Sulit membayangkan jika program unggulan Anies Baswedan di awal-awal masa kampanyenya kemarin satu demi satu berguguran alias tak terlaksana dengan baik. Dimasa kepemimpinannya yang kini sudah hampir tiga tahun di DKI Jakarta,seakan tidak melihat perubahan signifikan ke arah yang lebih baik terjadi di DKI Jakarta.
Salah satu program unggulan Anies yakni DP 0 persen yang katanya kemarin untuk orang miskin ternyata diperuntukkan untuk warga DKI kelas menengah yang punya pendapatan di atas UMR sampai sekitar Rp.7 juta-an. Bahkan terpampang jelas saat ada wawancara kepada orang nomor satu DKI itu, tentang mempertanyakan janji beliau kepada orang miskin, bahwa orang miskin layak untuk dapatkan rumah. Beliau malah mempertanyakan kembali si pewancara, "Janji yang mana"?
Meskipun singkat, ditambah masih adanya pernyataan-pernyataan beliau tersimpan rapi di media sosial maka akan sulit ingatan tersebut hilang dan selalu mempertanyakan. Warganet-pun coba memperbandikan pernyataan awal saat kampanye dan pernyataan kini sebagai seorang Gubernur, tampak beda. Â
Kini Kepolisian melalui laporan yang masuk kini tercium aroma korupsi pada program pembelian lahan untuk pengadaan rumah DP 0 persen tersebut dari tahun 2018 hingga tahun 2020. Bareskrim telah mendalami dan sedang meminta klarifikasi dari pihak-pihak yang terkait tentang adanya dugaan korupsi di program tersebut. Salah satunya adalah PD Sarana Jaya yang merupakan salah satu BUMD DKI Jakarta.
Tentu sebagai puncak penanggungjawab untuk program tersebut adalah Anies sendiri. Sehingga pertanyaannya apakah Anies akan terjerat dalam kasus dugaan korupsi yang kini sedang di proses oleh kepolisian?
Sementara groundbreaking terakhir ada di kawasan Cilangkap, Jakarta Timur, akhir Desember 2019 lalu. Di mana Anies menekankan bahwa warganya punya kemampuan bulanan untuk pembayaran pembelian rumah DP 0 persen tersebut. Untuk DP atau pembayaran uang mukanya agak kesulitan. Sehingga katanya perlu kebijakan pemerintah di dalam menemukan solusi-solusi tersebut.
Tapi kini kebijakan tesebut malah menemukan satu masalah baru, yakni persoalan akut bangsa ini, yakni Korupsi. Artinya jika tidak kuat integritas ataupun kejujuran dari para pemangku jabatan tersebut, maka akan sangat sulitlah realisasi seluruh janji-janji yang pernah diucapkan.
Sehingga atas adanya aroma korupsi pada pengadaan lahan DP 0 Persen tersebut, apakah orang nomor satu DKI tersebut akan terjerat atau itu hanya merupakan kesalahan teknis administrasi biasa yang dilakukan oleh pelaksana proyek tersebut?
