Satu pekan kemarin, mungkin halaman media sosial kita dipenuhi dengan berita-beritan tentang pemerintahan desa. Dari mulai Aspirasi-aspirasi, satir-satir para tokoh publik, sampai tereksposnya Kepala Desa “Yakuza”. Meledak.
Tidak dapat dipungkiri, isu “Perdesaan” menjadi isu yang “seksi” apalagi ditahun-tahun politik macam sekarang. Banyak orang berpendapat bahwa otoritas desa dianggap sebagai Garda terdepan dalam menentukan perolehan dukungan di tingkat akar rumput. Oleh sebab itu, tak heran apabila hal-hal terkait dengan pemerintahan desa menjadi hal yang sangat “menggoda”.
Terlepas dari polemik tersebut, tidak dapat dipungkiri bahwa peran pemerintahan desa saat ini sangatlah vital. Mengingat, paradigma pembangunan sentralistik tidak lagi diprioritaskan oleh pemerintah.
Paradigma pembangunan yang awalnya Top Down (menyisir dari daerah-daerah vital menuju daerah pedalaman) telah berubah menjadi Bottom Up (berpusat dipedalaman, membangun jaringan menuju daerah-daerah vital).
Paradigma pembangunan Bottom Up ini pun kerap juga disebut dengan Pembangunan Parsitipatif. Hal ini dikarenakan masyarakat terlibat langsung dalam proses pembangunan di daerahnya. Ya contoh konkretnya yaitu adanya Musrenbangdes yang mengikut sertakan elemen-elemen masyarakat di tinggak desa.
Dari sini dapat kembali dijelaskan, bahwa peran pemerintahan desa sangatlah vital bagi pembangunan di Indonesia. Oleh sebab itu, para pempimpin berlomba-lomba untuk senantisasa memajukan desa-desa.
Seperti halnya di Jawa Barat, terdapat program Patriot Desa, Sadesha (Satu Desa Satu Hafidz), Desa Digital, dan masih banyak yang lainnya. Sungguh, desa telah menjadi objek pembangunan sekaligus objek politis yang menggiurkan.
Salam, Dari Desa Untuk Indonesia.
