Menteri-menteri di kabinet Jokowi semakin sering melemparkan wacana-wacana atau rencana-rencana kontroversial, seakan hendak menguji reaksi publik terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan. Rencana-rencana tersebut kemudian "digoreng" sedemikian rupa di media massa, jejaring sosial dan berbagai kanal lain.
Muncullah buih-buih perdebatan, kemudian menjadi riak kebisingan. Ketika riak-riak itu makin besar dan berpotensi menjadi ombak, presiden memberi tanggapan, setelah sekian lama tak terdengar suaranya tentang permasalahan terkait. Ibarat nahkoda dengan egosentrisme tinggi, Jokowi seakan menunggu datangnya riak besar atau gelombang untuk mempertontonkan otoritasnya dalam pengambilan keputusan.
Kontroversi pemulangan WNI eks ISIS adalah contoh terbaru. Beberapa menteri Jokowi dengan penuh keyakinan memberi keterangan ke media bahwa rencana tersebut telah melalui pertimbangan matang dan menunjukkan keseriusan pemerintah untuk merealisasikannya.Â
Maka lini masa media sosial kita dalam beberapa hari ini dibombardir oleh sahut menyahut antara kelompok pro dan kelompok kontra. Suara kelompok kontra terlihat lebih besar dan Jokowipun muncul dengan keterangan yang berkebalikan dengan para pembantunya. Jokowi mengatakan, dirinya tidak setuju dengan rencana yang masih dalam proses pengkajian tersebut (Kompas TV, 05/02/2020).
Sejenak kita tertegun, karena Presiden telah berkali-kali menegaskan bahwa di negara ini tak ada visi menteri, melainkan hanya visi presiden. Dari manakah gerangan rencana itu bersumber? Inisiatif menteri yang tak mengindahkan instruksi tentang kesatuan visi?
Sebelum kontroversi pemulangan para mantan anggota ISIS, publik juga dibuat gaduh oleh rencana ekspor benih lobster. Demikian juga dengan kontroversi perpanjangan ijin FPI dan berbagai kontroversi lain yang dilemparkan menteri-menteri Jokowi ke publik. Setelah menjadi perdebatan panjang, baru Jokowi muncul. Polanya hampir selalu demikian.
Beberapa menteri di kabinet Jokowi seakan ditugaskan untuk menguji riak air, jika ternyata tidak begitu besar, rencana dapat dijalankan, dan jika sebaliknya, Jokowi muncul  untuk menenangkannya sebelum riak-riak itu berubah menjadi gelombang bahkan ombak yang menerjang. Pola ini sesungguhnya mempertegas bahwa Jokowi menerapkan gaya kepemimpinan yang ambivalen.
Di tingkat elit, Jokowi menunjukkan gaya kepemimpinan yang mengayomi, menyatukan dan merekatkan keterbelahan politik dengan menarik sebanyak mungkin kubu-kubu yang berseberangan dengannya ke dalam koalisi. Pada titik ini, secara praktis dia berbeda dengan pemimpin-pemimpin populis di beberapa negara lain yang terus menerus mempertahankan jurang pemisah antar elit karena perbedaan afiliasi politik.
Akan tetapi di tingkat akar rumput, Jokowi tampak melanggengkan ketegangan-ketegangan sosial yang merupakan ekses dari perbedaan politik di masa lalu.Â
Tak bisa dipungkiri bahwa Pilpres 2014, Pilgub Jakarta 2017 dan Pilpres 2019 melahirkan berbagai ketegangan di tengah masyarakat yang tak sepenuhnya dapat disembuhkan begitu saja. Di permukaan memang ketengangan ini tampak telah sembuh seiring berlalunya kontestasi politik. Tetapi ketika pemantik memercikkan serpihan bara, ketengangan itu akan kembali berkobar.
Kontroversi-kontroversi yang dipicu oleh menteri-menteri Jokowi akhir-akhir ini adalah salah satu pemantik serpihan bara itu. Pada reaksi-reaksi publik di media sosial, dapat kita lihat dengan jelas jejak-jejak ketegangan akibat perbedaan politik masa lalu.
Jika Indonesia ini kita ibaratkan sebagai kapal besar, maka kita membutuhkan nahkoda yang tegas, cermat dan siap menangung resiko apapun demi memastikan para penumpang sampai ke pelabuhan yang sama. Kita tak membutuhkan nahkoda yang gemar memerintahkan para awak memeriksa riak air untuk sebuah pelayaran uji coba.
