Utang Luar Negeri Dalam Mata Uang Asing

Utang luar negeri secara historis hanya dalam beberapa mata uang utama seperti dolar AS, yen Jepang, poundsterling Inggris, atau Mark Jerman. Negara-negara kaya dan miskin, negara-negara yang secara kelembagaan lemah, dan bahkan negara-negara dengan masalah hak kepemilikan yang kuat banyak, atau seluruhnya, berhutang pada pasar internasional dalam mata uang asing (Flandreau dan Sussman, 2005; Bordo dan Meissner, 2007). 

Ternyata, kewajiban yang diterbitkan dalam negeri secara historis membawa klausa indeksasi atau mata uang asing. Asumsi bahwa pasar internasional adalah satu-satunya yang menarik adalah salah tempat. Klausa indeksasi nilai tukar dalam utang domestik dapat menghasilkan konsekuensi distribusi ketika nilai tukar terdepresiasi atau inflasi naik. Ini menjadi masalah kapan pun ketidaksempurnaan pasar modal ada, sebagaimana dirinci dalam bukti jangka panjang Bordo dan Meissner (2006, 2007).

Sebelum 1914, dalam gelombang pertama globalisasi keuangan, sebagian besar negara membiayai diri mereka sendiri dengan utang mata uang asing. Seperti hari ini, sebagian besar utang yang dikeluarkan di pasar eksternal (misalnya: London, Paris, dan Berlin) didenominasi dalam mata uang para pemimpin keuangan. Kontrak hutang swasta dan berdaulat sering menuntut pembayaran dalam logam berat yang tetap seperti emas. Namun ini tidak berarti aturan dalam periode ini. 

Banyak pasar berkembang berhasil menempatkan sejumlah besar hutang jangka panjang yang harus dibayar dalam mata uang lokal; dan meskipun negara-negara 'negara berkembang' pada umumnya dianggap memiliki sistem keuangan yang kurang berkembang atau lemah dan yayasan institusional yang meragukan, mereka masih berhasil memiliki sejumlah besar hutang mata uang domestik. Investor asing tidak selalu malu memegang utang semacam itu dalam portofolio mereka (Flandreau dan Sussman, 2005). 

Negara-negara ini termasuk Argentina, Brasil, Chili, Italia, Rusia, Spanyol, Portugal. Sebaliknya, negara-negara lain mempertahankan eksposur yang besar terhadap hutang mata uang keras. Ini adalah negara-negara yang pada akhirnya akan menjadi ekonomi industri yang matang, dan yang sudah menjadi pemimpin dalam hal kualitas institusi mereka, perkembangan keuangan mereka, perlindungan kreditor mereka, dan tingkat perubahan struktural. Pasar-pasar ini termasuk koloni-koloni Australasia, Kanada, Amerika Serikat, dan Skandinavia. Ini

Bukti baru dari dekade terakhir integrasi keuangan juga menunjukkan bahwa pemerintah negara berkembang cukup mampu memasarkan proporsi substansial dari total utang mereka dalam mata uang lokal (Burger dan Warnock, 2006; Reinhart dan Rogoff, 2008). Tampaknya juga bahwa investor asing mungkin semakin bersedia untuk memegang hutang mata uang lokal negara berkembang. Fakta-fakta ini dan sejarah aliran modal pada 1990-an mengarah pada pertanyaan-pertanyaan berikut: Apakah negara-negara dengan paparan nilai tukar terendah paling dijamin stabilitas finansialnya? 

Apakah ada faktor-faktor penting lain yang perlu menyertai pelepasan diri dari utang mata uang asing untuk memastikan stabilitas keuangan? Dapatkah negara mengelola utang mata uang asing dengan strategi pengembangan keuangan alternatif? Apakah utang mata uang asing dikenakan oleh pasar keuangan pada negara-negara yang diperkirakan berkinerja buruk, atau apakah utang semacam itu umumnya mewabah ke sebagian besar masalah utang di pasar modal global?

Liabilitas mata uang asing sering dianggap sebagai kelemahan keuangan di pasar negara berkembang. Dipercaya secara luas bahwa hutang-hutang ini memperburuk keparahan krisis tequila Meksiko (1994), krisis rubel Rusia (1998) dan krisis Asia Timur pada akhir 1990-an (Eichengreen dan Hausmann, 1999). 

Akibatnya, eksposur hutang yang tidak dilindung nilai atas hutang dalam mata uang asing secara substansial telah berkurang. Sebaliknya, pemerintah peminjam cenderung menerbitkan utang dalam mata uang lokal di pasar internasional, sementara pemberi pinjaman semakin berpartisipasi dalam pasar obligasi domestik (Burger dan Warnock, 2006). Likuiditas dan kedalaman yang meningkat telah memperluas pengembangan pasar keuangan lokal, dan akumulasi cadangan, khususnya di Asia Timur, telah menawarkan asuransi yang signifikan terhadap potensi ketidakstabilan di masa depan. Meskipun demikian, kontrak utang mata uang asing dan potensi risiko keuangannya belum dihilangkan.

Kebijakan nilai tukar sangat penting untuk mengelola hutang-hutang ini. Pasak lunak, membawa jaminan implisit untuk stabilitas nilai tukar, dapat menyebabkan rasa puas diri dan 'pinjaman berlebihan' dalam mata uang asing. Rekomendasi untuk mereformasi kebijakan nilai tukar untuk mengurangi risiko ini setelah krisis Asia Timur berfokus pada dua opsi. Pertama, nilai tukar mengambang bebas akan membantu mengurangi insentif untuk meminjam dalam mata uang asing, dan kedua, serikat moneter bisa menghilangkan arus kas yang tidak sesuai sama sekali.

Pembangunan ekonomi merupakan prasyarat mutlak negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, untuk memperkecil jarak ketertinggalannya di bidang ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dari negara-negara industri maju.