Jika Pimpinan MPR Ditambah 2 Orang Lagi, Anggarannya Akan Membengkak Menjadi Rp 1,15 Triliun

Pada tulisan saya sebelumnya: "Haus Kekuasaan, PAN dan Gerindra Ingin Pimpinan MPR Ditambah Menjadi 10", disebutkan bahwa Wasekjen PAN Saleh Partaonan Daulay mengusulkan agar pimpinan MPR ditambah menjadi 10 orang dengan alasan untuk mengakomodasi semua unsur fraksi dan DPD. 

Dan usulan tersebut pun disambut baik oleh Ketua DPP Gerindra Ahmad Riza Patria dan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon. Riza Patria menyebut alasannya untuk mengakomodir perwakilan-perwakilan dari berbagai elemen masyarakat dalam permusyaratan sedangkan Fadli Zon melihat usulan seperti itu sah-sah saja.

Pada tulisan saya berikutnya: "Mengapa Kursi Pimpinan MPR Jadi Rebutan Padahal Kerjaannya 'Tak Jelas'?", mempertanyakan, apa sesungguhnya motivasi partai politik dan anggota DPR/DPD berebut menjadi pimpinan MPR? Apakah murni untuk melayani rakyat atau hanya demi mendapatkan fasilitas mobil dinas Toyota Crown Royal Saloon seharga Rp 1,3 miliar, rumah dinas di kawasan strategis serta sejumlah kemewahan lainnya?

Apapun alasan para politisi itu, namun satu hal yang tidak boleh dipungkiri bahwa penambahan kursi pimpinan MPR secara otomatis akan mengakibatkan pembengkakan anggaran. Seperti dikatakan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera, usulan itu akan memberatkan keuangan negara.

Dikutip dari Detikcom, jika dihitung secara kasar setiap pimpinan MPR membutuhkan anggaran sekitar Rp 115 miliar setiap tahunnya. Hal itu didasarkan pada pengalaman penambahan 3 pimpinan MPR pada 2018 lalu. Kesetjenan MPR mengatakan, tahun 2019 mereka harus mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 350 miliar.

Menurut Sekjen MPR Maaruf Cahyono, anggaran sebesar itu, Rp 327 miliar lebih digunakan untuk pembiayaan gaji dan tunjangan 3 orang pimpinan baru. Sementara Rp 22 miliar untuk kepentingan pembiayaan supporting SDM ajudan, pengemudi, dan asisten rumah tangga untuk 3 orang pimpinan baru serta beberapa perbaikan di Gedung Nusantara

Artinya jika nantinya ada 10 pimpinan MPR maka anggaran yang dibutuhkan hanya untuk pimpinan MPR saja adalah 10 0rang x Rp 115 milyar sama dengan Rp 1,15 triliun. Tetapi itu masih hitungan kasar dan kemungkinan besar bisa bertambah sesuai kebutuhan.

Pertanyaannya adalah, apakah dengan menambah anggaran sebesar 230 milyar setahun untuk 2 pimpinan MPR baru, akan membuat MPR lebih baik dan lebih bermartabat?

Saya pikir tidak. Penambahan tersebut tidak boleh terjadi tetapi justru yang perlu dilakukan MPR saat ini adalah mengurangi jumlah pimpinan MPR. Yaitu kembali ke jumlah semula 5 orang, 1 ketua dan 4 wakil ketua. 

Saya pikir dengan kompak, masyarakat harus menolak rencana penambahan pimpinan MPR, sementara media harus terus mengawasi agar wacana tersebut jangan sampai terjadi.

Yang dibutuhkan saat ini bukan banyaknya pimpinan tetapi kualitas pimpinan yang sudah ada agar lebih baik dan masyarakat dapat merasakan manfaat dari keberadaan MPR itu. 

(RS)