Kegagalan sistem ekonomi sosialis dan kelemahan kapitalis memunculkan pemikiran baru tentang sistem ekonomi yang paling tepat bagi negara berpenduduk mayoritas Islam. Beberapa negara mencoba untuk menerapkan sistem ekonomi yang berlandaskan kepada Al-Qur'an dan Hadist. Keyakinan ini pulalah yang saya anggap sesuai diterapkan di Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), bahkan Indonesia.
Pemerintah provinsi NTB telah membuat keputusan mengonversi Bank NTB menjadi bank syariah. Dasar keputusan ini semata- mata untuk memberikan akses seluas- luasnya kepada seluruh rakyat . Selain itu itu pola syariah juga diharapkan bisa memberikan kemudahan layanan perbankan dan keuangan. "InsyaAllah ada kemanfaatan untuk bangsa serta ada keberlanjutan di masa yang akan datang."
Di tingkat nasional, penguasaan ekonomi kerakyataan ini perlu dipertajam dan direalisasikan agar masyarakat merasa puas terhadap pemerintahan sekarang. Mengingat fokus pemerintahan Pak Jokowi-Kalla pada pengendalian harga-harga pangan dan pemerataan ekonomi, faktor keadilan akan didapat manakala masyarakat luas mampu meraihnya. Ini PR bersama, bagaimana mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang merata.
Stabilitas harga pangan diharapkan terus terjaga sepanjang tahun ini dan tahun depan, sehingga daya beli masyarakat bisa terjaga guna mendorong target terwujudnya pertumbuhan ekonomi. Koordinasi dengan menteri pertanian dan BUMN bidang pangan guna menjaga persediaan pokok amat penting supaya harga tetap stabil.
Pengembangan sistem ekonomi menjadi prioritas utama pemerintahan saat ini agar pemerataan berjalan dengan cepat. Salah satunya adalah pembangunan infrastruktur, perbaikan layanan pendidikan, kesehatan, pengangguran dan kemiskinan. Apa pasal? Sebab sektor ini merupakan bagian terbesar dalam membentuk perekonomian nasional.
Hal ini juga merupakan bukti nyata bahwa ia bisa mendongkrak peningkatan ekonomi masyarakat, bahkan pada gilirannya memberikan dampak lebih besar lagi pada sektor yang lain.
Berdasarkan data lembaga survei seperti KedaiKOPI, SMRC dan Indikator, kinerja pemerintahan Jokowi menjelang tahun ketiga menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat merasakan kepuasan. Hanya untuk bidang ekonomi, masyarakat masih mengeluhkan kenaikan harga pangan, sementara di sisi yang lain, daya beli masyarakat belum terlalu baik.
Guna mengatasi masalah kemiskinan yang merupakan problem klasik Bangsa Indonesia, Â pola layanan syariah merupakan solusi yang tepat untuk membuka akses dan memperkuat ekonomi kerakyatan. Mengacu kepada ungkapan pakar ekonomi sekaligus Rektor Universitas Paramadina, Prof. Firmansyah, PhD, pemerintahan kini perlu diperkuat dengan program-program ekonomi kerakyatan seperti penyamaan harga BBM di seluruh Indonesia untuk membantu rakyat di kawasan 3T, kredit usaha rakyat (KUR) khususnya usaha mikro, dan sertifikasi lahan agar petani agar bisa mempunyai akses pendanaan ke perbankan.
Terakhir, perlu dilakukan sinkronisasi program pengentasan kemiskinan baik di perkotaan maupun pedesaan. "Program pengentasan kemiskinan masih sporadic, masing - masing kementerian membuat program sendiri. Perlu ada harmonisasi program, sehingga alokasi 'resources' lebih tepat sasaran dan lebih berdampak." kata Firmanzah.
