Welcome to Indonesia, di mana kesalahan kecil bisa berujung pada gelombang hujatan yang tak berkesudahan. Sepertinya hal semacam itu tidak terjadi di Indonesia saja, tapi terjadi juga di belahan dunia lain.
Cancel culture atau budaya pembatalan telah menjadi fenomena global yang juga marak terjadi di Indonesia. Ketika seorang figur publik, influencer, atau bahkan orang biasa melakukan kesalahan, netizen tak ragu untuk menghukumnya secara massal.
Bahkan saat menghujat di media sosial, semua akun dari penghujat keluar meramaikan hujatan, ada yang jaga image dengan menghujat menggunakan akun kedua, ada juga yang akun kesatu sampe ke sepuluhnya turun hanya untuk menghakimi.
Namun, apakah cancel culture ini benar-benar menjadi alat keadilan, atau justru cerminan dari kurangnya kedewasaan digital masyarakat global dan juga Indonesia?Â
Apa itu Cancel Culture?
Dilansir dari Pew Research Center, Cancel Culture adalah metode untuk menarik dukungan terhadap tokoh masyarakat atau perusahaan. Hal ini juga dapat dianggap digunakan sebagai bentuk tindakan mempermalukan secara online di platform media sosial.
Cancel culture merujuk pada tindakan memboikot seseorang atau suatu entitas karena dianggap melakukan kesalahan moral atau perilaku yang tidak dapat diterima oleh publik.
Di Indonesia, fenomena ini semakin sering terjadi. Yang viral akhir-akhir ini adalah tentang pemuka agama yang bersikap kurang sopan hingga politisi yang kedapatan berbohong. Fenomena ini mengajarkan kita bahwa di era digital, segala hal bisa menjadi bumerang.
Cancel Culture di Indonesia Seperti Hukum Rimba
Ada dua sisi dalam melihat cancel culture. Di satu sisi, praktik ini bisa menjadi alat keadilan, memberikan konsekuensi bagi mereka yang bertindak tidak pantas.
Namun, di sisi lain, cancel culture sering kali berubah menjadi ajang hukuman tanpa ampun. Netizen bisa dengan mudah membombardir seseorang dengan hinaan, doxing (menyebarluaskan data pribadi), atau bahkan ancaman kekerasan.
