Berpacu pada definisi awal, data pada umumnya merupakan kumpulan informasi terdiri dari fakta-fakta yang telah dikumpulkan, bisa berupa angka, kata, kalimat, atau simbol-simbol tertentu. Data bisa dari mana saja. Tetapi data dinilai dari kekuatan validasi fakta, apakah data tersebut konkrit dan memang benar atau hanya data yang dibuat-buat. Dengan kata lain, big Data berarti data yang memiliki volume data lebih besar atau mencakup semua data yang relevan.
Menurut (Sutabri, 2012) data adalah fakta mengenai objek juga dapat didefinisikan sebagai bahan keterangan tentang kejadian atau fakta yang dirumuskan dalam kelompok lembaga tertentu yang tidak di acak menunjukkan jumlah, tindakan, kejadian, aktivitas, dan transaksi yang tidak mempunyai makna atau tidak berpengaruh secara langsung kepada pemakai.
lalu menurut (George dkk., 2014) big data bukan dilihat dari seberapa banyak data yang telah dikumpulkan atau diteliti, parameter pengukuran untuk big data sudah tidak seperti dulu lagi, big Data sekarang dilihat tingkat kebenaran atau seberapa "pintar" data tersebut diyakini untuk menjadi sebuah informasi atau pengetahuan bagi masyarakat luas. Berapa volume wawasan yang diberikan dari data-data tersebut itulah yang menentukan dari adanya big data. Selain itu big data memiliki sumber dalam pengumpulan data-data, salah satunya data publik.Â
Terkait dengan judul pada artikel ini, peran big data terhadap Pemilu sangatlah dibutuhkan terutama untuk mengetahui perkembangan jalannya sebuah pemilihan umum dalam menentukan pemimpin di masa depan. Hal ini berkaitan dengan data publik, menjadi salah satu sumber big data.
Secara umum data publik merupakan data yang dimiliki oleh pemerintah, organisasi pemerintah, dan komunitas lokal yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan sebagai ilmu pengetahuan, wawasan, dan literatur oleh masyarakat. Contohnya mengenai jumlah suara masyarakat dalam pemilu, atau strategi dalam berkampanye, dan lain sebagainya.
Big data menjadi hal yan menjadi perbincangan hangat terkait pernyataan dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) yaitu Luhut Binsar Pandjaitan pada tanggal Rabu, 16 Maret 2022.
Mengutip dari news.detik.com mengenai "Luhut Ogah Buka big data Netizen Dukung Tunda Pemilu : Buat Apa Dibuka"
Luhut Binsar Pandjaitan memberikan penjelasan mengenai suara 110 juta pengguna media sosial ingin pemilu 2024 ditunda. Luhut memang mengkonfirmasi hal tersebut. Tetapi tidak ingin di sebar ke publik.
"Ya pasti ada lah, masak bohong. Ya janganlah, buat apa dibuka?" kata Luhut di Hotel Grand Hyatt Jakarta, Selasa (15/3/2022)
Luhut tidak memberikan tanggapan lebih lanjut tentang big data. Luhut menyampaikan bahwa teknologi saat ini sangat berkembang.
"Gini, sekarang teknologi itu sudah berkembang dengan pesat ya, jadi itu yang saya bisa bilang". kata dia.
Luhut lalu mengungkapkan alasannya dalam wacana penundaan pemilu itu mengemuka. Luhut mengatakan bahwa banyak pihaknya yang mendapat keluhan dari masyarakat mengenai pemilu.
"Kalau saya, saya hanya melihat di bawah, saya kan sudah sampaikan, kok rakyat itu nanya, yang saya tangkap ini ya, saya boleh benar boleh nggak benar, 'Sekarang kita tenang-tenang kok', yang kedua 'kenapa duit segitu besar' kan banyak itu mengenai pilpres mau dihabisin sekarang, 'mbok nanti loh, kita masih sibuk kok dengan COVID, keadaan masih begini' dan seterus-seterusnya, itu pertanyaan. 'Kenapa mesti kita buru-buru?', 'kami capek juga dengan istilah kadrun lawan kadrun', kayak gitu, istilah yang dulu itu lah. Kita mau damai, itu aja sebenarnya," kata dia.
Dalam rangkaian demokrasi, Luhut berpendapat bahwa usul tersebut merupakan salah satu bagiannya. DPR hingga MPR akan memproses usulan tersebut kata dia.
"Itu kan semua berproses, kalau nanti prosesnya jalan sampai ke DPR ya bagus, DPR nggak setuju ya berhenti, kalau sampai di DPR setuju sampai ke MPR nggak setuju, ya, berhenti, ya itulah demokrasi kita, kenapa mesti marah-marah? Ada yang salah?"
Lalu mengenai petinggi parpol yang dipanggil oleh Luhut, ternyata hal itu tidak benar adanya.
"Nggak ada," jawab Luhut mengenai pemanggilan partai politik.
Terkait Big Data Luhut.
Masih pada artikel berita dari news.detik.com, dalam percakapan yang dilakukan dalam podcast  #closethedoor di Channel Youtube Deddy Corbuzier pada Jumat (11/3/2022), Luhut menyampaikan bahwa pihaknya memiliki big data yang berisi rekaman aspirasi atau suara rakyat di media sosial mengenai pemilu 2024.
"Karena begini, kita kan punya big data, saya ingin lihat, kita punya big data, dari big data itu, kira-kira meng-grab 110 juta. Iya, 110 juta, macam-macam, Facebook, segala macam-macam, karena orang-orang main Twitter, kira-kira orang 110 jutalah," kata Luhut.
Pada data tersebut, dia menjelaskan persoalan masyarakat yang memiliki keadaan ekonomi pada tingkat menengah ke bawah mengharapkan sosial politik yang tenang. Dia mengatakan tidak ingin adanya kerusuhan pada perpolitikan di Indonesia dengan memfokuskannya pada kondisi ekonomi saja.
"Kalau menengah ke bawah ini, itu pokoknya pengin tenang, pengin bicaranya ekonomi, tidak mau lagi seperti kemarin. Kemarin kita kan sakit gigi dengan kampret-lah, cebong-lah, kadrun-lah, itu kan menimbulkan tidak bagus. Masa terus-terusan begitu," kata dia.
Pada penyampaian yang diberikan dari big data yang diambil oleh Luhut, dia menyebutkan bahwa masyarakat mengkritik mengenai biaya yang sangat mahal pada pemilu 2024 yaitu sebesar Rp 100 triliun lebih, memang hal itu diajukan KPU kepada DPR-pemerintah. Hal tersebutlah yang menjadikan alasan bagi masyarakat untuk mengkritik pihaknya yang menolak pemilu ditunda.
Sumber :
https://news.detik.com/berita/d-5985204/luhut-ogah-buka-big-data-netizen-dukung-tunda-pemilu-buat-apa-dibuka.
George, G., Haas, M. R., & Pentland, A. (2014). From the editors: Big data and management. Dalam Academy of Management Journal (Vol. 57, Nomor 2, hlm. 321–326). Academy of Management. https://doi.org/10.5465/amj.2014.4002
Tata Sutabri. 2012. Analisis Sistem Informasi. Andi. YogyakartaÂ
