitas kelompok tertentu. Tentu saja hal ini menjadi persoalan tersendiri bagi bangsa ini dan dapat membahayakan fondasi Demokrasi Pancasila. Sebagai contoh, kami mengamati bahwa ada banyak perselisihan sehubungan dengan kontras ketat dan sosial yang terjadi di mata publik, meningkatnya wacana penghinaan terhadap pertemuan minoritas, serta munculnya filosofi prasangka dan pelanggaran perang psikologis. 

Negara demokrasi di Indonesia, khususnya dalam hal penegakan hukum, juga sangat memprihatinkan di level politik dan pemerintahan. Salah satunya dapat kita perhatikan dari banyaknya tindakan pelanggaran HAM, tidak adanya partisipasi publik dalam rancangan berbagai undang-undang. undang-undang, seperti revisi UU KPK, RKUHP, keberadaan UU ITE yang menyulitkan para pembela HAM, banyaknya penerbitan Perpu yang tidak berdasarkan kajian obyektif, dan berbagai contoh lainnya. Hal ini sangat ironis karena kedaulatan rakyat, dan partisipasi rakyat adalah hakiki dan merupakan landasan demokrasi itu sendiri.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Ilmu Sosbud Selengkapnya
Lihat Ilmu Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!

Video Pilihan

LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun