DPRD DKI Jakarta dan Anies Baswedan Beda Pandangan Terkait Tarif MRT

DPRD DKI Pentingkan DKI, Anies Pentingkan Nasional

Ketika DKI Jakarta kini boleh mempunyai satu angkutan moda massal, maka seharusnya moda ini bisa memajukan rakyat Indonesia khususnya warga DKI sendiri yang berada di DKI. Dan masalahnya ketika DKI sebagai pusat ibukota negara, banyak warga se-Indonesia punya kerinduan untuk mengubah nasibnya di DKI Jakarta.  

Sehingga persoalan baru akhirnya muncul bagi DKI sendiri karena saat semakin banyaknya para pelaku urban tersebut. Anies juga sempat berujar dulu pada masa-masa kampanye bahwa beliau ingin menjadikan DKI Jakarta sebagai rumah bersama. Dia seakan tidak masalah bila banyak orang ingin mengubah nasibnya di Jakarta

Maka akhirnya ketika sudah ada MRT maupun LRT di DKI,maka ini bicara tentang sebuah solusi untuk mengubah masalah kesemrawutan DKI dalam bertransportasi maupun sebagau upaya mengurangi kepadatan kendaraan di DKI. Dan dinyatakan akhir bulan Maret ini masyarakat sudah bisa memakai moda transportasi ini dengan harga yang lumayan terjangkau.

Tapi permasalahan baru timbul. Dimana seperti yang dilansir oleh nasional.tempo.co (20/3/2019), permasalahannya terletak kepada berapa besaran tarif yang akan diberikan kepada warga yang menaiki MRT maupun LRT tersebut?

DPRD DKI malah berpendapat supaya khusus warga DKI supaya bisa menaiki moda tranportasi tersebut, baik MRT maupun LRT dengan subsidi penuh, gratis selama setahun. Tapi oleh pihak pengelola MRT sendiri-pun akan kesulitan membedakan mana warga DKI dan mana yang bukan, pasalnya pembayaran yang dilakukan dengan sistem e-money.

Anggota Komisi B DPRD DKI, Ida Mahmudah punya alasan mengapa mereka harus mendahulukan warga DKI sendiri. Bahwa katanya selama ini, yang menikmati banyak subsidi-subsidi dari pemerintah DKI saat ini adalah bukan warga DKI sendiri melainkan warga di luar DKI. Dimana dulu ada subsidi lewat kartu OK Otrip yang sekarang berubah menjadi Jak Lingko

Tetapi Anies  meresponi bahwa bila subsidi yang dikucurkan DKI tersebut bisa mengurangi kemacetan maka memberikan penghematan perekonomian yang sangat besar. Sehingga, dia menambahkan, sehingga tidak relevan lagi untuk membedakan yang naik itu warga DKI atau bukan. Karena toh kemacetan di wilayah DKI, ongkosnya juga ditanggung oleh masyarakat di DKI.

Anies mencontohkan bus Transjakarta yang tiketnya juga disubsidi oleh Pemprov DKI. Penumpang bus itu disebutkannya banyak warga Bekasi, Depok, dan Tangerang. Pemberian subsidi, menurut Anies, sudah menjadi satu kesatuan antara warga DKI dan non-DKI. Jadi, Anies-pun memberi penekanan, bahwa siapapun yang naik (MRT) ini orang Indonesia, dia adalah warga negara Indonesia.