Pembangunan 8 Miliar Menggunakan Dana APBD Terhenti

oleh : Riska Ayu Astuti (email : rayuastuti12@gmail.com)

Pembangunan adalah hal yang tidak dapat terpisahkan dalam perkembangan setiap negara. Tentunya dalam setiap pembangunan memerlukan biaya untuk merealisasikan setiap langkah dalam pembangunan. Dengan demikian pemerintah menyebut APBN sebagai alat yang digunakan untuk segala bentuk pembiayaan. 

Pembangunan suatu negara pastinya akan dibagi lagi menjadi pembangunan daerah yang didanai melalui APBD. Anggaran Dana Pendapatan dan Belanja Negara merupakan sistem yang digunakan untuk membangun suatu daerah baik secara fisik maupun non-fisik. Dana APBD berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).  Dana tersebut kemudian dialih fungsikan menjadi berbagai bentuk belanja daerah. 

Belanja daerah bisa berupa belanja langsung dan belanja tidak langsung dan masih ada beberapa pembiayaan yang perlu didanai untuk pembangunan daerah. Dalam masa pembangunan pastinya tidak luput dari kendala yang menyebabkan rencana pembangunan tersebut terhenti untuk sementara waktu bahkan tidak dilanjutkan kembali. 

Apabila pembangunan tidak dilanjutkan kembali maka akan menjadi masalah bagi suatu daerah karena akan mengalami kerugian. Kerugian tesebut dampat berdampak besar bagi keuangan daerah maupun tata guna lahan daerah tesebut. Keuangan yang seharusnya dapat menghasilkan manfaat dikemudian hari justru akan merugikan yang mungkin akan sangat besar nilainya. Maka dari itu perencaan pembangunan harus terfikirkan matang-matang sebelum direalisasikan.

Banyak contoh penundaan pembangunan karena masalah tertentu atau bahkan kegagalan dalam pembangunan. Pembangunan pasar hewan di Desa Sumbergempol Kab. Tulungagung sempat terhenti karena adanya pandemi Covid-19. Menurut berita yang beredar dana untuk pembangunan pasar tersebut dialokasikan untuk pendanaan Covid-19 di Tulungagung.  Anggaran dana sebesar 8 miliar ini dianggarkan melalui dana APBD Tulungagung. Dana tersebut dianggarkan pada awal pembangunan pada akhir tahun 2017. Hingga saat ini pembangunan tersebut tidak kunjung usai, bahkan sudah banyak item bangunan yang mulai rusak.

Bangunan operasional pendukung masih belum terbangun pula, sehingga pasar hewan tersebut belum juga digunakan hingga saat ini. Komisi D DPRD Tulungagung telah menyoroti hal tersebut dengan mengatakan "Kalau bergini mubazir namanya. Bangunan sudah rusak, tidak digunakan lagi".  Anggaran dana 8 miliar tentu akan sangat rugi apabila pembangunan pasar hewan tersebut  gagal. 

Pasar yang dicanangkan sebagai pasar terbesar yang dapat menampung perdagangan hewan di Kab. Tulungagung ini rencananya akan dilanjutkan. Untuk menindak lanjuti masalah yang ada tersebut Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo M.M menegaskan bahwa pembangunan pasar hewan tersebut akan dilanjutkan dan ditargetkan selesai pada bulan Desember 2021. Sehingga bangunan tersebut dapat difungsikan sebagaimana fungsinya.

Pembangunan yang terhenti tentunya akan menyebabkan kerugian jangka pendek maupun jangka panjang. Kerugian jangka pendek dapat berupa sorotan dari berbagai pihak yang dapat mempengaruhi citra kota atau bahkan citra pemerintahan. 

Kerugian jangka Panjang berhubungan dengan APBD yang akan membengkak akibat banyaknya item pembangunan yang sudah rusak dan perlu perbaikan, sehingga anggaran yang pada awalnya 8 miliar akan bertambah dikarenakan biaya perbaikan ulang item yang sudah rusak sebelum digunakan. Hal tersebut yang perlu diperhatikan pemerintah dalam rencana pembangunan kedepannya. Dengan menggunakan APBD sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan dengan strategi yang telah matang pula tentunya akan meminimalisir terhentinya proyek pembangunan atau bahkan kegagalan pembangunan.